Jelang Pilgub 2024, KPU Jabar Libatkan Organisasi Disabilitas untuk Kenal Cagub dan Cawagub

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat (KPU Jabar) melibatkan organisasi penyandang disabilitas untuk mengikuti tahapan pemilihan gubernur atau Pilgub yang hendak digelar 27 November mendatang.

Acara awal yang digelar adalah Peluncuran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Bandung pada Senin, 27 Mei.

Salah satu yang menghadiri undangan tersebut yakni Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Jawa Barat, Tini Kustini. Menurutnya, acara ini bertujuan mengenalkan para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Pilkada nanti.

“Mungkin ini juga salah satu bentuk upaya dari KPU untuk mensosialisasikan para calon gubernur dan wakil gubernurnya kepada teman-teman disabilitas. Karena acara peluncuran pengenalan cagub dan cawagub ini mengundang hampir semua organisasi disabilitas,” kata Tini kepada Disabilitas Liputan6.com melalui pesan suara, Senin, 27 Mei 2024.

Tini menambahkan, gelaran pemilihan umum atau Pemilu kerap menghadapi permasalahan yang hampir sama. Tantangan tak jauh jadi tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak akses. Hal ini disampaikan Tini setelah pihaknya melakukan pemantauan TPS di 10 kabupaten/kota.

“Masing-masing kabupaten/kota itu lima TPS (yang dipantau), hampir sebagian besar persoalan adalah masalah aksesibilitas yang dikeluhkan teman-teman disabilitas. Petugas di lapangan seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) belum semuanya paham tentang apa saja hambatan yang dimiliki teman-teman disabilitas,” paparnya.

Lebih lanjut, Tini menyampaikan bahwa sosialisasi soal Pilkada atau Pilgub sepatutnya dilakukan lewat semua media.

Dia menyayangkan sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang hanya dipublikasi melalui radio.

“Sementara kan untuk teman-teman yang memiliki hambatan pendengaran tentu akan kesulitan untuk bisa memahami tentang isi yang ada di radio. Sementara kalau di televisi mereka bisa membaca running text atau melihat juru bahasa isyarat.”

Masalah lain yang kerap ditemui dalam pemilihan umum adalah masih adanya penyandang disabilitas yang tidak terdata.

Berbagai kendala dalam memberi hak suara perlu menjadi perhatian lantaran jumlah pemilih disabilitas di Jabar tidak sedikit.

“Data KPU Jabar ada 146.575 disabilitas yang sudah memiliki hak pilih. Cukup besar jumlah pemilih disabilitas yang ada di Jabar dan ini menurut info KPU hampir sama dengan satu daerah pemilihan.”

“Tetapi, banyaknya pemilih disabilitas tidak kemudian memberikan peningkatan pelayanan khususnya untuk teman-teman disabilitas saat memberikan hak pilihnya. Karena masih banyak PR bagi KPU dan Bawaslu terkait dengan pemilihan yang akses,” papar Tini.

Mewakili para pemilih disabilitas, Tini berharap di Pilkada mendatang para pemangku kepentingan dapat lebih memerhatikan penyandang disabilitas untuk memberikan hak pilihnya. Tujuannya tak lain agar mereka dapat memilih tanpa menghadapi banyak hambatan.

“Di Pilgub ini kami berharap para calon lebih intens mempublikasikan visi misi mereka yang memiliki keberpihakan pada penyandang disabilitas. Karena, yang selama ini kami amati dari Pemilu maupun Pilkada masih sedikit yang memiliki keberpihakan kepada disabilitas.”

“Penyandang disabilitas itu enggak masuk ke dalam visi-misinya, ya kalau dalam visi-misinya enggak ada ya bagaimana kita mengawal. Padahal, suara disabilitas Jawa Barat itu cukup besar, jadi sebenarnya berpotensi sekali untuk calon gubernur meraih suara,” tutup Tini.