KPU Kota Makassar Imbau Pemilih Tidak Terjebak Hoaks dan Politik Uang saat Pemilu

Politik uang dan hoaks sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang sudah terbangun sejak lama.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 10 Mar 2022, 11:00 WIB
Diterbitkan 10 Mar 2022, 11:00 WIB
Ilustrasi Kampanye Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik/Rawpixel)
Ilustrasi Kampanye. (Freepik/Rawpixel)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Abdul Rahman terus menyosialisasikan bahaya laten politik uang (money politic) dan hoaks kepada pemilih.

Hal ini sengaja dilakukan untuk mencegah para pemilih terjebak hoaks dan politik uang saat pemilu berlangsung.

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif, maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada 2024, praktik politik uang sangat rentan terjadi. Dampaknya, sebagian besar masyarakat akan apatis terhadap keadaan berdemokrasi.

"Melalui edukasi ini pemilih tidak terpengaruh oleh apa pun terutama hoaks dan money politic. Harapannya, pemilih yang memilih kandidat dengan mempertimbangkan ide, gagasan serta visi misinya," kata Rahman dilansir dari Antara, Rabu (9/3/2022). 

Selain itu, perilaku politik uang dilakukan oknum tertentu untuk mendapatkan suara secara instan tentu saja dapat memengaruhi pilihan rakyat saat kontestasi politik itu sedang berlangsung.

Rahman mengemukakan praktik politik uang sangat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi yang sudah terbangun sejak lama. Sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan salah satunya mengedukasi masyarakat.

"Kami berharap dapat menciptakan pemilih yang berkualitas, sebab Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, berasal dari pemilih yang berintegritas pula," ujar Rahman.

Sebelumnya, KPU Makassar melaksanakan program KP3 dengan menghadirkan peserta kader KP3 dari Kecamatan Wajo, Kelurahan Ende dan Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-Lae.

KP3 ini merupakan program dari KPU yang bertujuan untuk membangun kesadaran politik dan menyampaikan edukasi kepada masyarakat terkait pemilu.

Edukasi tersebut disampaikan Komisioner KPU Makassar, Endang Sari sebagai Koordinator Divisi (Kordiv) Sosdiklih, Parmas dan SDM dengan materi terkait hoaks dan tantangan Pemilu serentak tahun 2024. Romy Harminto sebagai Kordiv Data membawakan materi tentang Demokrasi, Pemilu dan Partisipasi.

 

*** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya