Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaksir proses studi kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tak akan rampung tahun ini. Artinya, hal tersebut akan berlanjut di era Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Proyek tersebut, saat ini disebut telah masuk masa pra feasibilty study (FS). Artinya, masih ada tahapan panjang untuk masuk ke studi kelayakan, tender proyek, hingga pengerjaan megaproyek tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati memastikan, prosesnya tidak akan selesai hingga kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024.

"Kereta Cepat Jakarta-Surabaya saya harus sampaikan enggak mungkin selesai tahun ini," ujar Adita, ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2024).

Dia mengatakan, butuh waktu panjang dalam perencanaannya, hal ini berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang baru beroperasi di September 2023 lalu. Untuk itu, proyek Kereta Cepat dilanjutkan ke Surabaya pun disinyalir butuh waktu yang panjang.

"Kita belajar dari Jakarta Bandung itu juga relatif cukup panjang ya prosesnya. Jadi memang ini masih suatu proses yang masih panjang," tegasnya.

Terkait proyek ini, pemerintah sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tim ini diharapkan mampu memberikan percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut.

Dilanjutkan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana membentuk tim khusus untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Rencananya, proyek ini akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengungkapkan, sudah ada pembicaraan mengenai pembentukan tim khusus untuk mengawal hal tersebut. Termasuk melibatkan pihak-pihak pemerintahan penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pak Luhut udah paving the way lah supaya pemerintahan berikutnya bisa melanjutkan program ekstensi kereta api cepat ini sampai Surabaya," ucap Jodi saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Jodi bilang, sejumlah pihak yang terlibat adalah Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku operator sektor perkeretaapian. Meski begitu, dia belum berbicara banyak mengenai susunan lengkap tim khusus tersebut.

Satu hal yang dipastikannya adalah kelanjutan program tersebut oleh pemerintah era Prabowo-Gibran periode 2024-2029 nanti. Jodi mengaku sudah ada bahasan yang dibangun.

"Iya tentunya udah mulai lah diskusi, ini kita berharap kan tentunya dengan pemerintahan Baru pasti ada keberlanjutan dari program-program pemerintahan Pak Jokowi gitu," kata dia. 

Dia mengatakan, sejak operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat kedepannya. Senada dengan Menko Luhut, dia memandang sudah sepantasnya KA Cepat ini diperpanjang sampai Surabaya.

"Apalagi yang sudah kita rasakan semua manfaatnya begitu termasuk kereta api cepat ini. Tentunya dengan extend sampai ke mana, ke Surabaya ini kan akan memangkas waktu transportasi," ujar dia.

Pada saat yang sama, hadirnya transportasi berbasis rel ini diharapkan mampu mengurangi tingkat emisi dari operasional pedawat terbang. Artinya ada diversifikasi penggunaan moda transportasi kedepannya.

"Mengurangi juga beban transportasi jalan kemudian juga mengurangi juga emisi dari sektor aviasi begitu ya, dan meningkatkan juga interkonektivitas antar-kota di Indonesia gitu," paparnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi telah mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB) sekitar Rp 6,9 triliun. Dana ini akan digunakan untuk menambah pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

EVP Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan dana itu akan digunakan salah satunya pada biaya konstruksi yang belum dilunasi oleh KAI.

"Penggunaannya tentu saja untuk membayar kontraktor. Kontraktor itu kan ada Wijaya karya, kemudian ada apa yang memang dibayar untuk pembangunan kontruksi," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Dia tidak merinci bagian proyek apa yang memang pembayarannya belum dilunasi. Hanya saja, itu menjadi bagian dari cost overrun yang sudah disepakat sebesar Rp 18,2 triliun berdasarkan asesmen final yang sudah dilakukan.

"Kalau untuk apa, untuk yang kemarin itu konstruksi seperti dari Wijaya karya. Kan juga ada bbrp ada yang belum bayar dan sebagainya. Kontrak itu kan banyak, dari China dari Indonesia dari mana mana, kita selesaikan," sambung Agus.

Sudah Diatur

Dia menuturkan, pelunasan biaya konstruksi Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini sebelumnya sudah diatur antara konsorsium dan kontraktor.

"Karena terminnya kan sudah sesuai, diatur, terminnya kapan, dibayar ke mana ke siapa saja sudah ada list dan urutannya," jelas dia.