Soal Palestina-Israel, Liga Arab Konsisten dengan Solusi 2 Negara

Liputan6.com, Amman - KTT Liga Arab ke-28 yang berlangsung di Yordania sepakat mendukung solusi dua negara dalam konflik Palestina-Israel.

Para kepala negara yang hadir dalam pertemuan itu menegaskan, dunia Arab siap berdamai dengan Israel jika negeri pimpinan Presiden Reuven Rivlin tersebut bersedia menarik diri dari wilayah yang mereka duduki sejak perang tahun 1967.

"Kami tegaskan bahwa kami akan terus bekerja untuk mencapai negosiasi perdamaian serius antara Israel-Palestina...yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan didasarkan pada solusi dua negara," sebut pernyataan bersama para kepala negara seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Kamis, (30/3/2017).

Pernyataan tersebut muncul setelah para kepala negara Arab mengadakan pertemuan di King Hussein bin Talal Convention Center di Laut Mati di Yordania. Dukungan terhadap solusi dua negara tersebut ditegaskan sebelum beberapa di antara mereka dijadwalkan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada April mendatang.

Raja Yordania Abdullah II yang memimpin pertemuan mengatakan, stabilitas kawasan bergantung pada resolusi konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara.

Sebelumnya, Trump sempat mengejutkan pada pemimpin Liga Arab setelah pada 15 Februari lalu ia mengatakan tidak berkomitmen atas solusi dua negara.

"Saya mencermati solusi dua negara atau satu negara: saya suka yang disukai kedua belah pihak...," ujar Trump dalam konfrensi pers bersama PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

Solusi dua negara atau two state solution merupakan salah satu opsi solusi konflik Israel–Palestina yang menyerukan untuk dibuatnya "dua negara bagi dua warga."

Dengan solusi dua negara, Palestina dapat hidup berdampingan dengan Israel.

Selain menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara, KTT Liga Arab juga menyerukan agar seluruh negara tidak memindahkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, Israel, ke Yerusalem.

Setidaknya terdapat lebih dari 10 resolusi yang disetujui KTT Liga Arab di antaranya berkaitan dengan konflik Israel-Palestina, krisis Suriah, perang saudara di Yaman, situasi di Libya, dan berbagai isu lainnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang turut hadir dalam KTT Liga Arab menyebut pertemuan itu berlangsung sukses dan kesimpulan yang dicapai jelas serta spesifik menyangkut isu negaranya.

Abbas juga mengatakan, para pemimpin negara Arab akan menyampaikan hasil pertemuan KTT di Yordania terkait konflik Palestina-Israel ini ke Presiden Trump.

Kepala negara Arab pertama yang dijadwalkan bertemu dengan Trump adalah Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Sementara itu Raja Abdullah II dan Abbas berada pada urutan berikutnya.

Kebijakan pemukiman Yahudi Israel juga mendapat kritik tajam di pertemuan KTT Liga Arab.

Menurut Presiden Abbas, sejak tahun 2009, pemerintah Israel telah menghancurkan solusi dua negara melalui peningkatan pembangunan pemukiman dan perampasan tanah.

Sejauh ini, orang nomor satu di Palestina itu secara konsisten menyuarakan, pembangunan pemukiman oleh Israel sebagai kendala utama untuk mencapai kesepakatan damai. Israel sendiri menolak pernyataan tersebut, PM Netanyahu balik menuding, pemimpin Palestina yang tidak bersedia berunding.

Raja Abdullah II pun ikut menyentil Israel atas tindakan-tindakan yang disebutnya merusak proses damai.

"Israel terus memperluas pemukiman dan merusak peluang untuk mencapai perdamaian," tegas suami dari Ratu Rania ini.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Abbas juga menolak gagasan amandemen Inisiatif Perdamaian Arab.

KTT Liga Arab tahun 2017 ini seharusnya dihadiri oleh 21 kepala negara, namun menurut kantor berita Anadolu hanya 18 yang hadir. Raja Maroko Mohammed VI dikabarkan tidak turut serta tanpa diketahui alasannya.

Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak diundang karena keanggotaan negaranya telah ditangguhkan menyusul perang saudara yang meletus tahun 2011.

Jumlah tersebut lebih banyak dibanding KTT Liga Arab tahun lalu di Mauritania. Saat itu banyak kepala negara yang absen dengan alasan pribadi atau politik.