Berharta Rp 4,37 Miliar, Menteri Prabowo Ini Pernah jadi Tukang Parkir dan Tak Punya Rumah

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis daftar kekayaan para menteri Prabowo Subianto. Sejumlah fakta menarik pun mulai terungkap ke publik.

Salah satu pembantu Prabowo yang disorot masyarakat ialah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Melansir laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (23/1), Pigai memiliki kekayaan Rp4,37 miliar. 

Harta kekayaan tersebut dilaporkan Pigai pada tahun 2019 saat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Namun siapa sangka, jika Menteri HAM Pigai tak memiliki rumah alias hunian.

Dalam dokumen LHKPN, harta Pigai didominasi surat berharga senilai Rp2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp2 miliar. Ia juga tercatat memiliki aset sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp300 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp70 juta.

Di sisi lain, dia tercatat tidak memiliki utang. Selain itu, Pigai juga tidak melaporkan kepemilikan aset berupa tanah dan bangunan. 

Pernah jadi Tukang Parkir 

Fakta lainnya, putra asli tanah Papua tersebut mengaku pernah menjadi tukang parkir semasa muda. Kisah inspiratif ini diungkapkan Pigai dalam Rapat Kerja Perdana bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10). 

Dalam kesempatan tersebut dia mengaku pernah menjadi tukang parkir di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

"Saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir dulu di Depnakertrans Transmigrasi Kalibata,"  kenang Pigai.

Untuk menyambung hidup di ibukota, pernah menjadi staf honorer. Dalam menjalankan profesinya dia bertugas sebagai pengantar fotocopy hingga sukses menjadi pimpinan Komnas HAM, bahkan seorang Menteri HAM.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, jadi staf antar-antar surat fotocopy. Jadi staf khusus dapat jabatan struktural fungsional jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," tegasnya.

Kini, mantan tukang parkir itu sukses mengejar mimpinya menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Dalam laporan LHKPN, dia memiliki kekayaan Rp4,37 miliar.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies atau Celios memberi nilai rapor merah terkait kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Rapor merah juga didapatkan empat menteri di kabinet merah putih.

Menteri HAM Natalius Pigai mendapat nilai terburuk Celios dengan dengan -113 poin. Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie mendapat nilai -61 poin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan nilai -41 poin, dan Menteri Kehutanan Raja Juli dengan nilai -36 poin.

Celios juga menyebutkan penilaian untuk menteri yang paling layak direshuffle karena kinerja buruk. Hasilnya, Raja Juli Antoni tertinggi untuk direshuffle dengan 56 poin. Kemudian, Budi Arie juga dinilai layak di-reshuffle dengan 48 poin, Bahlil dipilih 46 poin, dan Natalius Pigai 41 poin.

Selain itu, survei CELIOS menunjukkan, Presiden Prabowo Subianto memperoleh rapor buruk di 100 hari kerjanya dengan mendapat nilai 5 dari 10, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat rapor sangat rendah, yakni 3 dari 10.

"Sebagian besar responden menilai pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi yang tidak memuaskan,” demikian kutipan rilis CELIOS, Rabu (22/1/2025).

Sebanyak 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil sementara sebagian lainnya tidak terlaksana. Capaian program juga dinilai kurang optimal (37%) dan rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik (34%).

Tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk dengan 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan.

Celios juga mengungkapkan, tantangan besar yang dihadapi kabinet ini termasuk kurang efektifnya kolaborasi antar lembaga (46%) dan minimnya intervensi di sektor ekonomi (31%). 

"Banyak pihak yang menilai bahwa kabinet perlu melakukan perombakan dan pergeseran menteri, dengan 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama,” tulis Celios.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan Prabowo-Gibran harus segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja menteri-menteri terkait pola komunikasi dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan publik. 

"Banyak Menteri yang bermanuver sendiri, sekedar melontarkan ide tapi tidak memahami regulasi. Sampai saat ini, bahkan masih ada kementerian yang belum juga melantik pejabat eselonnya dan sebagian Menteri sibuk sendiri dan tidak mengurusi transisi kelembagaan di internal kementerian," ujarnya.