Stunting Kembali Jadi Sorotan Jokowi Saat Bahas RAPBN 2020

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo meminta pemanfaatan dan prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya di bidang kesehatan termasuk pemberantasan stunting.

"Anggaran lima persen di bidang kesehatan, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," kata Joko Widodo dalam rapat terbatas Pagu Indikatif RAPBN 2020 bersama menteri kabinet kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019.

"Yang paling penting, pemberantasan stunting, kurang gizi, dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan, program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangungan sumber daya manusia," kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden pada Rabu (16/7/2019).

Selain itu, Jokowi juga mengatakan bahwa RAPBN 2020 diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Sebelumnya, Jokowi yang menjadi presiden terpilih 2019-2024 mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi ada masalah kesehatan seperti stunting atau kematian ibu dan bayi.

Pernyataan tersebut dia katakan dalam pidatonya di Sentul, Bogor pada Minggu (14/7/2019) malam.

"Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan," kata Jokowi.

"Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ."

Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan, sudah tugas negara untuk ikut dalam menyelesaikan dan menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selain itu, meski angka stunting sudah menurun, namun ini masih menjadi pekerjaan untuk mencapai angka yang ideal.

"Ini kita harus turunkan lima tahun kemudian jadi 19 persen," kata Nila dalam sambutannya di peluncuran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 di Jakarta, Senin kemarin.