Pemerintah Pede Indonesia Jadi Negara Maju Meski Harus Tunggu 8 Tahun

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah optimistis segala capaian ekonomi yang telah diraih bisa membawa Indonesia menjadi negara Maju sesuai visi Indonesia Emas 2045. Salah satu bentuk legitimasinya, dengan meminta aksesi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Juli 2023 Pemerintah RI sudah menyampaikan surat resmi untuk keanggotaan di OECD. Permintaan itu pun telah dibahas dalam sidang OECD pada September kemarin.

"Memang perlu proses yang cukup lama, rata-rata memerlukan 5-8 tahun. Namun demikian, ini jadi momentum kita untuk memperbaiki, dan kita comply dengan berbagai standar internasional," ujar Susiwijono dalam acara Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan National Logistic Ecosystem (NLE), Selasa (10/10/2023).

Kekuatan Ekonomi Indonesia

Lebih lanjut, ia juga bersyukur Indonesia tetap resilien di tengah risiko adanya perlambatan ekonomi global, dengan masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dalam 7 kuartal berturut-turut. Angka ini juga dibarengi dengan berbagai capaian indikator makro yang lain, terutama tingkat inflasi yang sangat terkendali.

"Bulan September kemarin inflasi umum kita berhasil kita tekan di angka 2,28 persen. Serta berbagai indikator makro lain dan indikator pembangunan sosial kita yang trennya terus membaik," kata dia.

Berkat capaian ini, Susiwijono melanjutkan, Bank Dunia memasukan Indonesia kembali sebagai upper middle income country, dengan oendapatan per kapita di angka USD 4.580.

"Mudah-mudahan tahun depan mencapai USD 5.500. Sesuai dengan visi Indonesia Emas, teman-teman Bappenas mudah-mudahan di 2045 nanti bisa didorong mencapai USD 33.300," imbuh dia.

"Tidak hanya itu, beberapa capaian terkait daya saing Indonesia berdasarkan IMD juga menunjukan kenaikan yang signifikan, dari ranking 44 jadi ranking 34 atau naik 10 ranking. Terutama dari berbagai komponen utama, yakni kinerja ekonomi, pemerintahan dan bisnis yang efisien, serta ketersediaan infrastruktur," tuturnya.