Liputan6.com, Jakarta Direktur BRI, Sunarso membeberkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.
Sunarso menyebut, BRI memiliki dua kerangka untuk mendukung kebijakan ekonomi tersebut, yakni kerangka tujuan nasional dan kerangka analisis dari peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.
Baca Juga
"Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto), harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," sebutnya saat press conference paparan kinerja BRI kuartal III-2024 secara virtual, Rabu (30/10/2024).
Advertisement
Sunarso mengungkapkan, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Ia mengatakan, hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.
"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital, lalu apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya," ungkapnya.
"Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," jelas Sunarso.
Ia mengatakan, dalam mendukung swasembada pangan, ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
"Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik," kata Sunarso.
Sementara itu, terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan kegiatan itu akan meningkatkan perputaran ekonomi.
"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali dan sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," katanya.
Peluang Bisnis Atas Kebijakan Pemerintah
Sunarso mengungkapkan, dari kerangka kedua, BRI menganalisa sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Ia menyebut, Hilirisasi merupakan proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.
"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," ungkapnya.
"Bank akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur, jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," imbuh Sunarso.
Dirinya mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk komestik.
"Jika terjadi di dalam negeri, proses nilai tambah berada di dalam negeri dan kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi," ujar Sunarso.
Ia mengatakan, kerangka tujuan pembangunan nasional, hasil analisis berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi.
"Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan memeratakan pendapatan dan itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," kata Sunarso.
(*)
Advertisement