Jauh dari Target, Subsidi Motor Listrik Baru Diminati 8.000 Orang

Liputan6.com, Jakarta Program subsidi motor listrik baru sebesar Rp 7 juta sudah mulai diminati masyarakat. PT Surveyor Indonesia (PTSI) mencatat, sudah ada sekitar 7.000-8.000 orang yang mendaftar ikut program subsidi motor listrik ini.

Diketahui, Surveyor Indonesia bertindak sebagai pengelola Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira). Pemerintah sendiri menargetkan penyaluran 200.000 unit motor listrik yang mendapat subsidi di 2023 ini.

"Saya belum ada angka update-nya ya untuk bantuan motor listrik itu ya, mungkin sekarang sudah sekitar 7.000-8.000-an," ujar Direktur Komersial PTSI Saifuddin Wijaya di Graha Surveyor Indonesia, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dia mengatakan, pihaknya bertugas untuk memastikan calon peserta subsidi masuk dalam golongan yang layak. Kendati, penyaluran program sendiri dikembalikan kepada minat dari masyarakat terhadap motor listrik.

Target 200.000 Unit

Mengenai target penyaluran 200 ribu unit, Saifuddin berharap pada sisa penghujung tahun 2023 ini ada lonjakan yang cukup signifikan. Sehingga bisa cukup mengejar target penyaluran menjadi lebih banyak.

"Targetnya sih 200 ribu. Sepertinya ya, kita nggak tahu, mudah-mudahan Desember ini ada 'boom' keinginan mereka. Tapi kembali lagi kita serahkan ke masyarakat, bagaimana peminatan mereka terhadap motor listrik," terangnya.

Mengutip laman Sisapira, ada 5.961 unit yang sedang dalam proses pendaftaran. Kemudian, ada 1.978 unit motor listrik yang terverifikasi, serta ada 4.148 unit yang sudah tersalurkan. Sehingga, sisa kuota penyaluran subsidi motor listrik ada sebanyak 187.913 unit lagi.

Diberitakan sebelumnya, Founder & CEO Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas menanggapi miring pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, yang mengaku heran dengan laju pertumbuhan penjualan motor listrik subsidi Rp 7 Juta. Selama ini, program tersebut tampak sepi peminat.

Menurut pria yang kerap disapa Don Papank ini, sejak awal kebijakan subsidi motor listrik Rp 7 Juta dinilai terburu-buru dan tanpa ada perhitungan matang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait masalah momentum dan waktu.

"Kesalahan pertama, pemerintah pada saat itu terburu-buru mengeluarkan statement bahwa nanti akan ada subsidi motor listrik Rp 7 juta. Dimana pada saat itu motor listrik sedang booming-boomingnya di tahun 2021, 2022 dan mengalami puncaknya, dan masyarakat antusias membeli," ungkapnya dalam pesan tertulis, Rabu (8/11/2023).

"Namun, statement pemerintah yang menyatakan nanti akan ada subsidi otomatis itu secara masif membuat masyarakat menunda pembelian dan semua menunggu subsidi. Alhasil, industri bayi ini terpukul sekali atas statement itu," keluh Don Papank.

Padahal, kata Don Papank, pada 2022 penjualan dan minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik sangat besar. Dengan adanya kebijakan subsidi motor listrik itu, masyarakat yang awalnya mulai tertarik untuk beralih ke motor listrik jadi hilang di pasaran karena menunggu subsidi.

"Namun setelah ditunggu-tunggu, ternyata hanya 4 kategori yang menerima. Masyarakat kecewa dan urung membeli," kata Don Papank.

Setelahnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap NIK akan mendapat subsidi motor listrik. Namun Don Papank menganggap itu tidak mudah.

"Sistem pengurusan TKDN yang rumit, SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe) dan SUT (Sertifikat Uji Tipe).alu kebijakan lintas lembaga dan kementrian yang perlu di kombinasi, dan keengganan APM (agen pemegang merek) atau dealer menalangi uang Rp 7 juta itu dengan alasan cost of fund. Belum kekhawatiran akan uang yang tertahan atas pembelian Rp 7 juta itu," paparnya.

Selain tidak jelasnya aturan subsidi motor listrik Rp 7 juta, ia juga menilai bahwa dalam sistem pengurusan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sektor industri mencapai 40 persen dan sejumlah aturan yang masih dinilai berbelit-belit.

Untuk itu, Don Papank menyarankan agar pemerintah membuat aturan yang mempermudah industri motor listrik bisa berkembang di Indonesia.

"Industri motor listrik, adalah industri yang baru. Sudahlah, mudahkanlah semua dulu. Kasih privilege dan berbagi hal insentif. Jangan kasih beban yang pemerintah sendiri tidak bisa mencari solusi terbaik," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku heran dengan laju pertumbuhan penjualan motor listrik subsidi Rp 7 Juta. Selama ini, program tersebut nampak sepi peminat.Dari total kuota 20.000 motor listrik di 2024, penyalurannya belum mencapai 50 persen. Padahal tahun ini sudah mau berakhir.

"Iya, itu agak aneh ini memang kenapa agak sulit berkembangnya ya pertumbuhannya. Agak aneh ya," ujar Moeldoko ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/11/2023).