Menteri Bahlil Godok Skema Subsidi BBM dan Listrik Jadi BLT

Menteri Bahlil menjelaskan subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan lpg 3 kilogram (kg).

oleh Arief Rahman H diperbarui 02 Nov 2024, 18:30 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2024, 18:30 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Green Initiative Conference, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Green Initiative Conference, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/9/2024). (Foto: Liputan6.com/Arief RH)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih akan menggodok skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik. Termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Rencana ini terungkap usai Nota Keuangan APBN 2025 pada Agustus 2024 lalu. Bahlil mengaku sudah menyiapkan berbagai opsi, salah satunya adalah BLT BBM.

"Kemungkinan, kemungkinan besar ada dua opsi ya. Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," ujar Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Dia menjelaskan subsidi energi mencakup BBM, listrik, dan lpg 3 kilogram (kg). Meski begitu, dia tak mau buru-buru mengubah skema subsidi untuk LPG, tapi lebih dahulu meracik formula subsidi BBM dan listrik.

"Tapi kita akan mengecek kalau untuk LPG, karena itu terkait dengan UMKM ya, kemudian ibu-ibu rumah tangga Dan saya pikir itu bertahap saja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Terkait target pelaksanaannya sendiri, Bahlil tak berbicara banyak, pun belum memastikan dilakukan tahun ini. Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan skema baru subsidi BBM itu dilakukan segera setelah semuanya siap.

"Oh iya, Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," jelasnya.

Terkait acuan data penerima, Bahlil mengaku akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, data-data juga dikumpulkan dari Kementerian Sosial, Pertamina sebagai operator penyalur BBM, dan PLN selaku penyedia sambungan listrik.

"Arahnya begitu, tapi kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang exercise pas," tegasnya.

 

Bahas Subsidi Pekan Depan

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra hadir di Kertanegara saat Prabowo Subianto memanggil calon menteri di kabinet mendatang.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra hadir di Kertanegara saat Prabowo Subianto memanggil calon menteri di kabinet mendatang. (Liputan6.com/Hisyam Adyatma)

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pembahasan soal subsidi energi ini akan dilakukan pada pekan depan. Utamanya membahas skema penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Oh, ini kan subsidi kita itu kan totalnya kan Rp 435 triliun ya. Terdiri dari LPG, kemudian listrik, kemudian BBM. Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa. Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran," tuturnya.

Dia mencontohkan pada BBM subsidi yang ternyata masih banyak dikonsumsi oleh kendaraan yang dinilai tidak tepat.

"Nah, dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran, itu kan tidak pas. Sementara subsidi itu kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya," katanya. "Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola baik lah," pungkas Bahlil.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya