DPR AS Resmi Sahkan Bantuan Militer Setara Rp 1.539 Triliun untuk Ukraina, Israel hingga Taiwan

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah menyetujui paket bantuan senilai USD 95 miliar atau sekitar Rp 1.539 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.207) kepada Ukraina, Israel, hingga Taiwan.

Dikutip dari Al Jazeera,ditulis Senin (22/4/2024), Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait paket tersebut disahkan pada Sabtu, 20 April 2024 yang mendapatkan dukungan luas dari bipartisan dan dapat ditandatangani menjadi undang-undang paling cepat pekan depan. Hal ini setelah disahkan oleh Senat dan sampai ke meja Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk ditandatangani.

“Saya memahami bahwa undang-undang ini bukanlah undang-undang yang sempurna,” ujar Ketua DPR AS Mike Johnson.

Ia mengatakan, pihaknya lebih memilih mengirimkan bantuan militer daripada pasukan AS sendiri. Adapun keputusan Johnson untuk mengadakan pemungutan suara mempunyai risiko politik, karena anggota keras partainya mengancam akan memecatnya, demikian dikutip dari CNBC.

Dalam RUU tersebut mengalokasikan lebih dari USD 60 miliar untuk bantuan Ukraina, lebih dari USD 26 miliar untuk Israel dan lebih dari USD 8 miliar untuk Taiwan dan keamanan Indo-Pasifik.

RUU tersebut mencakup upaya untuk memaksa ByteDance Tionglok menjual platform media sosial TikTok dalam waktu sembilam bulan, meski presiden dapat menawarkan perpanjangan 90 hari atau hadapi larangan nasional.

Terkait rincian bantuan, berikut rincian paket untuk Israel:

Bantuan yang diberikan kepada Israel sekitar USD 26,38 miliar atau sekitar Rp 427,69 triliun, termasuk USD 9,1 miliar atau sekitar Rp 147,54 triliun untuk kebutuhan kemanusiaan.

Secara khusus, alokasi bantuan itu antara lain untuk:

-Perluas sistem pertahanan rudal dan roket Israel senilai USD 5,2 miliar.

-Beli sistem senjata canggih sebesar USD 3,5 miliar dan USD 1 miliar untuk meningkatkan produksi senjata.

-Pasokan dan layanan lainnya ke Israel sebesar USD 4,4 miliar

-Tujuan kemanusiaan termasuk di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki sebesar USD 9,2 miliar

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik bantuan AS sebesar miliaran dolar AS tersebut. Di media sosial X yang dulu bernama X menyampaikan kalau bantuan tersebut menunjukkan dukungan bipartisan yang kuat untuk Israel dan membela peradaban barat.

Namun, kepresidenan Palestina mengutuk RUU tersebut sebagai agresi terhadap rakyat Palestina dan eskalasi yang berbahaya.

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuturkan, dana tersebut akan berdampak bagi ribuan korban warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

Paket bantuan untuk Ukraina

RUU tersebut sediakan USD 60,84 miliar untuk atasi konflik di Ukraina, terutama:

- Sebesar USD 23 miliar untuk senjata, pasokan dan fasilitas

- Sebesar USD 14 miliar untuk inisiatif bantuan keamanan Ukraina, program pendanaan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS yang membantu melatih militer Ukraina dan menyediakan peralatan.

- Lebih dari USD 11 miliar akan mendanai operasi miliater AS saat ini di wilayah tersebut, meningkatkan kemampuan militer, Ukraina dan meningkatkan kolaborasi intelijen antara Kyiv dan Washington.

- Sebesar USD 8 miliar dalam bentuk bantuan non-militer termasuk membantu pemerintah Ukraina membayar gaji.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan apresiasi pada Sabtu pekan lalu. Ia menilai, anggota parlemen AS bergerak menjaga sejarah tetap berada di jalur yang benar.

“RUU bantuan penting AS yang disahkan hari ini (Sabtu pekan lalu-red) oleh DPR akan mencegah perang meluas, menyelamatkan ribuan nyawa dan membantu kedua negara menjadi lebih kuat,” kata Zelensky di platform X.

Namun, sebagai reaksi setelah persetujuan DPR ,Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menuturkan, paket bantuan baru AS akan memperdalam krisis di seluruh dunia.

“Bantuan militer kepada rezim (Ukraina) merupakan sponsor langsung terhadap kegiatan teroris,” kata dia.

Berikut paket untuk Asia Pasifik

RUU ini akan salurkan USD 8,12 miliar ke Asia Pasifik termasuk Taiwan. Pihak berwenang Taiwan sebelumnya menyoroti keterlambatan pengiriman senjata AS, seperti rudal anti-pesawat Stinger.

Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan juga mengapresiasi DPR AS atas dukungannya yang kokoh terhadap Taiwan setelah RUU tersebut disahkan.

Kementerian juga mengatakan pihaknya akan koordinasikan pemakaian anggaran yang relevan dengan Amerika Serikat melalui mekanisme pertukaran yang ada dan memperkuat kemampuan kesiapan tempur untuk memastikan keamanan nasional serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Secara terpisah, paket itu juga mencakup proposal yang memungkinkan AS untuk sita aset bank sentral Rusia yang dibekukan untuk membangun kembali Ukraina, dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, Rusia dan China.

Siapa yang berikan suara menentang RUU tersebut?

Pemungutan suara yang menyetujui paket bantuan untuk Israel dengan hasil 366-58. 37 anggota dari Partai Demokrat dan 21 anggota Partai Republik sebagai oposisi.

Patty Culhane dari Al Jazeera menuturkan, Partai Demokrat yang memberikan suara menentang RUU Israel sangat vokal mengkritik perdana menteri Israel.

“Jumlahnya mungkin kedengarannya tak banyak. Tapi ini sungguh luar biasa. Itu tidak terbayangkan satu dan dua dekade lalu. Saya yakini ini menunjukkan perubahan besar di Partai Demokrat,” kata Culhane.

Di antara anggota Partai Demokrat yang memberikan suara menentang RUU tersebut adalah anggota DPR Ilhan Omar yang merupakan kritikus vokal terhadap peran Amerika Serikat dalam perang di Gaza.

“Saya tidak mendukung bantuan militer tanpa syarat yang semakin perburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan,” ujar dia.

Culhane juga, ada perpecahan mendalam di kubu Partai Republik mengenai pemungutan suara di Ukraina. Setelah berbulan-bulan perlawanan atas dukungan baru di AS untuk memukul mundur invasi Rusia. Pemungutan suara hasilkan 311-112 dengan 101 anggota Partai Republik yang mendukung.

"Sangat penting 112 anggota Partai Republik memilih tidak karena alasan yang berbeda,” ujar Culhane.

"Beberapa orang percaya Uni Eropa harus berbuat lebih banyak untuk membantu Ukraina, sementara yang lain mengatakan dana itu harus dibelanjakan di dalam negeri dan Ukraina tidak memiliki akuntabilitas mengenai bagaimana mereka membelanjakan dana itu,”

"Paket ini lolos, tetap menimbulkan pertanyaan apa yang mungkin terjadi selanjutnya jika Ukraina membutuhkan lebih banyak dana di masa depan,” Culhane menambahkan.

Perwakilan Partai Republik Marjorie Taylor Greemen adalah tokoh sayap kanan yang menentang bantuan Ukraina dan telah ambil langkah yang mengancam akan memecat Ketua DPR Mike Johnson yang juga seorang dari Partai Republik.