Pengaruh Perang Israel Vs Hamas terhadap KTT Iklim PBB COP28 di Dubai

Liputan6.com, Jakarta - Negosiasi antar negara dimulai di Dubai pada Kamis, 30 November 2023, untuk mendorong langkah-langkah lebih besar terkait perubahan iklim dalam dekade ini. Pembicaraan tersebut kemungkinan akan dipengaruhi oleh situasi konflik antara Israel dan Hamas.

Sebelum COP28 yang diadakan oleh PBB, seorang analis menyatakan bahwa konflik tersebut telah memperburuk ketidakpercayaan dan ketegangan pada saat kerja sama global dalam menghadapi perubahan iklim menjadi semakin mendesak.

Melansir dari CNA, Selasa (28/11/2023), para ilmuwan menyebutkan bahwa pemanasan global harus tetap di bawah 2 derajat Celsius agar menghindari dampak paling buruk.

Namun, menurut Laporan Kesenjangan Emisi PBB yang dirilis pada pekan lalu (20/11/2023), komitmen saat ini dari berbagai negara akan menyebabkan suhu naik hingga 2,9 derajat Celsius pada akhir abad ini.

Menurut Ulrich Eberle, Direktur Proyek Iklim, Lingkungan, dan Konflik di International Crisis Group, COP28 akan menjadi ujian penting untuk melihat apakah negara-negara mampu menahan krisis langsung dalam diplomasi iklim. Organisasi nirlaba ini bertujuan untuk mencegah serta menyelesaikan konflik yang berpotensi mematikan.

Pada COP28, agenda akan mencakup Global Stocktake pertama kali, sebuah evaluasi tindakan kolektif sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015. Hal ini adalah bentuk inventarisasi untuk mendorong negara-negara agar lebih berani dalam rencana-rencana iklim mereka.

PBB menggambarkan Stocktake sebagai waktu di mana kita mengevaluasi dengan cermat kondisi planet kita dan merencanakan cara yang lebih baik untuk masa depan. PBB ingin agar negara-negara memenuhi janji-janji mereka dan meningkatkan ambisi mereka lebih cepat untuk tahun-tahun mendatang.

Bagi banyak negara, keberhasilan dalam mengambil tindakan iklim yang dijanjikan tergantung pada dana internasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang lebih erat dan kepercayaan yang ditingkatkan.

Kekerasan di Gaza telah menambah kompleksitas situasi dan mengalihkan perhatian pada saat yang kritis, yang mempengaruhi hubungan antara mitra yang waspada.

"Perubahan iklim adalah keprihatinan global, memerlukan kolaborasi global. Pertempuran di Gaza telah memperkenalkan ketegangan tambahan yang dapat melemahkan kemampuan mencapai konsensus," ujar Eberle.

Meskipun perang di Gaza berlangsung jauh, lebih dari 2.000 km dari Uni Emirat Arab, dampak konfliknya telah merambat ke wilayah lain. Hal tersebut meningkatkan ketegangan politik, menguji hubungan diplomatik, dan menciptakan ketidakpastian di pasar energi.

"Defisit kepercayaan antara AS dan Global South sangat tajam saat ini. Ini berpotensi untuk merusak hubungan Utara-Selatan dalam berbagai isu, dan dapat mencemari percakapan di COP," ungkap Eberle.

Kemampuan untuk mengadakan percakapan konstruktif tentang isu-isu kontroversial seperti rincian pendirian dana kerugian dan kerusakan, mengurangi ketergantungan global pada bahan bakar fosil, dan mengurangi emisi metana dapat menjadi lebih sulit.

Perang di Gaza bisa mengganggu alokasi dana yang diperlukan untuk memerangi perubahan iklim dan memberikan dukungan kepada negara-negara berkembang. Bahkan, hal tersebut bisa membuat pihak penting absen dari forum itu.

Menurut laporan, Presiden AS Joe Biden tidak akan hadir di COP28, dengan alasan yang disebutkan oleh seorang ajudan Gedung Putih yang dikutip The New York Times bahwa perang telah menjadi beban pikirannya dalam beberapa pekan terakhir.

Perang di Gaza terjadi pada waktu yang sama dengan konflik antara Rusia-Ukraina. Konflik tersebut memuncak pada Februari tahun lalu ketika Rusia melakukan invasi penuh terhadap Ukraina.

Negara-negara seperti AS, Jerman, dan Britania Raya telah berjanji memberikan bantuan militer dan finansial dalam jumlah miliaran dolar kepada Ukraina sebagai respons terhadap konflik tersebut.

"Tindakan iklim dan kekhawatiran mendesak lainnya mungkin terus menjadi hal yang diabaikan ketika perhatian diarahkan pada prioritas yang lebih segera," tambah Eberle.

Selama satu tahun, Uni Emirat Arab (UEA) memegang kepresidenan dalam COP, masa di mana mereka bisa memengaruhi arah serta hasil dari perundingan mengenai iklim.

Sultan Al-Jaber, yang menjabat sebagai presiden COP, juga mempertahankan posisi sebagai pemimpin dari perusahaan minyak nasional UEA, ADNOC. Hal tersebut telah menimbulkan kritik dari kelompok-kelompok lingkungan dan aktivis iklim.

Meskipun menyadari pentingnya beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, UEA masih memiliki rencana besar untuk meningkatkan produksi minyak dan gasnya secara signifikan dalam dekade ini.

