155 Pejabat BUMN Tak Lapor LHKPN, Erick Thohir Bakal Beri Sanksi

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir ikut buka suara menanggapi adanya 6 perusahaan pelat merah jadi yang terburuk lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 6 BUMN yang tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN-nya di bawah 60 persen. Secara total, ada 155 pejabat BUMN yang belum lapor LHKPN. Dengan demikian, KPK melabeli 6 BUMN itu jadi pelapor LHKPN terburuk.

"Saya sangat sesali karena walaupun dari KPK sudah bicara 99,5 persen melapor, tapi ada beberapa BUMN, 6 kalau tidak salah (yang tak maksimal), ya akan saya tindaklanjuti," ujar Erick Thohir ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, ditulis Rabu (26/7/2023).

Untuk tindak lanjut itu, Erick sudah menyampakkan ke Sekretaris Kementerian BUMN dan Deputi Kementerian BUMN. Dia menegaskan, akan memberikan sanksi terkait kasus ini.

"Saya sudah bicara ke Sesmen dan deputi agar untuk tindak tegas karena ini sebuah hal yang sudah saya wajibkan, kalau menterinya aja melapor, masa anak buahnya aja tidak melapor. Emang ada yang diumpetin?," katanya.

Dia menyebut, dalam tindak lanjut nantinya, Kementerian BUMN juga akan menggandeng KPK. Termasuk Kementerian BUMN akan menelusuri ke 6 BUMN yang punya LHKPN terburuk.

"Sudah, saya sudah minta Sesmen menyampaikan dan biasanya KPK itu kita sudah punya kesepakatan, kita sudah koordinasi, saya ucapkan terimakasih kepada KPK untuk terus mengingat kami," tuturnya.

Informasi, 6 BUMN itu adalah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), PT Aviasi Pariwisata Infonesia atau InJourney, PT Dirgantara Indonesia (PTDI), PT Dok dan Perkapalan Indonesia, PT Boma Bisma Indra, dan PT Indah Karya.

Sebelumnya, Erick Thohir resmi menggantikan posisi Mochamad Iriawan alias Iwan Bule Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Sebelum menjadi menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI Erick dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah.

Berdasarkan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses Liputan6.com pada Kamis (16/2/2023) melalui elhkpn.kpk.go.id, tercatat harta Erick Thohir mencapai Rp 2.319.242.458.655 atau sekitar Rp 2,3 triliun. Erick melaporkan hartanya itu pada Maret 2022 dalam jabatan Menteri BUMN.

Harta Erick didominasi oleh surat berharga senilai Rp 1.722.549.424.100.

Sementara harta lainnya yakni dia melaporkan memiliki 34 tanah dan bangunan yang tersebar di Depok, Bekasi, Badung, Pasuruan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bogor, Tangerang, hingga Manggarai Barat. Nilai harta tidak bergeraknya itu mencapai Rp 364.201.100.000.

Untuk harta bergerak, Erick menyampaikan memiliki alat transportasi berupa Mobil Mercedez Benz W108280S Tahun 1969 seharga Rp 110 juta, Mercedez Benz S400L Tahun 2016 seharga Rp 1.760.000.000, dan motor Honda NF125TR Tahun 2011 senilai Rp 6,5 juta. Jadi nilai alat transportasi yang dimiliki Erick senilai Rp 1.876.500.000.

Sementara harta bergerak lainnya senilai Rp 27.996.250.000. Kasa dan setara kas lainnya senilai Rp 209.370.369.495. Harta lainnya yang tak dijabarkan senilai Rp 159.200.899.207. Namun Erick tercatat memiliki utang sebesar Rp 165.952.084.147.

Jadi total harta Erick setelah dikurangi utang sebesar Rp 2.319.242.458.655.