Menko Airlangga Sebut Ekspor, Cadangan Devisa hingga Neraca Perdagangan Tumbuh Positif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan arahan terkait dengan penyederhanaan struktur komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan sehingga dapat lebih ramping dan diduduki oleh para profesional. Hal itu disampaikan usai rapat terbatas di Istana Merdeka pada Rabu, 26 Maret 2025.

Upaya penyederhanaan tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur BUMN hingga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap BUMN.

Komposisi penyederhaan juga akan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan dipastikan akan lebih ramping dan ringkas dibandingkan struktur sebelumnya. Selain itu, komposisi komisaris tersebut juga akan tetap mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.

"Jadi market tadi melihat baik Bank Mandiri maupun BRI, ini diterima dengan cukup baik, baik dari direksi maupun komisarisnya dan diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya,” ujar Menko Airlangga dalam sesi doorstop bersama awak media,” seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/3/2025).

Selain menyampaikan terkait restrukturisasi BUMN, Menko Airlangga juga menyampaikan terkait dengan kondisi nilai tukar yang terus mengalami fluktuasi tetapi masih diikuti dengan fundamental perekonomian yang kuat, ditunjukkan dengan capaian sejumlah leading indicators perekonomian. Secara jangka menengah dan panjang, Menko Airlangga menyampaikan capaian ekspor, cadangan devisa, hingga neraca perdagangan terus tumbuh positif dan menguat.

Selain itu, Pemerintah juga telah menerapkan aturan terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mampu meningkatkan hasil ke depan. Dengan demikian fundamental DHE tersebut nantinya juga akan memperkuat posisi rupiah. 

“Ya tentu ekspor  harus tetap jalan, kemudian deregulasi  oleh Pak Presiden supaya perizinan dan yang lain dipermudah, sehingga impor ekspornya lebih lancar,” pungkas Menko Airlangga. 

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perombakan susunan komisaris dalam bank-bank pelat merah. Dia mengatakan penunjukan pejabat kementerian dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) punya tujuan penting.

Erick menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta bank BUMN dijalankan secara transparan dan profesional. Dia menegaskan, perwakilan kementerian di bank BUMN sebagai cara untuk menjaga keselarasan program pemerintah.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para menteri (Kementerian) yang hadir di tentu di komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri," ungkap Erick usai melepas Mudik Bersama BUMN 2025, di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (27/3/2025).

"Tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah tapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," imbuhnya.

Dia mengatakan, perwakilan pemerintah disesuaikan dengan fokus bank BUMN. Komisaris BRI misalnya, diisi oleh perwakilan dari Kementerian UMKM. Sama halnya dengan perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjabat komisaris BTN.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan Kementerian Perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan, tetapi tetap diawasi, ada Kemenkue, BI dan lain-lainnya," tuturnya.

Erick menegaskan, pergantian susunan komisaris di Himbara jadi bagian perintah Presiden Prabowo. Tujuannya menjadikan kerja perbankam BUMN semakin efisien.

"Ya, kami memang diinstruksikan oleh Bapak Presiden bagaimana pengelolaan BUMN ke depan harus makin efisien, dan kami dari Kementerian BUMN mendukung good corporate governance, transparasi, dan juga peningkatan daripada kinerja perusahaan," tegas dia.

Dia menuturkan, seluruh bank BUMN memiliki kinerja yang baik di pasar saham. Dengan begitu, transparansi dan akuntabilitas juga dipandang perlu diperkuat.

"Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin. Dan ini membuktikan bahwa visi Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola BUMN ini lebih transparasi ke depan, ini menjadi tujuan utama," urai Erick.

Adapun beberapa pejabat kementerian jadi komisaris di bank BUMN di antaranya:

- Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza jadi Komisaris BRI

- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahro Hamzah jadi Komisaris BTN

- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung jadi Komisaris Bank Mandiri

- Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo jadi Komisaris Utama BTN 

- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman jadi Komisaris Bank Mandiri

- Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata jadi Wakil Komisaris Utama BNI