UEA juga berhati-hati memposisikan dirinya sebagai penengah politik dalam beberapa tahun terakhir, mencapai kemajuan dalam memperkuat hubungan kerja dengan Israel. UEA menjadi negara Teluk pertama yang memutuskan untuk menjalin hubungan normal dengan Israel, melanggar kebiasaan lama tentang kerja sama dengan Yerusalem, meskipun masih ada perbedaan pendapat yang signifikan tentang status kemerdekaan Palestina.

Meskipun ada perang dan ketegangan yang meluas di antara warga Arab, UEA telah berkomitmen untuk tetap memelihara hubungan diplomatiknya dengan Israel.

"UEA menghadapi tugas sulit untuk membawa negara-negara bersama di Dubai sambil secara bersamaan bertindak sebagai pembela Palestina di Dewan Keamanan PBB. UEA, AS, dan negara besar lain kemungkinan besar ingin menghindari perang mempengaruhi diplomasi iklim," jelas Eberle.

Masih ada kekhawatiran tentang konflik yang menyebar di luar area pertempuran langsung di Gaza, yang menciptakan kekacauan di wilayah yang kaya sumber daya.

Negara-negara di Timur Tengah memiliki hampir separuh dari total cadangan minyak dunia dan menjadi sangat penting dalam perundingan tentang peralihan ke energi ramah lingkungan dari bahan bakar fosil.

Biasanya, harga minyak cenderung naik ketika konflik dimulai di Timur Tengah karena kekhawatiran akan pasokan. Bank Dunia telah memperingatkan bahwa harga minyak bisa meningkat hingga 75 persen jika terjadi eskalasi besar dalam perang di sana.

Dengan pertimbangan bagaimana inflasi telah memengaruhi sebagian besar dunia selama setahun terakhir, peristiwa ini berpotensi menciptakan goncangan besar di pasar yang akan memiliki dampak ekonomi yang meluas.

Hal tersebut bisa memperburuk ketidakstabilan rantai pasokan yang telah dirasakan akibat konflik di Ukraina. Jika suku bunga terus naik, mungkin lebih sulit untuk mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan.

Sejak dimulainya perang antara Israel dan Hamas, harga minyak tetap relatif stabil. Untuk mengatasi potensi kenaikan harga, Amerika Serikat telah meningkatkan produksinya untuk menyuplai ke Uni Eropa, mengatasi kekurangan pasokan yang biasanya berasal dari Rusia.

Langkah-langkah tersebut tidak menjamin untuk terus menjaga harga tetap stabil.

"Seiring konflik berlanjut, kegelisahan dapat meningkat," ujar Putra Adhiguna, Pemimpin Teknologi Asia di Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), sebuah wadah pemikir.

"Pemasok utama bahan bakar fosil kemungkinan besar akan cemas dalam mengantisipasi pasar energi yang bergejolak lagi," tambahnya.

Kekhawatiran atas bagaimana konflik tersebut akan berdampak pada pasar bisa memunculkan berbagai respons di COP28. Hal tersebut dapat mendorong lebih banyak upaya untuk memasang dan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan secara luas.

Baik AS maupun China telah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam skala besar, yang dijadwalkan menjadi topik diskusi utama di Dubai.

"Dalam jangka pendek, semua orang selalu berusaha untuk mengamankan pasokan bahan bakar mereka, tetapi jika melihat perspektif jangka panjang, kegelisahan baru-baru ini mengingatkan kita - sekali lagi - akan kerapuhan rantai pasokan bahan bakar fosil," ujar Putra.

Namun, hal tersebut juga dapat memberi kekuatan kepada negara-negara yang menghasilkan minyak untuk tetap kuat dalam mempertahankan aliran bahan bakar yang dapat diandalkan. Situasi ini bisa memengaruhi perdebatan antara opsi "penghapusan" dan "penurunan" penggunaan bahan bakar fosil dari mereka.

"Jika para pemain kunci merasa bahwa bahan bakar fosil memberi mereka keamanan energi yang lebih besar, kemungkinan besar transisi ke energi alternatif akan mendapatkan dukungan yang lebih sedikit, terutama dalam jangka pendek hingga menengah," tutur Eberle.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) telah menemukan koneksi yang jelas antara efek perubahan iklim dan pendorong konflik masa depan.

Peristiwa cuaca ekstrem karena perubahan iklim bisa memicu peningkatan potensi konflik dan kekerasan. Misalnya, kekeringan bisa menimbulkan tekanan sosial akibat kekurangan makanan dan juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perubahan iklim sudah sangat memengaruhi Timur Tengah. Suhu yang sangat tinggi, di atas 50 derajat Celsius, memberikan tekanan besar pada penduduk, sementara kurangnya air dan kekeringan mengancam sistem pangan.

Dengan curah hujan yang semakin sedikit, negara-negara di wilayah ini sudah sangat bergantung pada desalinasi air laut, tetapi metode ini telah terbukti memiliki dampak buruk pada lingkungan di sekitar Teluk Persia.

"Meskipun mungkin sulit, sangat penting bahwa politisi dan diplomat tidak membiarkan krisis di Timur Tengah mengalihkan perhatian mereka dari risiko jangka panjang perubahan iklim, termasuk keterkaitan antara perubahan iklim dan konflik," ujar Eberle.

"Tetapi memusatkan perhatian pada hubungan antara pemanasan global dan konflik akan sulit dilakukan ketika perang panas masih segar dalam ingatan para partisipan," tambahnya.