Kunjungan ke IKN Gratis, OIKN Minta Paket Wisata Berbayar Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) angkat bicara usai IKN viral di media sosial lantaran ramainya penawaran paket wisata berbayar. Otorita IKN menegaskan kunjungan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN tidak dipungut biaya.

Seiring hal itu, Otorita IKN meminta kepada pihak yang mengomersialkan kunjungan masyarakat umum ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN dalam bentuk wisata berbayar supaya menghentikan kegiatan tersebut. 

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun,” ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Troy menuturkan, pihak Otorita IKN tidak mengadakan kerja sama dengan pihak manapun untuk paket wisata berbayar untuk datang ke KIPP di IKN.

Mengingat, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yang wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.

"Perlu diingatkan bahwa pada saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat-alat berat, pekerja konstruksi yang sedang giat bekerja di banyak lokasi dan penyesuaian arah jalan yang dilakukan, sehingga diperlukan tata tertib pengaturan kunjungan," ujar dia.

Troy menegaskan, masyarakat dapat datang untuk melihat progres pembangunan KIPP di IKN dengan wajib mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku.

"Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00 – 17:00 WITA dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW,” ujar Troy.

Selama kunjungan, pengunjung dapat memasuki area Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan Barat dan Taman Kusuma Bangsa Nusantara menggunakan Electric Vehicle (EV) Bus yang sudah disediakan di Rest Area IKN dengan didampingi Liason Officers (LO).

Dalam kaitan dengan kendaraan, Troy meminta agar masyarakat tidak memasuki area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) menggunakan kendaraan pribadi juga kendaraan umum tanpa izin tertulis maupun izin khusus dari pihak OIKN maupun Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN dari Kementrian PUPR.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai panduan kunjungan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui Appstore (IOS) https://ikn.go.id/IKNOW-IOS atau Playstore (Android) https://ikn.go.id/IKNOW-ANDROID. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan masyarakat dapat mengubungi kontak IKNOW (0821-4437-6300).

Pengunjung juga bisa mengakses panduan kunjungan pada tautan berikut: https://ikn.go.id/PedomanKunjunganNusantara.Otorita IKN mengimbau agar masyarakat yang berencana mengunjungi wilayah KIPP di IKN tetap mengikuti tata tertib alur kunjungan dengan mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW. Hal ini bertujuan sama yaitu agar semua orang merasa nyaman, aman dan menikmati setiap kali hadir ke IKN.

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," tegas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber:Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada Kabinet Merah Putih saat retreat hari kedua di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024), salah satunya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo menargetkan pembangunan IKN rampung dalam waktu empat tahun.

"Sesi terakhir sore ini, Pak Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat point pengarahan beliau adalah soal IKN," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari akun Instagramnya @rajaantoni, Sabtu (26/10/2024).

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," Raja Juli menambahkan.

Dia menuturkan gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.

"Bagi beliau IKN adalah 'Ibukota Poloitik'. Oleh karen itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.

"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," pungkas Raja Juli.