Proyek IKN di Tengah Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Proyek pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang tengah digarap pemerintah Indonesia terus berlanjut meskipun IKN tidak menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu sejalan dengan disetujuinya alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025-2029.

Pengamat Ekonomi dari Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menilai dengan pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp48 triliun untuk proyek IKN menunjukkan bahwa proyek tersebut masih terus berjalan meskipun fokus utama pemerintah lebih tertuju pada isu lain, seperti makan bergizi gratis.

"Tapi sebagaimana kita tahu tidak menjadi narasi utama Prabowo dimanapun di forum yang kita dengar termasuk rapat juga dengan para menteri tidak menjadikan Ibu Kota Baru sebagai prioritas utamanya Prabowo masih berbicara tentang makan siang gratis, efisiensi fiskal dan ketahanan pangan dan ketahanan energi," kata Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (30/1/2025).

Agenda Nasional

Selain itu, dengan ditunjuknya Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, menandakan pembangunan IKN tetap menjadi bagian dari agenda nasional meskipun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan rencana awal.

"Dengan penunjukan Basuki sebagai kepala otoritas Ibu Kota Baru juga itu menandakan bahwa proyek ini akan berlanjut, walaupun dengan skala yang tidak semasif sebelumnya," ujar Kepala Otorita IKN itu.

Ronny memperkirakan peluang proyek IKN rampung pada waktunya masih terbilang 50-50. Mengingat proyek ini berskala besar dan memerlukan dana besar, jika pada 2026-2027 anggaran tidak mencukupi, skala proyek bisa diperkecil, dan kemungkinan besar tidak selesai tepat waktu.

"Jadi, peluang rampungnya saya masih melihat 50-50 lah. Kalau nanti di tengah jalan Prabowo kekurangan dana untuk program-program utama Dia bisa jadi ini tahun 2026-2027 akan dikurangin," ujarnya.

Meskipun proyek Ibu Kota Baru tetap berjalan dengan alokasi dana yang telah ditetapkan, tantangan besar dan prioritas pemerintah yang bergeser menjadikan masa depan proyek ini penuh ketidakpastian.

"(IKN) bentuknya cuma sebagai bahasa basi aja. Nanti kedepannya bahwa akan ada proyek disitu tetap, tapi ya skalanya kecil gitu. Jadi, saya belum terlalu optimis," ujarnya.

Disisi lain, Ronny juga mengkritisi rendahnya prospek ekonomi dan bisnis di IKN yang dianggap menjadi faktor penghambat bagi pengusaha swasta untuk berinvestasi.

"Inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa pengusaha swasta juga turun ke Ibu Kota baru harus dipaksa. Karena memang prospek ekonominya dan prospek bisnisnya masih sangat-sangat rendah," jelasnya.

Meskipun pemerintah berupaya untuk menarik investor, kenyataannya masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu alasan utama adalah rendahnya return on investment (ROI) yang dapat diperoleh dari proyek-proyek di ibu kota baru.

Bahkan dengan penawaran konsesi selama 100 tahun, Ronny menilai banyak pengusaha yang masih ragu untuk berinvestasi di kawasan yang dianggap belum berkembang, yang masih dipenuhi oleh kawasan hutan dan minim infrastruktur.

"Bahkan bisa jadi untuk saat ini masih tidak ada, Return of investmentnya tidak ada sampai dikasih konsesi 100 tahun pun orang masih mikir mau ngapain di hutan seperti itu gitu, mau dapat return of investment dalam bentuk apa gitu Kan orang masih bingung," pungkasnya.