Pandemic Fund Kurangi Risiko Dampak Pandemi di Masa Depan

Liputan6.com, Bali - Dana Pandemi (Pandemic Fund) yang diluncurkan dalam Presidensi G20 Indonesia menjadi salah satu kunci memerangi pandemi di masa depan bila sewaktu-waktu terjadi. Akses pendanaan Pandemic Fund membantu kurangi risiko dampak yang terjadi akibat pandemi.

Executive Head of the Pandemic Fund, Secretariat The World Bank, Priya Basu mengapresiasi pembentukan resmi Pandemic Fund, yang sebelumnya dikenal dengan nama Dana Perantara Keuangan (Financial Intermediary Fund/FIF). 

Sudah lebih dari US$1,4 miliar komitmen finansial Pandemic Fund dikontribusi oleh 24 donor, baik dari negara G20, negara non-G20, dan lembaga filantropi. Pembentukan Pandemic Fund juga melihat pembelajaran dari pandemi COVID-19. 

Bahwa pandemi menimbulkan dampak tidak hanya di sektor kesehatan saja, melainkan di sektor ekonomi, sosial, pariwisata dan lainnya. Krisis global pun dapat terjadi di berbagai negara di dunia, terutama negara-negara yang rentan kekurangan pendanaan untuk mengakses alat kesehatan dan vaksin.

“Kami yakin dengan semua dukungan dari negara maupun filantropi untuk Pandemic Fund ini. Diharapkan jumlah pendanaan ini terus bertambah dan bergulir. Dan Pandemic Fund ini akan memainkan peran kunci dalam membantu mengurangi risiko epidemi dan pandemi di bagian dunia yang paling rentan,” tutur Priya dalam G20 Side Event bertajuk, Redesigning Pandemic Prevention, Preparedness, and Response: Lessons Learned and New Approaches di Conrad Hotel, Nusa Dua Bali, Bali pada Senin, 14 November 2022.

“Pandemic Fund juga berkontribusi mewujudkan dunia yang lebih sehat dan lebih aman. Jadi, kami menantikan dukungan dan keterlibatan berkelanjutan dari seluruh partisipan, negara G20 maupun non-G20 dan filantropi di berbagai negara.”

Upaya pembentukan Pandemic Fund, menurut Priya, tidak akan sepenuhnya terjadi tanpa kepemimpinan Presidensi G20 Italia tahun 2021, yang kemudian dilanjutkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

“Saya pikir, ini (Pandemic Fund) benar-benar tidak akan mungkin terjadi tanpa kepemimpinan – Presidensi G20 – Indonesia dan Italia yang sama-sama punya perspektif pentingnya pendanaan pandemi,” pungkasnya.

“Kami, World Bank bersama dengan mitra dan juga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sangat sulit untuk mengembangkan dana pandemi. Butuh waktu lama hingga Pandemic Fund ini dirancang dan negara-negara mulai mengumpulkan dananya."

Priya Basu mengungkapkan keunggulan Pandemic Fund yang berbeda dengan penggalangan dana lain dalam hal mengatasi krisis. Contoh pembanding, yakni dana dari International Monetary Fund (IMF).

IMF mendapatkan pendanaan melalui sumbangan dari setiap negara yang menjadi anggota IMF dengan menggunakan sistem kuota tertentu. Sumbangan dana ini berdasarkan pada ukuran ekonomi suatu negara anggota. 

IMF menyediakan bantuan berupa pinjaman dan masukan keuangan kepada negara anggotanya untuk mempromosikan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, IMF juga turut memantau 'kesehatan' ekonomi negara-negara anggota dan memberi pinjaman kepada anggotanya yang berada dalam kesulitan ekonomi.

“Keunggulan Pandemic Fund adalah untuk pertama kalinya Komunitas Internasional (International Community) bersatu dengan mekanisme pendanaan untuk fokus berinvestasi demi mempersiapkan penanggulangan pandemi (Prevention, Preparedness, dan Response/PPR),” ungkap Priya.

“Peran PPR memberikan dukungan investasi di tingkat internasional dan pemerintahan. Ini juga untuk mendukung regulasi dan pendekatan kerangka kerja internasional. Kemudian setiap donor terbuka untuk berinvestasi terhadap PPR. Ini investasi keuangan yang sangat baik.”

