Cuaca Buruk Bikin Pengusaha Pelayaran Rugi Miliaran Rupiah

Industri pelayaran nasional diperkirakan menanggung kerugian hingga miliaran rupiah menyusul gelombang tinggi di berbagai perairan Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan hingga saat ini perairan di Laut Jawa, Selatan Jawa, Selat Karimata, Laut Banda dan Arafura masih dilanda terjadi gelombang tinggi sehingga mengganggu kegiatan pelayaran.

Dia menjelaskan dengan alasan itu, Kementerian Perhubungan mengeluarkan maklumat pelayaran guna mencegah peristiwa yang tidak diinginkan. “Kita patuh kepada maklumat tersebut dan berlayar sesuai surat izin dari syahbandar,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/1/2014).

Dia menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap pelayaran. Bahkan jika melihat angka jumlah kapal niaga nasional yang mencapai 12.744 unit, ditambah lebih dari 200 kapal penyeberangan dan 3.000 kapal pelayaran rakyat, kerugian akibat cuaca buruk bisa mencapai miliar rupiah.

“Itu belum termasuk kerugian lainnya seperti kenaikan harga-harga akibat distribusi logistik yang terhambat maupun produksi industri dan pertanian yang menurun sehingga berdampak terhadap pasokan,” ujarnya.

Seperti diketahui, BMKG telah merilis wilayah dan perairan diperkirakan akan menghadapi cuaca ekstrim dalam satu minggu ke depan.

Beberapa perairan yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diatas 3 meter seperti Laut Jawa, Selat Karimata, Perairan Selatan Jawa, Laut Arafura dan Laut Banda.

Sedangkan potensi hujan lebat akan terkonsentrasi di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek, Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R Mamahit mengatakan pihaknya telah memerintahkan Syahbandar di seluruh pelabuhan untuk berlaku selektif terkait pemberian surat perizinan berlayar (SPB) pada saat cuaca ekstrim seperti sekarang ini.

Kemenhub, katanya, juga akan menindak tegas terhadap setiap kapal yang melakukan pelayaran di saat kondisi dalam cuaca ekstrim. "Kami sangat tegas dan selektif terkait pemberian izin belayar," ujarnya. (Nrm)