Setahun COVID-19 di Indonesia: Terlambat di Awal, Guru Besar UI Nilai Penanganan Saat Ini Lebih Baik

Liputan6.com, Jakarta - Kasus COVID-19 pertama kali dilaporkan ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2021. Saat itu, Presiden Joko Widodo secara langsung mengumumkan bahwa infeksi akibat virus corona SARS-CoV-2 itu sudah masuk ke Tanah Air.

Sejak saat itu, berbagai komentar dan kritik dilontarkan berbagai pihak terhadap penanganan pandemi COVID-19. Beberapa di antaranya terkait pernyataan pejabat, penegakan hukum terkait protokol kesehatan, hingga data.

Menurut akademisi dan praktisi kesehatan Profesor Ari Fahrial Syam, tidak ada negara yang siap dalam menghadapi pandemi COVID-19.

"Terus terang saja, walaupun ada upaya-upaya, tetapi kita terlambat di awal untuk mengantisipasi secara ketat," kata Ari saat dihubungi oleh Health Liputan6.com beberapa waktu lalu, ditulis Senin (1/3/3021).

Ari mengatakan, beberapa pakar di Indonesia saat itu sesungguhnya sudah mulai melakukan diskusi terkait adanya penyakit ini, bahkan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia.

"Cuma 'sebagian' pejabat kita sense of crisis-nya kurang. Bahkan seolah-olah menafikan adanya infeksi ini, terus terang itu sesuatu yang akhirnya kita menjadi terlambat dalam berbagai hal," kata Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Meski menurutnya terlambat di awal, namun Ari menyebut saat ini penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sudah lebih baik. Ia mengatakan, perubahan drastis terlihat setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan (menkes).

Ari sendiri memuji respons cepat dari mantan Wakil Menteri BUMN tersebut. Misalnya dalam melibatkan para pakar terkait bagaimana menghadapi kemunculan mutasi baru virus corona, serta pelaksanaan vaksinasi.

"Di minggu-minggu pertama vaksin itu ada problem tentang registrasi segala macam, tetapi cepat diambil langkah-langkah," katanya.

Terkait vaksinasi sendiri, Ari menilai bahwa langkah pemerintah sudah tepat saat mengamankan terlebih dulu suplai vaksin COVID-19.

"Memang macam-macam kan isunya masalah bisnis, segala macam. Kalau saya bilang memang ini tugas pemerintah. Jadi saya mengapresiasi waktu itu."

Menurutnya, target saat ini adalah bagaimana bisa sesegera dan sebanyak mungkin melakukan vaksinasi pada masyarakat.

"Karena kalau kita terlambat, justru nanti virusnya bermutasi. Kita tidak berharap (jika, -red.) ternyata di Indonesia virus bermutasi yang ganas. Itu kan bahaya."

Sementara dari sisi penanganan kesehatan, Ari juga menilai layanan untuk COVID-19 saat ini sudah jauh lebih baik. Menurutnya, secara keseluruhan, penanganan kesehatan untuk pasien saat ini sudah tidak ada masalah.

"Kita sudah mengenal penyakit ini dengan baik sekarang. Kemudian laboratorium dan rumah sakit juga sudah melakukan skrining dengan baik."

Saat ini, ia mengatakan bahwa tetap perlu dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti soal ketersediaan obat-obatan, serta yang penting adalah bagaimana mempertahankan insentif tenaga kesehatan agar tidak selalu terlambat.

Selain itu, Ari mengatakan yang harus dijaga adalah bagaimana mencegah rumah sakit tidak terbebani akibat adanya lonjakan kasus. Sehingga, ia menegaskan kebijakan "gas dan rem" harus dilakukan dengan konsisten.

"Yang kita takutkan orang sudah mulai tenang, kasus sudah mulai turun, jarang orang yang kena, lengah. Seperti di negara lain, masuk second wave, itu yang tidak kita inginkan," kata Ari.

Di masyarakat, Ari menyebut bahwa orang sudah semakin sadar pentingnya protokol kesehatan. Menurutnya, saat ini sudah tidak mungkin untuk melakukan lockdown.

Maka dari itu, yang terpenting sekarang adalah mempertahankan agar masyarakat dapat beraktivitas sembari tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Secara umum dengan peralatan, juga sudah memungkinkan orang untuk beraktivitas seperti normal. Skrining, swab antigen, kalau diperlukan. Artinya ya skrining makin baik, protokol kesehatan juga semakin baik, mudah-mudahan aktivitas bisa terlaksana dengan baik."

Masalah hoaks juga menjadi PR dalam penanganan pandemi hingga saat ini. Ari pun secara tegas meminta agar pemerintah harus bertindak tegas untuk hal ini.

"Pemerintah harus tegas. Mana yang membuat hoaks itu tangkap, penjarakan," kata Ari. "Tidak usah takut sama hal-hal seperti itu."

Ari pun mengatakan, yang perlu dipertahankan bagi pemerintah adalah menjaga agar pengadaan dan distribusi vaksin tetap konsisten. Selain itu, upaya 3T juga harus terus menerus dilakukan.

"Bagi masyarakat, tetap ingat kita masih berada dalam pandemi. Kita masih tetap harus 3M," pungkasnya.