Erick Thohir Dipanggil Luhut ke Singapura, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Erick Thohir mengaku dirinya dipanggil oleh Luhut Binsar Pandjaitan ke Singapura guna membahas sejumlah pekerjaan rumah yang kini jadi tanggung jawabnya.

Erick Thohir mengatakan, sebelum akhirnya jatuh sakit dan berobat ke Negeri Singa, Luhut telah mengerjakan sejumlah program transisi energi saat menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Termasuk rencana kebijakan dan komitmen investasi (CIPP) program pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Sebagian besar pekerjaan rumah tentu sudah dilakukan oleh senior saya, pak Luhut. Hari Sabtu ini pak Menko manggil saya, pak Menko ad interim," ujar Erick Thohir dalam acara peluncuran dokumen CIPP JETP di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

"Jadi saya juga ada rapat di Singapura tanggal 25 ini. Tidak lain tentu tujuan ini untuk melaksanakan komitmen Indonesia untuk dekarbonisasi yang ambisius, serta pembangunan ekonomi yang kuat dan mapan," ungkapnya.

Menurut dia, komitmen tersebut selaras dengan blueprint visi Indonesia Emas 2045 yang mengurai sejumlah target untuk kepentingan Indonesia, juga kepentingan global. "Terutama untuk membuka akses energi bersih yang inklusif serta mampu meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan," imbuhnya.

"Dokumen CIPP ini memberikan peta jalan strategis bagi transisi energi ambisius di Indonesia, dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan yang mencakup bidang teknis, keuangan, kebijakan, dan tentu keadilan sosial," kata Erick.

Dokumen CIPP

Erick bilang, peluncuran dokumen CIPP menandakan jalinan luar biasa kerjasama Indonesia dengan para mitra International Partners Group (IPG) yang punya visi yang sama untuk membangun Indonesia. Ia mengatakan, Indonesia perlu dijaga bersama-sama untuk mengawal pertumbuhan ekonomi dunia.

"Karena the fact dalam situasi global yang saat ini, pertumbuhan ekonomi jadi kunci untuk menjaga daripada warga masing-masing negara, untuk mendapatkan hak yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian saat ini," ucap Erick Thohir.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberi tanggapan soal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden beberapa waktu lalu.

Pertemuan kedua kepala negara tersebut salah satunya membahas soal potensi perdagangan produk nikel antara Indonesia-Amerika Serikat, sebagai bahan baku produksi baterai kendaraan listrik.

Luhut mengatakan, kesepakatan terkait komoditas mineral penting atau critical mineral agreement (CMA) ini jadi suatu proses negosiasi yang panjang. Namun, Luhut menilai, kedua negara pada akhirnya sadar bahwa perjanjian itu jadi kepentingan bersama.

"Ya Amerika paham betul, tanpa Indonesia mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sebelas kali jumlah mobil listriknya pada tahun 2030," ujar Luhut dikutip dari akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, Minggu (19/11/2023).

Kata Luhut, dirinya juga telah berbicara dengan pembantu dekat Joe Biden, yakni Amos Hochstein dan Jack Sullivan. Ia menekankan maksud Indonesia soal pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020.

"Intinya sebenarnya jelasin, Indonesia itu sebenarnya masalah survival saja. Kita tidak mem-banned seluruhnya nickel ore itu, tapi setelah turunan ke berapa ya silakan saja, bebas," ungkapnya.

"Tapi biarkan kita juga menikmati, rakyat Indonesia, sampai keturunan kedua atau ketiga nilai tambahnya," kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun salah satu misi Jokowi dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, yakni membahas potensi kerjasama perdagangan mineral penting (critical mineral agreement) untuk mendorong perdagangan nikel guna produksi baterai kendaraan listrik.

Pasalnya, Washington DC telah mengeluarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) yang jadi batu terjal Indonesia untuk jadi pemain dunia di sektor baterai kendaraan listrik.

Supaya kendaraan listrik bisa mendapatkan setengah dari kredit pajak, sebagian mineral penting dalam baterainya harus diproses di AS atau kelompok negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas, atau free trade agreement (FTA).

Adapun Indonesia tidak memiliki FTA dengan Amerika Serikat. Itu mendorong pemerintah untuk mencapai kesepakatan mineral penting dengan Washington, agar produk nikel olahannya bisa dilindungi IRA.