Konflik Iran-Israel Berpotensi Picu Kenaikan Harga Minyak, BUMN Ini Bakal Terdampak

Liputan6.com, Jakarta - Konflik Israel-Iran yang memanas diprediksi berdampak terhadap harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak tersebut juga akan berdampak terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, sejumlah BUMN akan terpengaruh kenaikan harga minyak dunia terutama di sektor tambang, energi, dan transportasi.

"Kalau ditanya BUMN mana saja, pasti beberapa BUMN akan terpengaruh. Seperti BUMN pertambangan, BUMN, perlistrikan seperti PLN, dan lain-lain. Garuda Indonesia juga bisa terpengaruh,” kata Erick Thohir, Rabu (17/4/2024).

Seiring hal itu, Erick telah meminta BUMN melakukan stress test atau uji ketahanan dengan ketahanan perusahaan seiring situasi global saat ini.  Ia telah mengirimkan pesan singkat kepada seluruh direksi BUMN untuk mengingatkan beberapa hal termasuk aksi korporasi hingga utang jatuh tempo. "Saya minta review capex (capital expenditure atau belanja modal) dan opex,” tutur dia.

Ia mengatakan, pihaknya harus perkirakan posisi mata uang asing dalam lima bulan ke depan.”Kita mesti prediksi lima bulan ke depan seperti apa. Apakah dolar AS tetap seperti ini? Atau nanti ada stabilitas baru. Lalu pangan seperti apa,” kata dia.

Erick Thohir telah mengingatkan seluruh direksi BUMN untuk mencermati dinamika saat ini. Selain itu, ia juga meminta direksi BUMN memberikan laporan paling lambat dalam dua minggu ini. “Semua dirut, semua direktur keuangan, business risk untuk ingatkan dan saya minta nanti satu-dua minggu lagi coba bikin laporan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah dampak serangan balasan Iran ke Israel. Erick menegaskan, pihaknya akan mengikuti keputusan Kementerian ESDM sebagai regulator yang berwenang menentukan harga BBM tidak berubah hingga Juni 2024.

"Kita ngikut regulator, kebijakannya seperti apa dari pemerintah, ya kita melakukan tentu adjustment-adjustment seperti apa yang diharapkan pemerintah," kata Erick Thohir di Kementerian BUMN, Rabu (17/4/2024).

Dia menuturkan, BUMN sebagai tangan panjang Pemerintah, pihaknya siap membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dari Pemerintah. Contohnya, Pemerintah sudah memberikan subsidi listrik, subsidi BBM, hingga bantuan sosial dari berbagai Kementerian.

"Karena kita kan sebagai tangan panjang pemerintah ketika memang rakyat kita membutuhkan bantuan pemerintah. Seperti yang kita lakukan hari ini, seperti subsidi listrik, subsidi BBM, atau kemarin penyaluran daripada bantuan sosial dari berbagai kementerian, baik yang berupa barang atau uang tunai. Kita coba bantu pakai ekosistem kita," ujarnya.

Sejauh ini, berkat sinergitas BUMN dengan seluruh Kementerian, distribusi berbagai bantuan dari Pemerintah bisa berjalan dengan baik dan transparan.

"Alhamdulillah kalau kita lihat dengan sinergisitas BUMN dengan seluruh kementerian programnya, itu deteksi penyimpangan jauh, sekarang lebih prudent, lebih terukur karena menggunakan sistem perbankan, memakai PT Pos, memakai distribution channel yang ada. Jadi kita berusaha menjaga kebocoranlah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif was-was harga minyak dunia melambung hingga USD 100 per barel. Harga minyak ini terjadi ketika pasokan terganggu di masa pandemi Covid-19. 

Dia mengaku masih menunggu perkembangan ke depan terkait dampak konflik Iran-Israel pada rantai pasok dunia. Dia menilai, dampak pasokan itu yang paling terasa.

“Mungkin nanti ya kargo-kargo yang berada di terusan Suez, selat Hormuz itu bisa terganggu. Kalau itu terganggu pasti suplai terganggu ini yang bisa menyebabkan kekurangan produksi," ucap Arifin usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

"Biaya logistik naik, minyak dinaikin, logistik naik, aduh kita berharap jangan sampai seperti kaya Covid dulu itu di atas USD 100 (per barel)," ia menambahkan.

Arifin berharap, tidak ada eskalasi konflik antara Iran dan Israel. Dia khawatir jika konflik memanas, akan mengganggu arus rantai pasok yang akhirnya mengerek harga minyak dunia.

"Jangan sampai eskalasi berkelanjutan makanya semua negara-negara berupaya supaya jangan terjadi eskalasi berkelanjutan," ungkapnya.

Arifin mencatat, kenaikan harga minyak dunia bisa membebani kas negara dari kewajiban subsidi dan kompensasi energi. Maka, diperlukan upaya penghematan melalui sejumlah program.

Misalnya mengurangi konsumsi energi fossil seperti BBM. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menyoroti upaya tersebut.

"Kita harus antisipasi ini melihat skenario yang mungkin terjadi, mengambil alternatif untuk bisa meredam (dampak kenaikan harga minyak)," ia menambahkan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkap besaran beban subsidi dan kompensasi yang harus ditanggung pemerintah dari kenaikan harga minyak dunia. Tak tanggung-tanggung, ada biaya jumbo atas hitungannya.

Arifin menghitung, ketika harga mingak dunia naik USD 1/barel maka beban subsidi dan kompensasi pemerinrah bisa naik Rp 3,5-4 triliun. Belum lagi jika ditambah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Kalau harga minyak naik 1 dollar (per barel) itu bisa naik sekitar Rp 3,5-4 triliun untuk kompensasi dan subsidi. Belum lagi kalau rupiah tiap naik 1 dolar, Rp 100 juga cukup besar," ungkap Arifin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Dia mengatakan, melihat besarnya pengaruh kenaikan harga minyak dunia dan beban keuangan negara tadi, masyarakat perlu hemat energi. Utamanya menghemat penggunaan energi fosil seperti BBM.

"Makanya kita harus hemat energi, efisiensi energi ini harus terus di canangkan di kerjain dan diprogramkan," tegasnya.

Dia mengaku cukup sulit untuk menjaga alokasi subsidi BBM tidak bengkak ketika ada kenaikan harga minyak dunia. Lantaran, harga minyak dan kurs atau nilai tukar menjadi variabel yang tak bisa diatur.

"Jadi kita harus lakukan satu efisensi apa yang bisa kita lakukan, kemudian alternatif energi, apa energi yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu, dampak (bengkaknya subsidi) itu bisa kita redam," kata dia.

"Tapi itu enggak bisa dalam waktu pendek, tapi program itu sudah ada. sudah kita programkan dan juga dijalankan dan mungkin kecepatannya ditambah," ia menambahkan.