Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menolak pembangunan Pelabuhan Cilamaya Karawang Jawa Barat apabila harus mengorbankan lahan pertanian milik warga.
"Cilamaya sudah masuk dalam program MP3EI. Tapi selama ini terkendala tata ruang meski pemerintah daerah sendiri sudah membuat sebuah tata ruang. Saya menolak kalau harus mengambil lahan pertanian," tutur dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Namun, Hatta mengatakan, berdasarkan laporan tata ruang tersebut, lahan yang digunakan untuk membangun pelabuhan yang berlokasi di Karawang itu bukanlah lahan pertanian.
"Makanya harus disurvei dan tata ruangnya mesti benar. Ternyata hasil laporan tata ruangnya bukan lahan pertanian. Kalau lahan pertanian tentu saya keberatan dan akan cari lahan lain atau kalau perlu melakukan reklamasi," jelas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi telah menyepakati rencana pembangunan pelabuhan selain Tanjung Priok tersebut.
"Indonesia butuh beberapa pelabuhan lagi untuk mengurai kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok mengingat kegiatan ekspor dan impor Indonesia sangat banyak," pungkas dia.
Seperti diketahui, pelabuhan Cilamaya, selain digunakan sebagai pelabuhan antarpulau, akan menjadi pusat kegiatan ekspor.
Pelabuhan Cilamaya bakal menjadi bagian dari kawasan industri seluas 3.000 hektare. Pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
"Kementerian Perhubungan sedang membuat studi kelayakan tentang Pelabuhan Cilamaya," papar Hidayat. (Fik/Nur)
"Cilamaya sudah masuk dalam program MP3EI. Tapi selama ini terkendala tata ruang meski pemerintah daerah sendiri sudah membuat sebuah tata ruang. Saya menolak kalau harus mengambil lahan pertanian," tutur dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Namun, Hatta mengatakan, berdasarkan laporan tata ruang tersebut, lahan yang digunakan untuk membangun pelabuhan yang berlokasi di Karawang itu bukanlah lahan pertanian.
"Makanya harus disurvei dan tata ruangnya mesti benar. Ternyata hasil laporan tata ruangnya bukan lahan pertanian. Kalau lahan pertanian tentu saya keberatan dan akan cari lahan lain atau kalau perlu melakukan reklamasi," jelas dia.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofyan Wanandi telah menyepakati rencana pembangunan pelabuhan selain Tanjung Priok tersebut.
"Indonesia butuh beberapa pelabuhan lagi untuk mengurai kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok mengingat kegiatan ekspor dan impor Indonesia sangat banyak," pungkas dia.
Seperti diketahui, pelabuhan Cilamaya, selain digunakan sebagai pelabuhan antarpulau, akan menjadi pusat kegiatan ekspor.
Pelabuhan Cilamaya bakal menjadi bagian dari kawasan industri seluas 3.000 hektare. Pemerintah pusat akan bekerjasama dengan pemerintah Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
"Kementerian Perhubungan sedang membuat studi kelayakan tentang Pelabuhan Cilamaya," papar Hidayat. (Fik/Nur)