Pengusaha Finlandia Geruduk IKN Nusantara, Ada Apa?

Liputan6.com, Jakarta Kedutaan Besar Finlandia untuk Indonesia, bersama Business Finland berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (14/1/2025) kemarin. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka melihat contoh teknologi smart pole dan teknologi kota cerdas lainnya di Nusantara.

Rombongan berkesempatan melihat teknologi yang akan dihadirkan di IKN, termasuk Proof of Concept (POC) Smart Pole di Rumah Tekno Nusantara. Selain itu rombongan juga mengunjungi Training Center PSSI, Istana Negara, dan Plaza Seremoni.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung di Galeri UMKM bersama Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono.

"Tujuan utama dari kunjungan ini adalah kami ingin bekerja sama dengan Otorita IKN dalam pengembangan kota pintar. Kami memiliki keahlian, pengalaman, dan pengaplikasian terbaik dalam hal kota pintar dan kami ingin membagikan semua itu dengan Indonesia," ungkap Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Pekka Kaihilahti dalam siaran pers resmi Otorita IKN, Rabu (15/1/2025).

Menyambung pernyataan tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, Finlandia merupakan negara dengan indeks kebahagiaan paling tinggi di dunia dan teknologi yang luar biasa.

"Oleh karena itu, POC Smart Pole yang diadakan oleh Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital dari aspek teknis di-support oleh Kedeputian Bidang Pendanaan dan Investasi dari aspek investasi dan komersialnya," imbuhnya.

Agung menyampaikan, sejauh ini sudah banyak minat dari negara Uni Eropa yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN. Termasuk empat LoI dari Finlandia, dimana satu di antaranya sudah ditandatangani dalam bentuk nota kesepahaman (MoU).

"IKN sekarang sudah menghasilkan 58 triliun termasuk investasi asing. Bukan tidak mungkin nantinya adalah dari Finlandia dan membawa teknologi kota pintar," pungkas dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto, setelah dilansir Antara.

Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya.

“Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini.

Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM.

Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan.

“Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya.