Menko Airlangga Ketemu Menlu Jepang Tsuji Kiyoto, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Jepang Tsuji Kiyoto melangsungkan pertemuan di sela-sela penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), di Sands Expo and Convention Center, Singapura, Kamis (6/6/2024).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendiskusikan proses aksesi OECD oleh Indonesia dan peluang kerja sama bagi kedua negara pada beberapa sektor ekonomi, khususnya dalam bidang transisi energi dan infrastruktur.

Kedua Menteri membahas peluang kerja sama kedua negara yang berkaitan dengan tindaklanjut pada beberapa kesepakatan pada IPEF Pilar II, III, dan IV. Selain itu, perihal rencana penandatanganan amandemen protokol IJEPA pada paruh ketiga tahun 2024 juga turut menjadi bahan diskusi pada pertemuan tersebut.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi Pemerintah Indonesia terhadap peran Jepang sebagai Ketua OECD periode 2019-2020 yang telah menjadi rekan kerja sama bilateral atas proses aksesi OECD oleh Indonesia. Menko Airlangga kemudian juga menyampaikan terkait kondisi hubungan perekonomian bilateral antara Indonesia dan Jepang yang erat dalam segi investasi.

"Jepang merupakan rekan perekonomian Indonesia yang aktif mempromosikan perdagangan, investasi, serta beberapa proyek infrastruktur nasional," ujar Menko Airlangga. 

Hubungan kerja sama perekonomian Indonesia dan Jepang sendiri telah terjalin sejak April 1958 dan menghasilkan beberapa proyek infrastruktur esensial bagi kondisi perekonomian nasional, salah satunya yakni proyek Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan untuk diekspansi pada Lajur MRT Utara-Selatan sebagai fase kedua pembangunan.

Selain itu, Jepang juga merupakan rekan bilateral Indonesia yang sangat mendorong transisi energi bersih nasional lewat beberapa forum seperti AZEC dan JETP, serta forum dalam pengelolaan mineral kritis.

"Selain dari beberapa kerja sama ekstensif tersebut, Indonesia juga mengapresiasi rencana diamendemennya protokol IJEPA pada paruh ketiga tahun 2024," ujar Menko Airlangga. 

Menutup pertemuan tersebut, Menko Airlangga berharap agar hubungan bilateral Indonesia dan Jepang dapat terus meningkat dan berlangsung secara erat sehingga dapat mendukung dan menyukseskan proses aksesi OECD oleh Indonesia yang direncanakan selesai pada tahun 2027, serta melanjutkan sejumlah komitmen kerja sama pada bidang infrastruktur dan proses transisi energi berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kegiatan tersebut diantaranya yakni  Dubes RI untuk Singapura Suryopratomo, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Khusus Bidang Percepatan Pengembangan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur, dan Investasi Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.

Selain itu, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral Kemenko Perekonomian Ferry Ardiyanto, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Kemenko Perekonomian Irwan Sinaga, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia Kemenko Perekonomian Bobby C. Siagian.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menyebut Indonesia menjadi negara di Asia yang berhasil memasuki tahap aksesi keanggotaan OECD tercepat, yakni hanya dalam waktu 7 bulan. 

“Indonesia hanya perlu 7 bulan kemarin, memang masih akan diassesment untuk diterima menjadi anggota OECD,” kata Susiwijono dalam sambutannya di acara Talkshow Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Argentina, Singapura, dan Thailand sudah bertahun-tahun mengajukan aksesi. Namun, Indonesia sangat cepat, hanya 7 bulan. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan internasional kepada Indonesia sangat tinggi.

“Argentina mereka hampir 5 tahun sendiri dan juga sebenarnya ada Singapura dan Thailand negara-negara ASEAN yang sudah beberapa tahun ini masih belum diterima aksesinya, artinya kepercayaan internasional pada Indonesia sangat tinggi khususnya dalam melakukan reform ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Susiwijono mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD yang mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, di Kementerian Pertahanan Selasa (28/5/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen OECD menyampaikan penjelasan kepada Menhan Prabowo mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD. Hal ini sehubungan dengan pasca diterimanya Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris 2-3 Mei lalu.

“Secara khusus Sekjen OECD ini bertemu dengan para pimpinan di negara kita. Kemarin seharian kami mengantarkan  pertama bertemu dengan Presiden di Istana Bogor kemudian dengan presiden terpilih pak Prabowo Subianto kita juga mengantar dan juga dengan pimpinan parlemen DPR dan kita juga diskusi pasti dengan Pak Menko perekonomian selaku ketua tim nasional untuk keanggotaan Indonesia di OECD,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-opeartion and Development (OECD) dapat menjadi salah satu dorong untuk menjadi negara maju.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini masih dalam proses masuk keanggotaan OECD atau aksesi.

Seiring proses aksesi tersebut, Indonesia mentargetkan kenaikan pendapatan per kapita di atas USD 12.000 pada 2025 mendatang.

"Tentu kita target yang lebih tinggi di USD 12.000 dalam 10 tahun ke depan, kemudian dalam 20 tahun ke depan kita tingkatkan lagi menjadi USD 24.000 hingga USD 30,000," kata Airlangga dalam konferensi pers di St Regis Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Airlangga melanjutkan, aksesi OECD ini juga penting untuk mengawal proses Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (midle income trap) dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Airlangga juga memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan naik 1% jika berhasil menjadi negara anggota OECD.

(Diharapkan dapat) memberi manfaat bagi dunia usaha, para pekerja, dan UMKM, serta mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja," tuturnya.