IKN Digadang jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional, Bagaimana Rencananya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mendorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia.

"Saya akan ketemu menteri Pertanian dan Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) agar rencana tersebut harus segera dieksekusi," ujar Bahlil saat memberikan kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan, Kamis (2/5/2024).

Menurut dia, perpindahan IKN ke Kalimantan akan membawa benefit secara ekonomi bagi daerah-daerah penyangga lainnya seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

"Jadi ini kita mau pindahin IKN yang dapat manfaatnya siapa? Pertama Kalimantan, semua Kalimantan menjadi penyangga. Sekarang lihat, pertama ekonomi di Kaltara Ini (IKN) salah satu kota terbaik di dunia, dan saya disuruh memimpin investasinya," ucap Bahlil.

Sementara terkait perencanaan investasi di IKN, Bahlil menjelaskan, klaster pertama investasi yang dipimpinnya memprioritaskan investor atau pengusaha dalam negeri. Kemudian klaster kedua diisi oleh investor asing.

"Jangan pusat kotanya diambil oleh asing. Yakin dan percaya pemicu peradaban baru dalam pengelolaan kota dan investasi, dan Kalsel itu masuk dalam investasi kurang lebih hampir Rp 7 triliun. Kita akan membangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara, dan kita dorong sektor hilirisasi pertanian dan perkebunan serta kelautan. Kalsel akan menjadi penyangga pertama IKN," tegas Bahlil.

Ketahanan Pangan

Rektor ULM Ahmad Alim Bachri mengatakan, pihaknya memproyeksikan kampusnya jadi pusat ketahanan pangan nasional, penelitian lahan basah dan mangrove dunia lantaran Kalimantan Selatan jadi potensi gerbang utama bagi IKN.

Ahmad menjelaskan, dalam perencanaannya akan dibangun pelabuhan internasional. Selain itu, ULM diharapkan mampu berperan untuk mengamankan dari sisi lingkungan.

"Bukankah pelabuhan internasional IKN akan berada di Kalsel, ada di Kabupaten Kota Baru yang akan dihubungakan oleh jalan tol yang jarak tempuhnya 1,5 jam dari Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga ULM sudah ada di sekitar pelabuhan rencana pembagunan pelabuhan internasional dengan upaya untuk mengamankan sisi lingkungan pelabuhan," kata Ahmad.

Adapun ULM sudah mengusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektar, guna dijadikan pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia.

"Dengan KLHK kita mengusulkan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare dan informasinya sudah masuk untuk menunggu persetujuan KLHK," imbuh dia.

Di sisi lain, Universitas Lambung Mangkurat juga sudah melaksanakan kesepakatan dengan PT Inhutani untuk mengelola lahan seluas 1.700 hektare untuk dijadikan pusat pengembangan pengelolaan usaha pertanian.

"Untuk sementara ULM akan diberikan lahan seluas 1.700 hektar untuk dijadikan pusat pengembangan pengelolaan usaha pertanian secara terintegrasi. Kalau itu bisa diwujudkan ULM akan menjadi pelaku ekspor nasional, karena saat ini terjadi penurunan produksi kopi, dan itu harus dimanfaatkan," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada tokoh politik yang tak setuju dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya datang dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada kontestasi politik Februari 2024 lalu.

Bahlil bersyukur, Capres-Cawapres yang tak sepakat dengan IKN akhirnya kalah. Diketahui, kemenangan sudah dikantongi oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Alhamdulillah capres-cawapres itu (yang tak sepakat dengan IKN) kalah dalam pertarungan Pilpres," ucap Bahlil Lahadalia dalam Kuliah Umum di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru, Kamis (2/5/2024).

Dia menegaskan sikap politiknya pada kandidat Capres-Cawapres yang tak sepakat dengan IKN sejak kampanye Pilpres beberapa waktu lalu. Bahkan, Bahlil menyebut tokoh yang tak setuju dengan IKN itu sebagai orang yang tak ingin daerah di luar Jawa untuk maju.

"Kemarin dalam kampanye capres cawapres yang tidak setuju untuk IKN dipindahin, saya katakan dalam orasi politik saya. capres cawapres yang tidak setuju untuk pemindahan IKN berarti itulah capres cawapres yang tidak rela Kalimantan dan kawasan timur maju untuk sama dengan daerah-daerah di Jawa," tuturnya.

Menurutnya, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan jadi salah satu instrumen untuk menghadirkan pemerataan ekonomi. Mengingat, mayoritas pergerakan ekonomi berjalan di Pulau Jawa.

"Saya katakan ini adalah cara-cara pemimpin yang tidak bijak yang tidak bisa melihat kami-kami orang timur, kami-kami orang Kalimantan, Orang Sulawesi untuk maju untuk mengejar ketertinggalan kami dengan daerah-daerah yang ada di Jawa," tuturnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahil Lahadalia, mengatakan bukan hanya usaha milik Sukanto Tanoto saja yang akan mengucurkan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), melainkan ada Grup Wings hingga Djarum.

Bahlil mengungkapkan, kedua perusahaan tersebut akan mulai investasi pembangunan IKN Nusantara pada tahun ini setelah selesai gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden.

"Sukanto Tanoto, Grup Djarum, dan Wings Group tahun ini (masuk IKN) yang saya dapat laporan tahun ini," kata Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Selasa (30/4/2024).

Lebih lanjut, Bahlil juga menjelaskan alasan kedua perusahaan itu tak tergabung dalam konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group, lantaran adanya perbedaan waktu (timeline) target investasi dengan konsorsium Nusantara

Diketahui, konsorsium Nusantara terdiri dari 10 investor tersebut diantaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.

"Memang Djarum sama Wings itu bukan bagian konsorsium, yang urus konsorsium saya kok, malah saya tanya siapa yang bilang Djarum sama Wings konsorsium, enggak. Mereka ikut dalam pembahasan tapi mereka bukan bagian dari konsorsium," jelasnya.