Israel Ngotot Normalisasi Hubungan dengan Arab Saudi Tahun Depan

Liputan6.com, Riyadh - Arab Saudi kemungkinan akan bergabung dengan Abraham Accords dan menormalkan hubungan dengan Israel dalam tahun depan, demikian klaim mantan duta besar untuk PBB Danny Danon.

“Saya berharap kita akan melihat kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi tahun ini,” katanya pada KTT Kepemimpinan Global Abraham Accords pertama yang diadakan di Roma dengan perwakilan dari 30 negara yang hadir.

Sosok yang ditunjuk Benjamin Netanyahu adalah salah satu arsitek dan penandatangan perjanjian tersebut, dikutip dari jpost.com, Jumat (9/12/2022).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Israel menormalisasi hubungan dengan empat negara Arab pada tahun 2020. Tidak ada negara baru yang menandatangani perjanjian tersebut sejak saat itu.

Danon mengatakan bahwa setelah Netanyahu dilantik lagi, "prioritas pertama pemerintahan barunya adalah meningkatkan penandatangan Abraham Accords."

"Kunjungan kenegaraan pertama Netanyahu adalah ke Abu Dhabi, dan kami berharap Riyadh akan menyusul," kata Danon yang merupakan anggota partai Likud Netanyahu.

"Abraham Accords tidak dibangun dalam sehari. Bagian tersulit adalah go public. Kami telah berhubungan dengan Saudi selama bertahun-tahun. Saya bekerja secara pribadi dengan mereka di PBB dalam hal stabilitas dan keamanan regional. Hanya masalah waktu sebelum pemimpin yang berani keluar dari bayang-bayang dan perdamaian penuh tercapai di antara semua anak Abraham," kata Danon.

Pada awal minggu, Presiden Isaac Herzog mengunjungi dua negara penandatangan Abraham Accords, Bahrain dan Uni Emirat Arab, untuk memperluas hubungan tersebut dan mendorong negara-negara Arab tambahan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayanit mengatakan kepada wartawan bahwa kemajuan menuju penyelesaian konflik Israel-Palestina diperlukan sebelum negara-negara Arab tambahan menormalkan hubungan dengan Israel.

Spekulasi soal Arab Saudi akan bergabung dengan perjanjian tersebut, meskipun ada orang skeptis yang mengatakan negara tersebut belum siap.

Mengenai pemberitaan upaya normalisasi yang terus digaungkan oleh media Israel, serta pemerintah Barat, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi buka suara.

Dalam podcast Endgame season 3 episode 12 yang dibawakan oleh Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan (Palestina dan Israel).

"Orang bicara soal yang baru-baru muncul lagi, bahwa Indonesia akan segera menormalisasi, saya sampaikan bahwa kita tidak punya hubungan negara tersebut bukan bersifat statis," kata Retno Marsudi.

"Seumur hidup akan begitu? Tidak. Semua tergantung pada situasi di lapangan. Di lapangan berarti negara tersebut dengan Palestina. Bagaimana hak-hak Palestina dihormati, bagaimana kemerdekaan Palestina diperoleh, dijamin, Bagaimana keadilan bisa terwujud."

Jadi, Menlu Retno Marsudi menekankan bahwa itu tergantung pada situasi.

"Jadi kalau ditanya, sekarang sudah saatnya belum? Belum."

"Kita akan selamanya begini? tidak."

"Kita dorong, terjadinya dialog antara mereka berdua. Itu kita betul-betul dorong. Karena sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalah mereka berdua adalah mereka (Palestina - Israel)."

Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia selalu siap menjadi fasilitator, bisa menjadi supporter dan sebagainya.

Tetapi Retno Marsudi mengharapkan, keduanya bisa melakukan dialog, bisa meresume negosiasi, sehingga kemerdekaan Palestina bisa diperoleh, hak-haknya bisa dipenuhi.

"Kalau ini dicaplok terus, dicaplok terus, kayanya belum saat ini kita mengambil langkah yang lebih besar ke normalisasi."

Dalam podcast tersebut, Menlu Retno Marsudi juga ditanya oleh Gita Wirjawan soal tanggapannya ada banyak negara yang melakukan normaliasi.

"Saya tidak bisa memberikan pandangan apa yang dilakukan oleh negara lain. Hak berdaulat mereka yang tidak pantas kita berikan komentar."

Two-state Solution bagi Retno Marsudi adalah hal paling dapat dilakukan, terkait Palestina dan negara tersebut.

"Itu yang harus jadi basis untuk semua pembicaraan mengenai isu tersebut. Untuk Two-state Solution, ada turunannya. Turunan-turunan itu harus dihormati dan harus dijalankan. Sebenarnya gampang kok, kita tidak perlu ngarang. Karena di Dewan Keamanan PBB, resolusinya itu banyak banget."

"Isu itu termasuk, yang memiliki banyak resolusi. Jadi just do it. Kenapa kok ga dijalankan, itu saja."