Hashim Djojohadikusumo dan Otorita IKN Bangun Pusat Suaka Orangutan di Pulau Kelawasan

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memulai pembangunan Pulau Suaka Orangutan di Pulau Kelawasan. Berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dan Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo. 

Pulau ini terletak di Teluk Balikpapan, yang kini dengan adanya IKN statusnya telah ditingkatkan menjadi kawasan lindung.

"Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada Yayasan Arsari Djojohadikusumo atas kegiatan lingkungan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat terus kita lanjutkan dengan lebih baik," ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono terkait inisiasi pembangunan Suaka Orangutan Kelawasan, dikutip Kamis (10/4/2025).

Pulau Kelawasan yang terletak di wilayah IKN, merupakan pulau dengan luas 14 ha yang memiliki potensi ekologis yang kaya dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Oleh karena itu pulau ini akan dikembangkan menjadi suaka yang aman, lestari, dan edukatif, khususnya bagi orangutan jantan dominan berpipi lebar. 

Pulau Suaka Orangutan Kelawasan merupakan habitat jangka panjang bagi orangutan jantan yang tidak dapat dilepasliarkan ke alam liar. Untuk mendukung kehidupan orangutan, fasilitas yang dibangun dirancang sedemikan rupa agar mendukung aktivitas alami orangutan. 

Sarana dan prasarana utama seperti shelter sebagai tempat berlindung, feeding platform untuk pemberian pakan harian yang dilengkapi dengan kolam air minum orangutan, serta feeding plus sebagai area perawan dan pemeriksaan kesehatan satwa.  

Ketua Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ide untuk membangun pusat suaka ini sebagai tempat suaka bagi orangutan yang sudah tua dan tidak mungkin untuk dilepasliarkan. 

"Banyak orangutan dewasa yang kalau dilepasliarkan pasti mati karena cari makannya susah. Kita carikan tempat lingkungan yang nyaman bagi orangutan dewasa di alam yang terbuka, maka kita pilih Pulau Kelawasan," kata Hashim.

Sebelumnya, Otorita IKN juga telah membahas potensi pendanaan dan kolaborasi dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Potensi pendanaan dari AIIB untuk IKN mencapai USD 1 miliar, atau setara Rp 16,45 triliun (kurs Rp 16.455 per dolar AS).

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, fokus utama dari paparan tersebut, pengembangan IKN sebagai Ibukota Politik Negara pada periode 2025-2029. Mencakup pembangunan gedung-gedung parlemen dan ekosistem pendukungnya, yang merupakan prioritas dalam memindahkan pusat pemerintahan ke IKN.

"Kami memaparkan berbagai proyek strategis yang akan dikembangkan di IKN, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur inti yang mendukung target IKN sebagai Ibukota Politik Negara tahun 2028. Selain itu, kami juga menjelaskan skema pendanaan yang akan kami gunakan, yang mencakup kombinasi antara pendanaan dari APBN, investasi swasta, KPBU, dan creative financing," ujarnya beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan dengan AIIB, turut dibahas mengenai pentingnya kejelasan tahapan pembangunan IKN (Map Plan) dalam 5 tahun ke depan. Juga perlunya integrasi hunian sosial dan komersial di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk menciptakan keramaian dan dinamika.

Basuki melanjutkan, Otorita IKN saat ini berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas), untuk memastikan semua proyek IKN yang relevan dimasukkan dalam Bluebook.

"Kami optimis bahwa dengan dukungan AIIB dan mitra strategis lainnya, serta dengan memperhatikan masukan yang berharga dari pertemuan ini, kita dapat mewujudkan IKN sebagai ibu kota negara yang modern, hijau, dan inklusif," tuturnya.