Debat Capres, Ganjar Pranowo Mau Tugaskan LEN Industri Bikin Laptop Murah Harga di Bawah Rp 1 Juta

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo buka peluang menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT LEN Industri (Persero) untuk membuat laptop dan komputer murah. Dia mematok harganya tak lebih dari Rp 1 juta. Hal ini disampaikan dalam Debat Capres ketiga.

Ganjar mengungkapkan hal ini saat menjawab besarnya tingkat impor ponsel ke Indonesia sebesar Rp 30 triliun. Pada pertanyaan itu, para Capres diminta untuk menyampaikan strategi penguatan industri teknologi dalam negeri.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkap ada perusahaan swasta yang telah menjalankan industri pembuat gadget. Opsinya adalah melibatkan perusahaan itu dalam pengadaan nasional, namun di sisi lain ada penguatan BUMN, melalui LEN Industri.

"Kita bisa menugaskan kepada PT LEN, kalau enggak salah dulu pernah akan dibuat ini, satu komputer, satu laptop seharga maksimum satu juta," ungkap Ganjar dalam Debat Capres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Dia menyayangkan kalau hal tersebut tidak dijalankan. Karena LEN merupakan perusahaan negara, Ganjar buka peluang menugaskan LEN untuk memproduksi laptop murah tersebut.

"Sayang kalau ini tidak kita pastikan tanpa penugasan dari pemerintah, maka tidak pernah selesai," kata dia.

Gandeng Perusahaan Swasta

Jika hal itu tidak dijalankan, solusi lainnya adalah dengan menggandeng perusahaan swasta berkelas internasional dengan membangun pabrik di dalam negeri untuk memberikan gadget murah.

"Kalau tidak, pilihannya adalah bergandengan tangan dengan industri yang ada di luar dengan brand-brand internasional, tapi pabriknya di Indonesia," pungkas Ganjar Pranowo.

 Calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menyampaikan suara kaum buruh dan pekerja  dalam debat terakhir putaran kelima, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024).

Ganjar mengungkapkan dirinya menyampaikan pesan dari kaum buruh yang meminta meninjau ulang atau review Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). "Lewat pendidikan yang baik ini bisa mendorong lapangan kerja yang terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga teman buruh bilang kepada saya, tolong review UU Ciptaker," tegas Ganjar.

Pada Oktober 2023, Majelis Hakim Konstitusi sebenarnya telah menolak lima permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).