DJKN: Pemerintah Segera Cairkan PMN Rp 1,53 Triliun ke SMF

Liputan6.com, Jakarta - Dikretorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Pemerintah akan segera mencairkan suntikan modal negara atau penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 1,53 triliun tahun 2023 ini.

Kasubdit Kekayaan Negara Dipisahkan 2 C Dikretorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nahdi, menyampaikan, sebelum melakukan pencairan PMN, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pendalaman bersama Komisi XI DPR RI pada September 2023.

"Nah, setelah itu dilakukan pendalaman maka pemerintah bisa segera mempercepat proses pencairan PMN kepada SMF sebesar Rp 1,53 triliun," kata Nahdi, saat ditemui di kantor DJKN, Jumat (1/9/2023).

Adapun dana PMN itu akan digunakan untuk pembiayaan ekosistem perumahan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Insyallah setelah September pendalaman dengan Komisi XI, semuanya akan berjalan dengan lebih cepat dan lancar. Karena semua juga sudah sepakat bahwa ini akan dipercepat prosesnya," ujarnya.

Berdasarkan data DJKN, tercatat sejak tahun 2018 hingga Juni 2023, PMN yang diterima PT SMF sebesar Rp 7,8 triliun.

Dana tersebut kemudian di-leverage sehingga bisa membiayai Program FLPP dengan serapan mencapai Rp 17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah.

Adapun di tahun 2023, hingga semester I, PT SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp 2,21 triliun atau setara 59.538 rumah.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mencatat telah menyetorkan dividen perseroan kepada Pemerintah sebesar Rp 708,97 miliar terhitung sejak 2017 hingga Juni 2023.

Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyoga, mengaku bahwa Perseroan telah membayar pajak sebesar Rp1,3 triliun. Maka dengan demikian, total dividen dan pajak yang telah disetorkan kepada pemerintah mencapai Rp 2,01 triliun.

"Lalu sebenarnya SMF untung atau rugi sih? Kalo dilihat kontribusi SMF mulai dari 2017 hingga 2023 itu pembayaran dividen mencapai Rp 708 miliar dan SMF bayar pajak Rp 1,3 triliun," kata Ananta dalam Media Briefing DJKN Bangun Rumah Rakyat, di kantor DJKN Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut, Ananta menjelaskan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2022, perseroan telah menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,80 triliun.

Menurutnya, dana PMN yang telah disetorkan tidak hanya digunakan untuk kegiatan komersial melainkan khusus untuk membantu pemerintah dalam memperluas akses perumahan layak melalui program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Tapi yang Rp 7,80 triliun ini khusus untuk FLPP nggak boleh komersial. dampak terhadap perekonomian per Rp 1 triliun dana FLPP itu menghasilkan PDB (Produk Domestik Bruto) Rp 1,86 triliun," jelasnya.

Disisi lain, penggunaan dana PMN juga digunakan untuk mendorong penyerapan tenaga kerja. Tercatat pada tahun 2021, dana PMN yang digunakan perseroan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja sebanyak 6.585 individu.

Ananta menegaskan, penyaluran pembiayaan FLPP tidak hanya dari PMN saja, melainkan perseroan turut mengeluarkan surat utang. Maka tercatat realisasi penyaluran pembiayaan FLPP hingga juli 2023 sebesar Rp 17,80 triliun.

Berikut rinciannya, terdiri dari PMN yang diterima Rp 7,80 triliun, penggunaan dana pinjaman melalui penerbitan surat utang Rp 10 triliun. Dengan demikian total keseluruhan dari Rp 17,80 triliun tersebut telah menghasilkan 495.966 unit rumah.