10.955 Pencari Kerja Dapat Bantuan Modal Usaha, Sudah Kebagian?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, hingga Desember tahun 2023, telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada pencari kerja sebanyak 10.955 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari target 11.000 Kelompok TKM.

oleh Tira Santia diperbarui 25 Des 2023, 05:44 WIB
Diterbitkan 24 Des 2023, 18:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, hingga Desember tahun 2023, telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada pencari kerja sebanyak 10.955 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari target 11.000 Kelompok TKM. (Dok. Kemnaker)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, hingga Desember tahun 2023, telah menyalurkan bantuan modal usaha kepada pencari kerja sebanyak 10.955 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari target 11.000 Kelompok TKM.

Untuk meningkatkan hal tersebut, Kemnaker telah menggelar 'TKM Expo: Fantastik Festival', di GOR Gajah Mada, Mojosari, kota Mojokerto, Jawa Timur, pada 22-23 Desember 2023.

Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Expo ini, merupakan ajang bagi TKM di wilayah Mojokerto, sekaligus bentuk dukungan Kemnaker terhadap para pelaku usaha yang mendapatkan bantuan modal TKM.

"Keberlangsungan acara hari ini merupakan wujud dukungan terhadap program TKM yang diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan mengatasi jumlah pengangguran, " kata Menaker Ida Fauziyah di Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (24/12/2023).

"Untuk wilayah Kabupaten/kota Mojokerto, hingga tahun 2023 terdapat kurang lebih 173 TKM yang menjadi penerima bantuan dari Kemnaker, " ujarnya.

Ida Fauziyah mengatakan digelarnya TKM Expo yang diikuti 100 stand dari berbagai wilayah di Jawa Timur, memberi sinyal kuat bagi para TKM Binaan, bahwa Kemnaker masih memikirkan dan memfasilitasi mereka untuk berkembang.

"TKM Expo bagi para kelompok TKM Binaan ini, merupakan kesempatan berharga sebagai sarana promosi produk usaha; meningkatkan jejaring antar UMKM serta rangkaian kegiatan selama kegiatan Festival TKM," kata Menakee.

Di puncak acara penutupan TKM Expo, Ida Fauziyah juga meluncurkan Jangkar Wirausaha Nusantara (JAWARA) yang bertujuan untuk membentuk sociopreneurship pada anggotanya.

"Sociopreneurship adalah suatu konsep kewirausahaan yang berorientasi pada keuntungan dan dampak sosial positif, " ujar Ida Fauziyah.

Sementara Staf Khusus Menaker, Titik Masudah memberi apresiasi Kadisnaker Kabupaten Mojokerto dan seluruh pihak yang hadir di TKM EXPO. Sekecil apapun kontribusi akan memberikan dampak luar biasa bagi pengembangan TKM untuk menjadi wirausaha tangguh dan mengurangi angka pengangguran serta menciptakan ekosistem kewirausahaan yang baik

"Jangan pernah berhenti memfasilitasi peningkatan kompetensi para TKM, agar memiliki daya juang tangguh, berdaya saing dan mampu menjadi penyedia lapangan kerja secara berkelanjutan," pungkas Titik.

Penempatan Pekerja Migran Terus Naik, Per November 2023 Capai 257.460 Orang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta gubernur mengumumkan UMP 2024 paling lambat hari ini, Selasa (21/11/2023). (Dok Kemnaker)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta gubernur mengumumkan UMP 2024 paling lambat hari ini, Selasa (21/11/2023). (Dok Kemnaker)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terus mengalami peningkatan pasca pandemi Covid-19.

Tercatat jumlah penempatan pada 2021 sebanyak 72.624 Pekerja Migran Indonesia, kemudian pada 2022 sebanyak 200.761 Pekerja Migran Indonesia, dan per November 2023 sebanyak 257.460 Pekerja Migran Indonesia.

Para Pekerja Migran Indonesia tersebut ditempatkan di berbagai sektor di negara-negara penempatan.

"Jadi, peningkatannya sudah sangat signifikan. Dengan jumlah peningkatan tersebut, pasti yang kita rasakan adalah remitensi yang meningkat, ada kontribusi yang sangat besar dari teman-teman pekerja migran kita pada perekonomian Indonesia di mana kontribusi per tahunnya kurang lebih 160 triliun. Itu luar biasa menyumbang devisa yang tidak kecil bagi perekonomian kita," ucap Menaker saat membuka Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).

Kendati begitu, Menaker menyatakan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri masih memiliki sejumlah tantangan besar ke depan. Pertama, 54 persen peminat bekerja ke luar negeri tingkat pendidikannya masih didominasi SMP dan ke bawah.

Kedua, 61 persen jumlah penempatan PMI masih didominasi perempuan yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan yaitu caregiver dan house maid. Ketiga, masih tingginya permasalahan PMI yang berangkat secara unprosedural. Dari 1.918 pengaduan per November 2023, 1.553 (81 persen) adalah pengaduan unprosedural.

Menaker Ida berharap, tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi bahan pembahasan pada forum Musyawarah Musrenbang Tematik Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Saya kira tiga catatan ini menurut saya penting pada Musrenbang Tematik ini untuk menjadi bahan kita merencanakan kegiatan penempatan dan pelindungan pekerja migran kita," pungkasnya.

Laporan Kasus Pekerja Migran Naik di 2023, Terbanyak Soal Perdagangan Orang

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap laporan atas kasus yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI. Ternyata aduan kasus tersebut terus mengalami peningkatan.

Peningkatan aduan atas kasus yang dialami TKI itu meningkat sekitar 16,8 persen dari 2022 lalu. Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan online scam disebut menjadi yang paling tinggi di 2023 ini.

"Indonesia tentunya kita masih menyisakan tantangan yang perlu kita atasi bersama, berdasarkan datanya BP2MI, pengaduan kasus yang dialami pekerjaan migran Indonesia pada tahun 2022 ternyata meningkat 16,8 persen dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Pencanangan Satu Sata Migrasi Internasional (SDMI) di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Pada tahun 2023 kasus perdagangan orang dan penipuan daring atau online scam ini menempati urutan yang teratas," sambungnya.

Dia mengatakan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola dari data migrasi Indonesia. Dengan begitu, dinilai perlu adanya perbaikan secara menyeluruh kedepannya.

"Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan kepada kita bahwa masih adanya kesenjangan antara tata kelola migrasi Indonesia terutama data migrasi Indonesia, yang tentunya menuntut kita semua untuk bisa terus memperbaiki ke depan dalam rangka untuk melindungi para migran, baik Indonesia maupun internasional," paparnya.

Melalui SDMI yang tengah disusun oleh BPS dan International Organitation for Migration (IOM), data PMI kedepannya akan makin lengkap. Baik yang legal maupun ilegal.

"Semuanya nanti akan terdata di dalam data migrasi internasional ini. Ini makanya tadi pentingnya itu, jadi bisa meletakan juga baik yang melalui procedural maupun yang non procedural," jelasnya.

Infografis jumlah TKI dan TKA
Infografis jumlah TKI dan TKA
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya