Kucuran Bansos Beras Diperpanjang hingga Juni 2024

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024 dari rencana sebelumnya yang hanya hingga November 2023.

Pembagian bansos beras ini diungkapkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan Zulhas, sapaan akrab Mendag, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” ujar dia melansir Antara.

Mendag mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu.

“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, --memang tidak naik lagi--, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas.

Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun dalam rangka pengadaan beras.

Airlangga merinci Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan meluncurkan paket kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk memitigasi dampak kemarau panjang akibat El Nino.

“Terjadinya El Nino mengakibatkan lonjakan harga komoditas seperti beras yang memicu tekanan inflasi tinggi. Maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Jumat (27/10/2023).

Selain El Nino, paket kebijakan APBN juga ditujukan untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global serta perlambatan ekonomi China. Menkeu menyebut tingginya suku bunga di negara maju dan melemahnya outlook perekonomian global menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat.

Paket kebijakan tersebut terdiri dari tiga paket. Pertama, paket penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.

Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.

Sedangkan BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.

Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menkeu menargetkan KUR pada tahun ini dapat mencapai Rp297 triliun.

Adapun paket kebijakan ketiga, yaitu penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.

Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp 4 juta per rumah.

Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1.800 rumah.

“Berbagai langkah-langkah ini yang kita lakukan untuk terutama sektor konstruksi, tapi juga di bantalan bantalan sosial, kami berharap bisa membuat perekonomian kita bertahan dari guncangan ketidakpastian global,” ujar Sri Mulyani.