Struktur Organisasi IKN Terbaru Usai Bambang Susantono Mundur

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam perjalanannya, terjadi pergantian kepemimpinan yang mengubah struktur organisasi IKN.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Donny Rahajoe sebagai wakilnya. Namun pada 3 Juni 2024 ini, Bambang Susantono dan Donny Rahajoe mundur dari posisi Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Adapun keduanya digantikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan mengangkat Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Sekadar informasi, keberadaan IKN diperkuat oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Buat yang ingin tahu, berikut struktur organisasi IKN terbaru, mengutip website resminya, Senin (3/6/2024):

1.  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Plt.): Basuki Hadimuljono
2. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Plt.): Raja Juli Antoni
3. Sekretaris: Achmad Jaka Santos Adiwijaya
4. Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan:Ida Bagus Nyoman Wiswantanu
5. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan: Mia Amalia
6. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan: Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi
7. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat: Alimuddin
8. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Mohammed Ali Berawi
9. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: Myrna Asnawati Safitri
10. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi: Agung Wicaksono
11. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana: Silvia Halim

IKN adalah singkatan dari Ibu Kota Nusantara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. IKN merupakan proyek monumental yang direncanakan untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Indonesia. Dilansir dari laman resmi Proyek IKN, tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju.

IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol identitas nasional. Namun, juga menjadikan Indonesia sebagai pusat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan Indonesia itu sendiri, dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta transformasi sosial-ekonomi.

Presiden Joko Widodo yang mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN, akan memiliki implikasi strategis yang sangat besar. Pembangunan ini akan dilakukan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Langkah ini adalah bagian dari visi pemerintah dalam mengalihkan pusat administrasi negara dari Jakarta, yang saat ini mengalami masalah kepadatan penduduk dan infrastruktur yang kritis.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), menjelaskan pemindahan Ibu Kota Negara IKN ini tidak sekadar perubahan geografis, tetapi juga merupakan upaya nyata dalam meningkatkan tata kelola wilayah Ibu Kota guna mewujudkan tujuan fundamental negara.

Hal ini termasuk perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pendidikan, serta berkontribusi dalam ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi sementara anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2023 telah mencapai Rp 26,7 triliun atau 97,6 persen dari pagu Rp 27,4 triliun.

"IKN tahun ini kita belanjakan Rp 26,7 triliun. Itu anggaran total untuk tahun ini Rp 27,4 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Untuk rinciannya, pemerintah telah merealisasikan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun. 

Anggaran tersebut untuk pembangunan klaster infrastruktur di IKN, diantaranya pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman (pembangunan tower rusun ASN dan Hankam), pembangunan jalan tol IKN, duplikasi jembatan pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pemaluan, Saluang, san Tengin.

Kemudian, pemerintah telah merealisasikan untuk klaster non infrastruktur di IKN sebesar Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun.

Anggaran Non InfrastrukturAnggaran untuk klaster non infrastruktur di IKN digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya, untuk dukungan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara selama periode 2022 hingga 2024 sebesar Rp 72,8 triliun.

"Kalau kita lihat di tahun 2022 kita sudah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. Untuk tahun 2023 itu  naik cukup besar Rp 26,7 triliun, dan tahun 2024 lebih besar lagi Rp 40,6 triliun," pungkasnya.