PSN Bisa Digarap Swasta, tapi Pengawasan Harus Ketat

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mencatat ada 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan digarap pada masa pemerintahannya. Ada sejumlah PSN yang bisa dilaksanakan oleh pihak swasta.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyoroti pentingnya pendanaan bagi PSN. Menurut dia, diversifikasi pendanaan, seperti menggaet swasta, bisa dilakukan. 

"Pemerintah perlu strategi fiskal yang matang, termasuk optimalisasi investasi swasta, dan sumber pendanaan alternatif," ucap Media Wahyudi kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Dia memandang kalau masuknya swasta bisa mempercepat pengerjaan PSN. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat agar proyek strategis itu benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Keterlibatan swasta dapat membantu mempercepat proyek, tetapi perlu regulasi yang jelas agar manfaatnya tetap berpihak pada masyarakat," kata dia.

Melihat ada 77 PSN, termasuk 29 proyek strategis baru, Media Wahyudi menyadari kalau kas negara tidak bisa menopang seluruhnya.

"Yang pasti, APBN enggak akan sanggup menopang semua PSN tersebut," ia menambahkan.

Akuntabilitas

Dia menjelaskan, masalah yang dihadapi oleh pengerjaan PSN yakni aspek akuntabilitas. Misalnya, harga tender proyek kerap berada lebih tinggi dari harga normal.

"Soal PSN ini ada problem paling signifikan dari accountability, pengawasan, sehingga harga dari setiap item tender itu selalu di atas harga seharusnya," ungkapnya.

"Karena tendernya enggak terbuka atau sudah penunjukan langsung ke BUMN tertentu sehingga rugi, dan butuh injeksi pendanaan lanjutan, itu juga yang jadi alasan kenapa ICOR kita tinggi," tambah Media Wahyudi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sebanyak 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dijalankan di masa pemerintahannya. Ada sejumlah proyek yang dinilai pantas untuk menjadi prioritas.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan sejumlah proyek bisa menjadi prioritas ketimbang proyek lainnya. 

Beberapa proyek yang bisa jadi prioritas dianggap berperan penting ke masyarakat. Mulai dari penuntasan TBC, rumah sakit, hingga lumbung pangan.

"Untuk prioritas, ada beberapa (PSN), seperti penuntasan TBC, Rumah sakit, lumbung pangan, dan melanjutkan tol yang sudah sekarang sudah setengah jalan," ungkap Media Wahyudi kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Proyek Jalan Tol

Dia mengatakan, kelanjutan proyek jalan tol agar tidak menimbulkan tambahan biaya lagi jika ditinggal. "Agar costnya enggak naik lagi karena mangkrak," tegasnya.

Dia juga menilai ada proyek yang tidak perlu menjadi prioritas. Media Wahyudi menilai proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall tak perlu masuk prioritas.

"Proyek giant sea wall harusnya bukan priorotas lebih karena bagi-bagi proyek ke poltisi saja," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bappenas menerapkan manajemen risiko dalam PSN untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Plt. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Sumedi mengatakan hal ini dilakukan guna memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Ia menjelaskan, PSN dirancang untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang selaras dengan Program Prioritas Presiden.

Adapun program-program utama yang menjadi fokus PSN mencakup, Makan Bergizi Gratis, Swasembada Pangan, Swasembada Energi, Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia dan Budaya, Hilirisasi Komoditas Unggulan, Perumahan dan Permukiman, Konektivitas dan Transportasi.

PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 terdiri dari dua kategori utama, yaitu PSN Carry Over, yaitu proyek-proyek yang masih berjalan dan belum selesai dari periode sebelumnya. Kemudian, PSN Baru, yaitu proyek yang ditetapkan untuk pertama kali dalam periode perencanaan ini. Fleksibilitas dan Evaluasi PSN

PSN yang masuk dalam RPJMN 2025-2029 bersifat indikatif, yang berarti dapat mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu kesiapan proyek (readiness criteria), ketersediaan pembiayaan dan investasi, serta kesiapan pelaksanaan di lapangan "Perubahan PSN diputuskan oleh Presiden berdasarkan hasil evaluasi," ujarnya.

Adapun terkait perencanaan kebijakan PSN dilakukan secara kolaboratif oleh Bappenas bersama Kementerian Koordinator, dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah daerah, Badan usaha (swasta maupun BUMN). Proses ini dilakukan melalui mekanisme perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memastikan bahwa setiap proyek yang masuk dalam daftar PSN memiliki manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.