Anggaran Negara Bangun IKN Sentuh Rp 72,5 Triliun, untuk Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 2022-Mei 2024 mencapai Rp 72,5 triliun.

"Jadi kalau kita lihat dari tahun 2022, 2023, 2024 alokasi yang ditaruh di APBN mencapai Rp72,5 triliun. Belanja untuk tiga tahun ini, kita harapkan IKN bisa digunakan pada 17 Agustus (2024)," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Menkeu menjelaskan untuk tahun ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp 40 triliun. Dari total alokasi tersebut, anggaran yang telah digunakan sebesar Rp5,5 triliun. Untuk rinciannya, realisasi anggaran untuk klaster infrastuktur telah mencapai Rp Rp3,4 triliun dari pagu Rp 36,4 triliun.

 Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana negara, kawasan Kementerian Koordinator, dan Kementerian lain, serta gedung OIKN.

Selain itu, juga digunakan untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam; rumah tapak Menteri; pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN serta bandara VVIP; penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku, Semoi, Embung KIPP, pengendalian banjir IKN.

Sedangkan, anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster non infrastruktur yakni realisasinya sudah mencapai Rp 2 triliun dari pagu Rp3,3 triliun.

Anggaran untuk klaster non infrastruktur ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN; laporan dan rekomendasi kebijakan pada KL; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan POLRI; dan operasional OIKN.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Celios Nailul Huda menilai, program makan bergizi gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp 71 triliun tidak akan banyak memakan porsi APBN 2025, dengan kisaran hanya 1,83-1,91 persen.

Namun, ia khawatir pengadaan dana untuk program makan siang gratis ini turut menyedot anggaran untuk program-program prioritas lain, semisal subsidi BBM.

"Walaupun hanya 183-1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis akan menimbulkan realokasi anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi. Seperti pengurangan subisidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (25/6/2024).

Jika memang Prabowo Subianto ingin fokus terhadap pembenahan sumber daya manusia (SDM) lewat program tersebut, Nailul menyarankan pemerintah ke depan untuk menyetop aliran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) yang tidak menguntungkan. Dalam hal ini, ia turut mengutip soal proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Maka pemerintah ke depan perlu realokasi alternatif anggaran dengan menghentikan proyek PSN yang terancam gagal. Termasuk proyek IKN yang jika dihentikan tidak berdampak negatif ke masyarakat luas," ungkapnya.

Nailul tidak menampik bahwa penghentian proyek IKN bakal memberi citra buruk dan dampak negatif terhadap investasi. "Tapi saya rasa ketika dilanjutkan pun dampaknya akan lebih besar. Jadi ini yang saya rasa sebenarnya kita perlu prioritas," imbuhnya.

Oleh karenanya, ia mendorong pembangunan IKN ke depan untuk lebih mengandalkan bantuan dana dari pihak swasta/investor ketimbang APBN. Sebab mengacu pada rencana kerja Prabowo-Gibran, ia menyebut keduanya tidak banyak ambil pusing soal IKN.

"Bukan berarti kita sebenarnya menghentikan IKN, tapi kita memprioritaskan untuk pembangunan yang lainnya. Ada pembangunan manusia dan lain sebagainya yang saya rasa itu juga jadi agenda prioritas pemerintah," kata Nailul.

"Saya rasa ketika kita lihat dokumen dari Prabowo-Gibran, memang sangat sedikit untuk menyebut mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara. Yang banyak disebut adalah untuk pembangunan program makan siang gratis untuk pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersiap menyambut aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal September 2024. OIKN optimistis pemindahan perdana ASN dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur dapat dimulai pada September 2024.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi seperti dikutip dari Antara, Sabtu (22/6/2024). "Kami optimistis. Kami juga bersiap terhadap pemindahan awal September 2024 nanti di mana akan menyambut aparatur sipil negara di ibu kota baru ini," ujar Thomas.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan pembangunan IKN sudah berjalan sesuai target. Per Kamis, 20 Juni, progres pembangunan IKN sudah mencapai 84 persen.

Thomas menuturkan, infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.

Selain itu, proyek investasi swasta non-APBN yang dibangun sebagai fasilitas penunjang juga akan selesai, mencakup pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, gudang, transportasi, dan lainnya.

"Kami yakin semua target dapat terselesaikan dan diharapkan semua target dapat terpenuhi," kata Thomas.

Sebelumnya, pada Kamis, 20 Juni, OIKN bersama Komisi VII DPR meninjau progres pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan mengevaluasi kesiapan pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Indonesia di Kawasan Nusantara.

Thomas menuturkan, PLN telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dengan konsep green, smart and beautiful. PLN Nusantara Power tengah menyelesaikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 MW di IKN. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 80 hektare.