Menanti Komitmen Pengurangan Batu Bara Usai KTT Perubahan Iklim COP26

, Glasgow - KTT Perubahan Iklim sepakat mengurangi energi batu bara, tanpa melibatkan negara konsumen terbesar, yakni China, India dan Amerika Serikat. Namun begitu, implementasinya bergantung pada bantuan keuangan untuk negara berkembang.

Sebanyak 23 negara sepakat mengurangi konsumsi batu bara jelang berakhirnya KTT Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, pekan lalu. Mereka adalah antara lain Indonesia, Polandia dan Vietnam.

Komitmen tersebut merupakan hasil dari strategi negosiasi COP26, yang sejak awal menghindari perjanjian kolosal, dan sebaliknya menciptakan kesepakatan-kesepakatan kecil antarnegara untuk mencapai sasaran iklim, demikian dikutip dari laman DW Indonesia, Selasa (9/11/2021).

"Hari ini kita bisa mengatakan bahwa akhir energi batu bara sudah mulai terlihat," kata Presiden COP26, Alok Sharma, seusai ratifikasi di Glasgow, Kamis (4/11). "Saya rasa Anda bisa mengatakan dengan yakin bahwa batu bara bukan lagi raja," imbuhnya.

Dalam perspektif masa depannya itu, Sharma tidak melibatkan negara-negara yang selama ini paling banyak mengkonsumsi batu bara. Mereka menolak menandatangani kesepakatan tersebut, karena dinilai mengancam sejumlah industri kunci.

Pada 2020 silam, China tercatat mengonsumsi 54,3 persen batu bara di dunia. Adapun India berada di urutan kedua dengan 11,6%. Sementara Amerika Serikat yang juga menolak ratifikasi, menyerap sebesar 6,1% kapasitas batu bara dunia.

Batu bara berdaya rusak tinggi karena menciptakan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar, dan sebabnya dianggap mengancam sasaran perubahan iklim global. Perjanjian di Glasgow mengikat negara peserta untuk mengakhiri konsumsi batu bara untuk produksi listrik pada dekade 2030-an. Mereka juga berkomitmen menghentikan investasi batu bara di dalam dan luar negeri.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Meski gagal melibatkan China, India dan AS, kesepakatan tersebut tetap disambut positif oleh pengamat dan pegiat iklim. Antony Froggatt dari wadah pemikir Chatham House di London, Inggris, mengatakan sejumlah hal "yang absen" dalam kesepakatan tersebut sama "mencoloknya seperti apa yang baru."

"Kesepakatan ini menggarisbawahi betapa besarnya ketimpangan dalam transisi menuju energi bersih di seluruh dunia," kata dia kepada Reuters.

Komitmen itu sendiri tidak mengikat. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, juga sudah mengumumkan tidak akan mampu mencapai sasaran tanpa bantuan keuangan dari negara lain.

"Kita membutuhkan biaya untuk memensiunkan batu bara dan membangun kapasitas baru untuk energi terbarukan," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Rabu (03/11).

KTT Iklim di Glasgow sejauh ini sudah menyepakati dana untuk membiayai penutupan pembangkit batu bara senilai USD 20 miliar, klaim tuan rumah Inggris. London berharap COP26 akan mampu menghasilkan komitmen yang lebih nyata untuk membatasi kenaikan suhu global sebatas rata-rata 1,5 derajat Celcius sejak awal zaman industrialisasi.

Untuk mencapainya, semua negara di dunia harus mampu mencapai status nol karbon pada tahun 2050.---

Hingga hari terakhir, COP26 sudah berhasil menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konsumsi batu bara, deforestasi atau emisi gas metana. Tapi belum jelas bagaimana komitmen sukarela itu akan diimplementasikan oleh masing-masing negara.

Kebutuhan energi yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang menuntut kerja sama yang lebih erat dalam energi terbarukan. Sebab itu pula absennya China, India dan Amerika Serikat melemahkan upaya mereduksi energi batu bara secara global.

Di sela-sela KTT Iklim, pegiat lingkungan memberikan penghargaan "Fosil Hari ini" kepada pemerintah Polandia lantaran mengendurkan komitmennya mengurangi konsumsi batu bara.

Climate Action Network, sebuah organisasi payung bagi lusinan lembaga konservasi di dunia, mengritik Warsawa karena mendeklaraskan diri sebagai negara miskin untuk bisa menunda penghentian energi batu bara hingga 2049.

Sehari sebelumnya giliran AS yang mendapat penghargaan tersebut, lantaran meresmikan paket kebijakan iklim yang ditengarai hanya menguntungkan perusahaan besar, ketimbang petani atau peternak kecil.