Ripple Ajukan Lisensi Kripto di Inggris Raya, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Protokol pembayaran Ripple baru-baru ini mengajukan pendaftaran sebagai perusahaan aset kripto dengan Financial Conduct Authority (FCA) Inggris. Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Ripple kepada Cointelegraph.  

Melansir Cointelegraph, Minggu (23/7/2023), perusahaan juga sedang mencari lisensi pembayaran di Irlandia sebagai bagian dari investasi besar-besaran di wilayah tersebut.

Pendaftaran diajukan setelah kemenangan parsial Ripple melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atas klasifikasi XRP-nya sebagai jaminan. Keputusan tersebut, dipandang sebagai kemenangan oleh Ripple dan komunitas kripto yang lebih luas, menganggap token XRP sebagai keamanan saat dijual ke investor institusional, tetapi tidak ke investor ritel. Kasus ini masih terbuka untuk banding oleh SEC.

Adapun lebih banyak perusahaan kripto mencari ke Inggris untuk kejelasan peraturan dan lingkungan bisnis yang mendukung di tengah gelombang tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh SEC di Amerika Serikat.

Baru-baru ini, firma modal ventura Andreessen Horowitz (A16z) mengumumkan kantor baru pertamanya di luar AS di London, setelah diskusi konstruktif selama berbulan-bulan dengan pembuat kebijakan dan FCA, dan mengutip lingkungan bisnis yang dapat diprediksi sebagai alasan utama untuk berekspansi ke luar negeri.

Beberapa undang-undang telah diperkenalkan di parlemen Inggris yang bertujuan untuk menyiapkan lingkungan yang diatur oleh kripto di Inggris. Pada Juni, sebuah RUU yang membawa cryptocurrency di bawah aturan yang sama yang diterapkan pada aset tradisional ditandatangani menjadi undang-undang setelah menerima persetujuan kerajaan dari Raja Charles.  

Undang-undang baru memberikan wewenang kepada Treasury, Financial Conduct Authority (FCA), Bank of England, dan Regulator Sistem Pembayaran untuk memperkenalkan dan menegakkan peraturan untuk bisnis kripto.

Dalam perkembangan baru-baru ini, anggota parlemen di majelis tinggi membahas draf undang-undang yang berupaya memperluas kemampuan pihak berwenang untuk menargetkan cryptocurrency yang digunakan untuk tujuan terlarang.  

RUU tersebut mencakup ketentuan bagi pihak berwenang untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menyita dan memulihkan aset kripto.

Sebelumnya, startup Blockchain Ripple yakin bank-bank di AS dan lembaga keuangan lainnya di negara itu akan mulai menunjukkan minat untuk mengadopsi kripto XRP Coin dalam pembayaran lintas batas setelah keputusan penting menentukan token itu bukan merupakan sekuritas.

Perusahaan yang berbasis di San Francisco itu mengharapkan untuk memulai pembicaraan dengan perusahaan keuangan Amerika tentang penggunaan produk On-Demand Liquidity (ODL), yang menggunakan XRP untuk transfer uang, pada kuartal ketiga, kata  penasihat umum Ripple, Stu Alderoty.

Dilansir dari CNBC, Selasa (18/7/2023), Ripple juga menggunakan blockchain dalam bisnisnya untuk mengirim pesan antar bank, seperti alternatif berbasis blockchain untuk Swift.

Pekan lalu, seorang hakim New York menyampaikan keputusan yang menentukan untuk Ripple yang menentukan XRP, mata uang kripto Ripple tidak sepenuhnya sekuritas.

Ripple telah melawan SEC selama tiga tahun terakhir atas tuduhan dari SEC yang mengatakan Ripple dan dua eksekutifnya melakukan penawaran sekuritas ilegal senilai USD 1,3 miliar atau setara Rp 19,4 triliun (asumsi kurs Rp 14.987 per dolar AS) melalui penjualan XRP. 

Ripple membantah klaim tersebut, bersikeras XRP tidak dapat dianggap sebagai sekuritas dan lebih mirip dengan komoditas. Akibatnya, bisnis Ripple menderita, dengan perusahaan kehilangan setidaknya satu pelanggan dan investor. MoneyGram, raksasa transfer uang AS, menghentikan kemitraannya dengan Ripple pada Maret 2021.

Ripple sekarang mendapatkan sebagian besar bisnisnya dari luar AS, dengan pendapatannya semuanya didorong ke luar AS. Ripple memiliki lebih dari 900 karyawan secara global, dengan kira-kira setengahnya berbasis di AS.

XRP Coin adalah mata uang kripto yang digunakan Ripple untuk memindahkan uang lintas batas. Saat ini cryptocurrency terbesar kelima yang beredar, dengan kapitalisasi pasar sebesar USD 37,8 miliar atau setara Rp 566,4 triliun.

Sederet Bank besar di Australia mengatakan akan memblokir platform mata uang kripto tertentu, dengan alasan risiko penipuan tingkat tinggi di industri ini.

National Australia Bank adalah bank terbaru yang mengumumkan pemblokiran pada bursa mata uang kripto tertentu, mengutip tingginya risiko penipuan. 

Pada 17 Juli, National Australia Bank (NAB) mengumumkan serangkaian tindakan baru untuk melindungi pelanggan dari penipuan sebagai bagian dari strategi penipuan bank.

Selain menghentikan jutaan pembayaran antara Maret dan Juli 2023, NAB juga akan memperkenalkan pemblokiran pada beberapa platform cryptocurrency untuk membantu melindungi pelanggan dari penipuan.

NAB tidak merinci nama bursa mata uang kripto yang diperkirakan akan menghadapi blokir dari bank. Eksekutif NAB untuk investigasi dan penipuan grup, Chris Sheehan hanya menyebutkan pemblokiran baru akan mempengaruhi platform berisiko tinggi di mana penipuan lebih lazim.

“Para scammer ini adalah bagian dari kelompok kejahatan transnasional yang terorganisir. Semakin banyak, kami melihat mereka menggunakan platform cryptocurrency untuk mengirim dana curian dengan cepat dan sering kali ke luar negeri,” kata Sheehan dikutip dari Cointelegraph, Selasa (18/7/2023).

Dalam pengumumannya, NAB terus mengulangi narasi yang berkembang dari bank lokal, menuduh hampir 50 persen dana penipuan yang dilaporkan di Australia terkait dengan kripto.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.