Usai Nyoblos, WNI di Bangladesh Dijamu Menu Bakso

Liputan6.com, Dhaka - Pemilihan umum (Pemilu) 2019 Indonesia di luar negeri telah dilakukan di Bangladesh dan Nepal.

Jumlah pemilih WNI di Bangladesh tercatat sebanyak 247 orang.

Sebanyak 186 WNI di Bangladesh melakukan pemungutan suara secara langsung di TPS 01 di Lobby gedung KBRI Dhaka. Setelah memilih, mereka disuguhi sajian mi bakso, pengobat rindu kampung halaman.

Sementara, 61 orang WNI lainnya yang berada di luar kota Dhaka telah menggunakan hak suaranya melalui pos yg surat suaranya telah dikirimkan oleh PPLN Dhaka sejak tanggal 12 Maret 2019.

Dari 61 WNI yang menggunakan hak suara melalui pos, PPLN Dhaka telah menerima surat suara kembali sebanyak 55 surat suara atau sudah 90 persen, demikian keterangan pers yang diterima oleh Liputan6.com dari KBRI Dhaka, Sabtu (13/4/2019).

Kini, PPLN Dhaka masih menunggu sisa suara kembali hingga tanggal penghitungan suara 17 April 2019.

PPLN Dhaka tidak hanya bertanggung jawab pada pelaksanaan pemilu di Bangladesh, namun juga di Nepal yang menjadi wilayah akreditasi KBRI Dhaka, Bangladesh.

Di Nepal terdapat 30 orang pemilih yang semuanya menggunakan metode pos. Dari 30 surat suara yg dikirim ke Nepal melalui pos sejak 12 Maret 2019, PPLN Dhaka baru menerima 19 surat suara kembali atau baru 60 persen.

Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, bebas, dan rahasia. PPLN Dhaka dalam TPS kali ini juga melakukan live video di Facebook PPLN Dhaka dan Instagram KBRI Dhaka untuk pembukaan segel kotak suara dan surat suara, guna memastikan tidak ada satu pun surat suara yang telah tercoblos.

Sementara itu, sejumlah surat suara berstatus telah terkirim oleh jasa pengiriman di wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Frankfurt, Jerman, namun warga mengeluhkan belum menerima surat itu. Hal ini membuat mereka resah mengingat pemilihan umum serentak di Jerman.

Wilayah kerja meliputi enam negara bagian yaitu Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz dan Saarland.

Marintan Pakpahan, warga Indonesia yang tinggal di Bonn mengatakan kepada DW meski dirinya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, namun hingga tulisan ini diturunkan Marintan mengaku belum menerima surat suara. Padahal menurut keterangan dari sistem pelacakan, surat itu telah terkirim pada 28 Maret 2019.

Ia menanyakan kepada PPLN perihal keberadaan surat suaranya yang berstatus telah dikirim oleh pihak jasa pengiriman tetapi hingga Rabu (10/04) sore ia sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan surat tersebut.

"Saya tanyakan kepada PPLN, jawabnya silakan tanyakan ke penyedia layanan pengiriman atau tetangga," ujar Marintan kepada DW. 

Hal yang sama juga dialami Standy Christianto dan Sunarti yang juga tinggal di Bonn. Status surat suara mereka dilaporkan telah terkirim namun mereka belum menerimanya.

"Saya email langsung ke PPLN dan dapat nomor lacak pengiriman, aku cek online ternyata paketnya sudah terkirim tanggal 29 Maret jam 16:53 tapi ternyata tidak ada kiriman apa pun yang datang ke rumah, padahal di rumah ada orang," ujar Sunarti.

Sunarti mengatakan dirinya akan tetap berupaya supaya dapat memilih dan berencana mendatangi TPS pada tanggal 13 April mendatang. "Apapun risikonya saya harus ke Frankfurt," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Standy yang mengatakan akan terus berusaha agar bisa mencoblos. Standy pun mempertanyakan keputusan PPLN Frankfurt yang mengirimkan dokumen surat suara lewat jasa pelayanan tertentu yang menurutnya memiliki kualitas kurang baik, sementara PPLN lain di Jerman mempergunakan layanan pengiriman yang berbeda.

Seorang warga yang aktif mengawasi jalannya pemilu, Chandra Sedyaleksana, mengaku menerima laporan dari warga di wilayah kerja PPLN Frankfurt terkait masalah ini.

"Total ada laporan dari 67 warga di daerah Köln, Bonn, Aachen, München dan Düsseldorf yang belum menerima surat suara, sebanyak 50 orang dari mereka terdaftar di DPT. Mereka mendapat laporan bahwa surat suaranya telah dikirim lewat jasa pengiriman dan berstatus telah terkirim. Data benar, alamat benar, tetapi tidak dapat surat," ujar Chandra.

Selain itu, WNI di Jerman lainnya, Chandra mengatakan ada 13 laporan yang sama dari Heidelberg, 12 dari Frankfurt dan 26 di wilayah Stuttgart.

"Kami terus berkomunikasi dengan Panwaslu dan PPLN Frankfurt agar masalah ini dapat terselesaikan semaksimal mungkin," kata Chandra.