ASEAN Leaders Meeting Putuskan Agar Kudeta Militer Myanmar Segera Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan ASEAN menghasilkan konsensus bahwa akan ada "penghentian segera kekerasan di Myanmar".

Pihak ASEAN juga menambahkan bahwa ASEAN akan memiliki utusan khusus untuk "memfasilitasi mediasi" antara semua pihak, dan perwakilan ini akan dapat melakukan perjalanan ke Myanmar. Demikian seperti melansir Channel News Asia, Senin (26/4/2021).

Tetapi sementara mereka "mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik", komitmen untuk membebaskan mereka tidak dimasukkan dalam pernyataan konsensus.

Seorang juru bicara dari pemerintah bayangan - yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional - pada hari Sabtu mengatakan pernyataan ASEAN adalah "berita yang menggembirakan".

"Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami untuk rakyat kami dan untuk kawasan ini," kata Dr Sasa, menteri kerja sama internasional Pemerintah Persatuan Nasional, yang saat ini bersembunyi dengan yang lain dari sesama anggota parlemen.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Pemerintah bayangan Myanmar yang terdiri dari anggota parlemen yang digulingkan menyambut baik seruan para pemimpin Asia Tenggara untuk diakhirinya "kekerasan militer" setelah pembicaraan krisis mereka di Jakarta dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing.

Jenderal tersebut menghadiri pertemuan tingkat tinggi pada Sabtu (25/4) dengan para pemimpin dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas krisis yang memuncak di Myanmar. 

Sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari, Myanmar berada dalam keributan - dengan protes hampir setiap hari dan boikot nasional terhadap pekerjaan di semua sektor masyarakat yang dilakukan untuk menuntut kembali ke demokrasi.

Pasukan keamanan telah mengerahkan peluru untuk memadamkan pemberontakan, menewaskan lebih dari 740 orang dalam tindakan keras brutal, menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).