Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme terkait penciptaan lapangan kerja di masa mendatang. Prabowo menegaskan bahwa berbagai proyek strategis nasional, terutama di sektor hilirisasi, kelautan, dan perikanan, akan membuka jutaan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.
“Lapangan kerja, saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja,” ujar Prabowo dalam wawancara dengan media, Senin (7/4/2025).
Baca Juga
Ia menyebutkan, hilirisasi di sektor perkebunan, kelautan, dan perikanan dapat menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja. Selain itu, pengembangan koperasi desa diperkirakan mampu menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja. Lebih jauh, ia menekankan bahwa program-program tersebut tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan jutaan petani di seluruh Indonesia.
Advertisement
“Belasan juta petani, hasil penerimaan dia, penghasilan dia akan naik. Kita yakin yang akan naik,” tambahnya.
Presiden juga menyoroti tantangan dari disrupsi teknologi, seperti otomatisasi dan penggunaan robotik di industri, yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja di pabrik. Menurutnya, kebijakan negara harus berpihak untuk tetap menciptakan peluang kerja di tengah arus efisiensi teknologi.
“Mercedes Benz itu sekarang bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang, yang tadinya 3 ribu orang. Nah, bagaimana kita? Ini keputusan politik, tapi kita harus keberpihakan,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang akan segera dilaksanakan adalah proyek aquafarming di pesisir utara Indonesia, yang akan dimulai tahun ini seluas 20 ribu hektare. Proyek ini diperkirakan akan menyerap setidaknya 40 ribu pekerja langsung.
“Recana kita, segera kita mulai tahun ini 20 ribu hektare di pantai utara. Itu nanti minimal menimbulkan direct employment minimal 40 ribu orang,” jelasnya.
Presiden juga memaparkan rencana pembangunan 1.000 kapal penangkap ikan dalam tiga tahun ke depan dengan kapasitas 300 GT per kapal. Setiap kapal akan menyerap sekitar 20 pekerja, dengan potensi total lapangan kerja mencapai 40 ribu orang hanya dari sektor ini, belum termasuk tenaga kerja di dermaga, cold storage, pengolahan, dan distribusi.
“A lot has to be done, tapi memang kita harus waspadai disruption teknologi,” pungkas Presiden Prabowo. Dengan berbagai program ini, Presiden berharap pertumbuhan ekonomi bisa dimulai dari bawah, memperkuat daya beli masyarakat, dan menghidupkan industri nasional.
Berantas Korupsi di Indonesia, Prabowo Bakal Naikkan Gaji Hakim hingga Sita Aset Koruptor
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap tegasnya terhadap korupsi yang selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata kelola pemerintahan. Menanggapi pertanyaan publik terkait janji-janji kampanyenya, Prabowo secara terbuka mengungkapkan kegeramannya terhadap para pelaku korupsi yang dinilai telah merampas kekayaan negara secara sistematis dan terselubung.
"Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Saya juga geram masalah korupsi ini. Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, dan terjadi ini kasarnya adalah perampokan. Harus dikatakan perampokan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal," ungkap Presiden Prabowo, Senin (7/4/2025).
Menurut Prabowo, praktik korupsi di Indonesia tidak jarang dilakukan dengan cara yang sangat licik, memanfaatkan celah hukum untuk melindungi tindakan melanggar etika dan moral. Salah satu modus yang ia soroti adalah pelaksanaan lelang atau tender proyek yang hanya formalitas, dengan pemenang yang telah ditentukan sebelumnya. Ia bahkan mencontohkan bagaimana tender diumumkan secara terbatas, diumumkan secara mendadak, atau disusun agar hanya satu pihak tertentu yang memenuhi syarat.
"Kadang-kadang tender itu diem-diem tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa, jam 10, tutup. Sudah jam 2, sudah tutup. Yang masuk 3 penawaran, semua related. Orang yang sama. Ini praktik sudah terjadi. Ini kan dari segi hukum tidak salah," kata Prabowo.
Presiden juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi besar. Ia menyatakan bahwa aparat penegak hukum, seperti Jaksa Agung, juga sering dibuat frustrasi karena meskipun telah menang di pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi, tetap saja putusan Mahkamah Agung atau Peninjauan Kembali (PK) bisa menggugurkan semua upaya tersebut.
"Kita sudah tangkep, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Biar naik banding kita menang, Mahkamah Agung PK kita dikalahkan. Jadi ini masalahnya," jelas Prabowo.
Advertisement
Bakal Naikkan Gaji Hakim
Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan rencana kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim sebagai salah satu cara menutup peluang terjadinya suap dan intervensi dalam proses peradilan. Ia menyebut bahwa dirinya telah meminta Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk menghitung kebutuhan anggaran guna menaikkan gaji hakim secara signifikan.
“Saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi. Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Tidak sampai Rp 23 triliun. Penghematan perjalanan dinas keluar negeri bisa naikin gaji hakim seluruh Indonesia. Dan signifikan," ungkapnya.
Meskipun menyadari potensi kecemburuan sosial dari aparatur negara lainnya, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim adalah prioritas untuk memperkuat integritas lembaga peradilan. Selain gaji, ia juga menyoroti pentingnya penyediaan rumah dinas yang layak bagi para hakim.
“Nanti saya dimarahin juga. Kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk hakim harus punya rumah dinas yang layak," imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyinggung fenomena 'jalan-jalan' napi korupsi dari dalam penjara yang terjadi karena kekuatan uang. Untuk itu, ia menyebutkan bahwa salah satu alternatif hukuman adalah dengan menempatkan para koruptor di pulau terpencil yang jauh dari akses keluar masuk.
“Kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar jalan-jalan. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Dia sedang kita cari tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah ini terlalu dekat," ucapnya.
