Media Australia: Pemberontakan dan Taktik Jahat Picu Malcolm Turnbull Lengser dari Kursi PM

Liputan6.com, Canberra - Sejumlah politikus Partai Liberal Australia yang "memberontak" terhadap kepemimpinan Malcolm Turnbull, diketahui menggunakan "taktik jahat" dalam "kudeta" gagal untuk menempatkan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton sebagai perdana menteri --menurut laporan media nasional Australia, ABC, seperti dikutip dari portal ABC Indonesia, Senin (10/9/2018).

Sumber-sumber ABC mengungkapkan, dalam periode "satu pekan yang menegangkan" di akhir Agustus 2018, para pendukung Peter Dutton --Mendagri pada masa Malcolm Turnbull dan kemudian Scott Morrison-- sering memasuki kantor politikus Partai Liberal lainnya tanpa diundang.

Mereka menolak keluar sebelum anggota yang didatangi itu menandatangani dukungan bagi digelarnya pemilihan pimpinan partai yang baru.

Salah satu sumber menyebutkan, setelah "sedikit bertengkar", barulah mereka mau meninggalkan ruangan.

Tekanan kubu Dutton juga dilakukan di ruang rapat Parlemen. Mereka memaksa politikus faksi pemerintah lainnya untuk mendukung petisi tersebut.

Malcolm Turnbull yang saat itu masih menjabat perdana menteri, justru menuntut adanya dukungan minimal 43 nama politikus sebelum menyetujui digelarnya pemilihan pemimpin.

Informasi yang diperoleh ABC menyebutkan para politikus Liberal itu "diancam" masalah pencalegan dalam pemilu mendatang, jika tidak mendukung Menteri Dutton.

Bahkan, kabarnya, mereka pun dipaksa menunjukkan surat suara yang telah diisi sebagai bukti dukungan, meski sifat pemilihan itu adalah tertutup.

Salah satu anggota DPR Partai Liberal mengatakan adanya politisi tertentu yang ditugaskan memeriksa surat suara mereka di dalam rapat partai hari Jumat.

Namun, Menteri Dutton akhirnya kalah suara dari Scott Morrison, 40 berbanding 45. Morrison pun terpilih jadi ketua baru Partai Liberal sekaligus perdana menteri Australia.

Tak lama setelah itu, anggota DPR Australia dari Partai Liberal Julia Banks mengumumkan dirinya tidak akan ikut pemilu lagi setelah mengalami intimidasi.

Sementara Senator Partai Liberal Lucy Gichuhi, melontarkan ancaman untuk menyebutkan dan mempermalukan koleganya yang melakukan intimidasi selama "kudeta" gagal tersebut.

Senator Gichuhi sendiri sudah terdegradasi sebagai caleg di salah satu dapil yang tak mungkin dimenangi Partai Liberal dalam pemilu Australia mendatang pada 2019.

Anggota parlemen perempuan lainnya termasuk Sarah Henderson dan Linda Reynolds juga diketahui mengalami tekanan selama "kudeta" tersebut.

Sementara itu, Menteri Urusan Wanita Kelly O'Dwyer menyatakan dirinya berbicara kepada anggota parlemen lainnya, dan "jelas bahwa mereka menjadi sasaran ancaman dan intimidasi".

Menteri Urusan Kabinet Mathias Cormann, salah satu yang mendukung Dutton, mengatakan taktik Malcolm Turnbull menjelang pemilihan itu justru menambah tekanan bagi rekan-rekannya.

"Tak ada salahnya meyakinkan satu sama lain. Namun harus dilakukan dengan sopan dan terhormat," katanya kepada Sky News.

Beberapa pendukung Dutton lainnya, termasuk Andrew Hastie, Michael Sukkar, James Paterson, Zed Seselja, Tony Pasin dan Jonathon Duniam, membantah terlibat perundungan.

Senator Seselja mengatakan dia tidak melihat adanya bukti intimidasi, tapi tidak menepis tuduhan itu.

Simak video pilihan berikut:

Partai Liberal telah lama bermasalah dalam isu perempuan. Namun, politikus perempuan di partai ini enggan membicarakannya.

Julie Bishop yang tergeser dari posisi sebagai wakil ketua Partai Liberal, pekan ini menyatakan jumlah politikus perempuan di partainya yang tak sampai 25 persen tidak dapat diterima.

Dia mengatakan adanya perilaku buruk di kalangan rekan politisi lainnya yang ditunjukkan selama "kudeta" tersebut.

Namun, pandangannya ini dibantah politikus perempuan lainnya di Partai Liberal.

Senator Concetta Fierravanti-Wells misalnya, membantah adanya intimidasi tersebut. Begitu juga politikus Liberal lainnya, Helen Kroger, yang mengatakan politik memang bukan untuk semua orang.

Saat ini hanya 22 perempuan dari 106 politikus Partai Koalisi Liberal dan Nasional di Australia. Dalam pemilu mendatang, jumlah ini bahkan dipastikan menurun.

Partai Liberal Australia telah menolak adanya kuota perempuan di parlemen.

Namun, kudeta terhadap Malclom Turnbull bulan lalu tampaknya telah mendorong segelintir politikus perempuan di partai itu untuk berbicara terbuka.