Proyek Kereta Cepat Dijamin APBN, Kemenkeu: Tenang, Cuma Rp 824 Miliar

Liputan6.com, Bogor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir terkait keputusan untuk menjadikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Meskipun, pemerintah sempat menolak permintaan China untuk menggunakan APBN sebagai jaminan proyek kereta cepat.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan secara matang sebelum menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Aturan  ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Alokasi Tak Terlalu Besar

Pun, alokasi APBN untuk pembiayaan kegiatan penjaminan tidak terlampau besar. Wahyu menegaskan alokasi penjaminan pada APBN 2024 hanya mencapai Rp824 miliar, namun dia tidak menegaskan apakah alokasi tersebut termasuk penjaminan proyek kereta cepat yang tengah di uji coba.

"Sebenarnya gak terlalu besar, penjaminan itu di bawah Rp1 triliun. Di 2024 ini penjaminannya Rp824 miliar yang dialokasikan dalam APBN. Itu berbagai proyek terkait infrastruktur. Jadi penjaminan itu tidak terlalu besar, dan jangan khawatir dengan penjaminan," ujarnya dalam acara Media Gathering di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, ditulis Selasa (26/9/2023).

Lanjutnya, penjaminan juga merupakan salah satu inovasi untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan APBN.

Dengan adanya penjaminan pemerintah, perusahaan terkait akan lebih mudah untuk mendapatkan pembiayan yang jauh lebih besar untuk mempercepat penyelesaian proyek.

"Itu hanya untuk memberikan kepastian, misalnya dia meminjam ke perbankan dan lembaga internasional juga. Dengan dijamin pemerintah, kredibilitasnya bisa dijaga. Ini salah satu cara pembkayan kreatif, beban APBN kecil, tapi bisa meleverage pembiayaan lebih besar," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga telah mempertimbangkan risiko default atau gagal bayar. Sehingga, Wahyu meyakini kegiatan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur tidak akan membebani APBN.

"Mudah-mudahan tidak ada default, dan selama ini tidak pernah terjadi. Itu menunjukkan penjaminan  relatif terukur," pungkasnya.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak usulan China soal jaminan APBN untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Sebaliknya, ia merekomendasikan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Menko Luhut beberapa waktu lalu

Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.

"Ada masalah itu, tapi kalau dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," ujar Luhut.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com