Usia Pensiun Jadi 59 Tahun, Iuran Jaminan Pensiun Dijamin Tak Naik

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, memastikan bahwa kenaikan usia pensiun pada tahun 2025 tidak akan memengaruhi besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pengusaha maupun pekerja.

Menurut Indah, kenaikan usia pensiun ini sudah diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan program tanpa menambah beban iuran.

Kenaikan Usia Pensiun Otomatis Sesuai Jadwal

"Kenaikan usia pensiun telah berjalan secara bertahap sejak tahun 2015. Tahun 2025 adalah kali ketiga kenaikan usia pensiun, dari sebelumnya 57 tahun pada 2022 menjadi 59 tahun," jelas Indah dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).

Ia menegaskan bahwa kenaikan ini berlaku otomatis tanpa memerlukan penetapan baru dari pemerintah. Kenaikan usia pensiun bertahap ini akan terus dilakukan setiap tiga tahun hingga mencapai 65 tahun pada 2043.

Tidak Menambah Beban Iuran

Indah menekankan bahwa kenaikan usia pensiun ini tidak akan memengaruhi besaran iuran Jaminan Pensiun (JP), yang saat ini sebesar 3% dari upah bulanan. Iuran pensiun ini terdiri dari 2% kontribusi pengusaha dan 1% dari pekerja.

"Saat ini manfaat pensiun yang diterima peserta terendah sebesar Rp393.500 dan tertinggi mencapai Rp4.718.200 per bulan. Tidak ada kenaikan iuran meskipun usia pensiun bertambah," tegasnya.

Kebijakan kenaikan usia pensiun didasari oleh dua alasan utama:

• Meningkatnya Usia Harapan Hidup: Seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia, masa produktif seseorang diproyeksikan bertambah hingga 65 tahun.
• Ketahanan Dana Program: Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan keuangan program Jaminan Pensiun, yang diproyeksikan menghadapi defisit pada tahun 2075 jika tidak dilakukan penyesuaian.

Harmonisasi Program Pensiun Nasional

Indah juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang membahas harmonisasi berbagai program pensiun di Indonesia, dengan Kementerian Keuangan sebagai pemimpin utama. Langkah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Upaya ini bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun yang lebih baik, sejalan dengan kondisi bonus demografi dan populasi yang menua," pungkasnya.