Wawancara Eksklusif: Ukraina Ingin RI Jadi Anggota Permanen Dewan Keamanan PBB Gantikan Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan parlemen Ukraina mengkritik posisi Rusia sebagai anggota permanen di Dewan Keamanan PBB. Rusia dianggap tidak pantas di posisi itu karena merupakan agresor. 

Wakil Ketua Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) Olena Kondratiuk justru berkata lebih baik Indonesia yang menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB. 

"Organisasi kunci di PBB adalah Dewan Keamanan. Keputusan paling penting diambil oleh Dewan Keamanan, tetapi Rusia adalah anggota permanen dari Dewan Keamanan. Mengapa kita memiliki Rusia di sana ketimbang contohnya Indonesia? Kenapa ada Rusia dan tidak ada Indonesia? Apa alasannya?" ujar Olena Kondratiuk di Jakarta kepada Liputan6.com, Sabtu (8/10/2022). 

Olena sedang di Indonesia usai menghadiri Parliamentary 20 (P20).

Ketika kembali ditanya apakah ia menilai Indonesia lebih pantas jadi anggota permanen DK PBB, Olena Kondratiuk pun menegaskan jawabannya.

Pihak Ukraina juga berkata posisi itu sebenarnya untuk Uni Soviet, bukan Rusia. Ia pun mengajak negara-negara dunia agar tidak menyertakan Rusia di organisasi-organisasi internasional, termasuk mendepak Rusia dari G20.

"Rusia bukan Uni Soviet. Uni Soviet punya hak legal di sana, Rusia tak punya hak di sana. Tak ada yang menerima Rusia di dewan keamanan," ujar Olena. 

"Jadi tugas besar kita dari semua negara demokratis, dari peradaban dunia, adalah menyisihkan Rusia dari Dewan Keamanan PBB selamanya, dan dari semua lembaga dunia. Negara agresor harus disisihkan, dikeluarkan dari semua lembaga internasional, termasuk G20," lanjutnya.

Meski demikian, pihak Ukraina mengaku tidak peduli apakah Presiden Vladimir Putin akan datang ke G20 Summit di Bali atau tidak. Namun, pihak Ukraina yakin tak ada pemimpin dunia berpengaruh yang mau menjabat tangan Presiden Putin. 

"Kita tidak peduli sebenarnya. Tidak masalah dia datang atau tidak. Kita tak tertarik pada rencananya. Kita tertarik agar dia pergi dari Ukraina," tegas Olena Kondratiuk.

Klik di sini untuk membaca wawancara eksklusif Olena Kondratiuk.

 Para delegasi anggota parlemen negara-negara G20 telah menyelesaikan gelaran 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang merupakan rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia. Sayangnya, dalam gelaran besar berisikan para anggota parlemen negaraG20 ini tidak menghasilkan pernyataan bersama (join statement).

"Alhamdulillah P20 ini sudah berhasil membuat satu komitmen walau kesempatan itu tidak bisa jadi joint statement," kata Ketua DPR-RI Puan Maharani dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (7/10). 

Dalam rapat yang berlangsung selama 2 hari tersebut menyepakati tidak ada kesepakatan bersama dalam pertemuan ini. Namun semua pendapat, masukan dan komitmen sudah dicatat dan akan dibuat kesimpulannya.

"Tidak bisa jadi joint statement karena memang ini hak chair tapi semua kami pendapat dan komitmen, saran sudah kami cantumkan dalam keputusan yang sudah disepakati oleh semua negara," ungkapnya.

Kesimpulan ini yang kata Puan Maharani akan dibawa P20 untuk disampaikan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Presidensi Indonesia pada November 2022 mendatang.

Sebagai informasi dalam pertemuan tersebut ada 4 topik pembahasan yakni ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, parlemen yang efektif dan demokrasi, serta inklusi sosial, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Puan menjelaskan, dari hasil diskusi semua negara G20 dan tamu undangan berkomitmen untuk bekerja bersama menciptakan perdamaian dunia. Kemudian, memberikan harapan baru dan komitmen bagi dunia internasional untuk menciptakan dunia menjadi lebih damai.

Selain itu mendorong dunia global penuh dengan kesejahteraan sosial tanpa saling membedakan. Agar, semua negara merasakan manfaat dari perdamaian dunia.

"Bagaimana kemudian dunia global penuh dengan kesejahteraan sosial tanpa kemudian saling membedakan antara yang kaya dan miskin, tak membedakan laki dan perempuan, dan bagaimana kemudian semua negara merasakan manfaat dari kebersamaan dunia global yang ada," tutur Puan.

Sehingga semua negara memiliki satu pengharapan yang sama pasca pandemi Covid-19. Tidak boleh ada negara ketinggalan dari kebangkitan pasca pandemi.

"Artinya semua negara saling membantu karena tidak akan mungkin satu negara bisa kemudian survive pasca pandemi covid ini di urusan ekonomi, perdagangan dan sosial, jika hanya sendirian," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka Pertemuan Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) yang digelar di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis, 6 Oktober 2022.

Jokowi menyampaikan bahwa P20 menjadi forum yang sangat strategis untuk membicarakan sejumlah agenda dunia.

“Dunia tengah menghadapi tantangan yang berat, pandemi belum sepenuhnya berakhir, konflik geopolitik timbulkan dampak global. Dan semua negara alami dampak penyesuaian iklim,” kata Jokowi semalam dalam keterangan pers diterima, Jumat (7/10/2022).

Kepala negara mengajak, semua pihak untuk mampu menurunkan ego dan berupaya keras mengatasi perbedaan.

Selain itu, dia menyarankan agar semua pihak memperbanyak titik temu untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia. Jokowi pun mengajak parlemen global untuk dapat menjadi solusi, dan berperan sebagai jembatan dalam membawa misi perdamaian.

“P20 adalah representasi suara rakyat global, yang dipilih oleh rakyat” ucap Jokowi.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah, dalam hal ini DPR RI, berkomitmen penuh untuk menyukseskan kontribusi parlemen dalam menyelesaikan berbagai krisis global.

“Termasuk upaya pemulihan pandemi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Puan Maharani dalam kesempatan yang sama.