Kongres AS Bangun Pasukan Pro Kripto, untuk Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Crypto mendapatkan momentum di kalangan anggota parlemen Amerika Serikat (AS). Senator Cynthia Lummis menyatakan pihaknya sedang membangun pasukan pro crypto di Kongres.

Deklarasi ini muncul tak lama setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan RUU kripto tentang Inovasi dan Teknologi Keuangan untuk Undang-Undang Abad 21 (FIT21), meskipun ada tentangan dari Gedung Putih dan Ketua SEC Gary Gensler.

"Kami sedang membangun tentara pro-crypto di Kongres," tulis Senator Cynthia Lummis di akun X miliknya, dikutip dari Bitcoin.com.

Cynthia Lummis menyebut cryptocurrency mendapatkan semakin banyak dukungan di Kongres AS. Senator Cynthia Lummis (R-WY), yang dikenal karena dukungannya terhadap bitcoin dan kripto.

Senator Lummis dan Kirsten Gillibrand telah mengambil langkah proaktif dengan memperkenalkan rancangan undang-undang yang bertujuan menyeimbangkan inovasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Menyusul persetujuan DPR terhadap FIT21, Lummis menyatakan pandangan positif tentang peran Amerika dalam kripto, dengan menyatakan dia dan Senator Gillibrand “telah bekerja tanpa lelah untuk menyusun rancangan undang-undang aset kripto yang memberikan solusi yang masuk akal untuk melepaskan inovasi keuangan tanpa mengikis perlindungan konsumen.”

"Saya terdorong oleh minat bersama DPR dalam memposisikan AS untuk menjadi pemimpin global dalam bidang kripto," ujarnya.

Sebaliknya, Senator AS Elizabeth Warren secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap kripto, dan menentang adopsi mata uang kripto secara luas.

Menanggapi sikap anti-kripto Warren, kampanye mantan Presiden Donald Trump telah mengadopsi mata uang kripto dengan menerima sumbangan melalui Coinbase Commerce. Baru-baru ini, baik Senat dan DPR memilih untuk membatalkan Buletin Akuntansi Staf 121 (SAB 121) yang kontroversial dari SEC.

Lummis merayakan ini sebagai kemenangan signifikan bagi inovasi keuangan dan teguran yang jelas terhadap cara pemerintahan Biden dan Ketua SEC Gensler “menganiaya kripto." Dia menekankan bahwa ini menandai pertama kalinya Kongres meloloskan undang-undang kripto yang berdiri sendiri dan mengindikasikan bahwa upaya lebih lanjut akan dilakukan.

Sebelumnya, Kongres AS telah meloloskan undang-undang kripto mandiri pertamanya, yang bertujuan untuk membatalkan peraturan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang kontroversial mengenai aset kripto. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (21/5/2024), Presiden Joe Biden mengancam akan memveto keputusan ini, dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas keuangan dan ketidakpastian pasar.

Senator AS Cynthia Lummis (R-WY) mengumumkan di platform media sosial X Kamis pengesahan Undang-Undang Tinjauan Kongres (CRA) Senat yang membatalkan aturan sebelumnya milik SEC yaitu SAB 121.

Dia menuturkan, ini adalah kemenangan signifikan bagi inovasi keuangan dan teguran yang jelas terhadap cara pemerintahan Biden dan SEC. Karena ketua SEC, Gary Gensler dianggap telah menganiaya kripto dengan kebijakannya. 

Lummis menekankan ini menandai pertama kalinya Kongres meloloskan undang-undang kripto yang berdiri sendiri dan mengindikasikan bahwa upaya lebih lanjut akan dilakukan. 

CRA adalah undang-undang yang memungkinkan Kongres meninjau dan berpotensi membatalkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga federal. Sedangkan SAB 121 mengamanatkan entitas yang memegang aset kripto agar pengguna mencatatnya sebagai liabilitas dan aset terkait dengan nilai wajar di neraca mereka. 

Aturan SAB 121 tersebut mendapat kritik karena berpotensi menimbulkan beban keuangan yang signifikan pada bank dan lembaga keuangan, mungkin menghalangi mereka untuk menawarkan layanan penyimpanan aset kripto.

Dewan Perwakilan Rakyat AS melakukan pemungutan suara untuk membatalkan SAB 121 awal bulan ini, diikuti dengan pemungutan suara Senat AS untuk mencabut buletin tersebut minggu lalu. Namun, Presiden Joe Biden mengancam akan memveto keputusan tersebut.

Sebelumnya, pihak berwenang Venezuela melakukan operasi untuk mengawasi aktivitas pelanggan yang terhubung ke jaringan listrik nasional, termasuk penambang mata uang kripto, termasuk Bitcoin.

Dikutip dari News.bitcoin.com, Kamis (22/5/2024) Kementerian Tenaga Listrik Nasional Venezuela mengatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memutuskan semua penambangan kripto dari sistem kelistrikan, untuk mencegah tingginya permintaan energi di negara itu.

Gubernur negara bagian Carabobo, Rafael Lacava memimpin serangkaian tindakan yang berujung pada penyitaan lebih dari 11,000 ASIC dan pemutusan sejumlah penambangan kripto dalam jumlah yang belum ditentukan.

Tindakan-tindakan tersebut akan fokus pada pengurangan energi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait kripto. Langkah tersebut dilakukan lantaran Venezuela terus menghadapi pemadaman listrik akibat kekurangan pasokan imbas situasi iklim dan sanksi.

Gubernur Lacava menyatakan para penambang tidak dapat melanjutkan operasinya sementara masyarakat umum menghadapi gangguan energi yang terus menerus.

Namun, pihak berwenang tidak menjelaskan apakah tindakan ini bersifat definitif atau akan diterapkan seiring penyesuaian sistem kelistrikan nasional untuk menghasilkan lebih banyak energi.

Gubernur Lacava menyatakan bahwa lebih banyak lagi penambangan Bitcoin akan terputus dan langkah-langkah lain, termasuk perintah eksekutif nasional untuk mengurangi konsumsi energi lembaga-lembaga negara, akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Tindakan ini memberikan wawasan tentang industri penambang kripto di Venezuela setelah pemutusan beberapa peternakan penambangan bitcoin ketika Sunacrip, pengawas kripto nasional, dikaitkan dengan skema korupsi yang melibatkan penjualan minyak yang dikenai sanksi untuk mata uang kripto.