Diharapkan lebih banyak negara dapat berkontribusi untuk menggalang dana pandemi. Setiap negara dapat memasukkan prioritas Pandemic Fund demi meningkatkan kesiapsiagaan pandemi.

“Ya  memang banyak prioritas keuangan berbeda, baik pemodal internasional maupun pemerintah. Tapi dengan adanya Pandemic Fund, mudah-mudahan akan membantu Komunitas Internasional melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi,” imbuh Priya.

“Pada saat yang sama, kami berharap ini (pendanaan pandemi) akan mendorong negara-negara sendiri untuk memprioritaskan agenda ini dan meningkatkan kesadaran terhadap kesiapsiagaan pandemi.”

Untuk mekanisme pendanaan Pandemic Fund, seperti bagaimana tata kelola, pengaturan distribusi dana, dan kategori negara-negara mana saja yang mendapatkan pendanaan pandemi, masih dibahas dan dikembangkan. 

“Selanjutnya, setelah Pandemic Fund diluncurkan, ini akan menjadi kerangka kerja, bagaimana pembentukan kepemimpinan dan mekanisme pendanaan untuk setiap donatur nanti. Kami telah membentuk panel penasehat teknis yang bertugas memberikan masukan yang berbeda tentang prioritas pendanaan,” Priya Basu menjelaskan.

“Kemudian soal apa yang harus dievaluasi, bagaimana proposal pendanaan yang masuk. Kami sangat senang dan terbuka menerima proposal untuk mekanisme pendanaannya. Lebih dari 300 proposal dari 20 pakar di dunia yang masuk. Sekarang terus berproses.”

Tak hanya menyusun mekanisme pendanaan, mobilisasi sumber daya manusia sedang dibahas bersama. Secara rinci, pengaturan strategis Pandemic Fund, termasuk peruntukan pendanaan dan tata kelola Dana Pandemi, dilakukan oleh Dewan Pengelola (Governing Board) yang dipimpin oleh co-chairs Chatib Basri dari Indonesia dan Daniel Ngajime selaku Menteri Kesehatan Rwanda. 

Sementara untuk panduan teknis pelaksanaan termasuk kesekretariatan akan melibatkan WHO.

“Banyak bidang pekerjaan lain yang sedang kami lakukan. Saat ini sedang dalam pengembangan kerangka kerja untuk mengelola pendanaan dan tentu saja, bagaimana upaya mobilisasi sumber daya,” lanjut Priya.

“Begitu banyak pekerjaan yang dilakukan. Ini merupakan kesempatan besar kita agar negara-negara di dunia menjadi jauh lebih siap dan menghadapi risiko wabah penyakit di masa depan, berdasarkan apa yang telah kita pelajari dari pandemi COVID-19.”

Tantangan kesehatan masyarakat dalam pandemi COVID-19 telah menunjukkan bahwa perlu meningkatkan investasi dalam sistem kesehatan dan kapasitas penanggulangan pandemi (Prevention, Preparedness, dan Response/PPR).

“Negara membutuhkan investasi, komunikasi, koordinasi dan manajemen darurat penguatan kesehatan dan sangat penting dalam keterlibatan masyarakat. Lalu penting juga bagaimana kita bisa jadi mitra masyarakat,” Priya Basu menambahkan.

“Bagaimana kami dapat mendorong banyak komunitas internasional sehingga mereka juga dapat memainkan peran penting dalam pendanaan pandemi dan memfokuskan peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Apa yang terjadi saat pandemi, tentu ini menjadi masalah soal penguatan dan persiapan kita dari sisi kesehatan kurang.”

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peluncuran Pandemic Fund, perkiraan kebutuhan Pandemic Fund mencapai USD31,1 miliar. Meski begitu, Pandemic Fund bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk kesiapsiagaan sistem kesehatan.

“Dana ini pasti akan bekerja sama dengan instrumen lain agar kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bersiap menghadapi pandemi dengan lebih baik,” terang Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat ‘Launching Pandemic Fund’ di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022). 

“Oleh karena itu, Pandemic Fund menjadi dana katalis untuk dukungan jangka panjang dari semua lembaga bilateral maupun multilateral. Kami juga berharap partisipasi dari filantropis, serta sektor swasta dapat terus didorong.” 

Menurut Sri Mulyani, Pandemic Fund mewakili keragaman sumber pendapatan, segi penggunaan, dan keberagaman kebutuhan dari banyak negara, terutama negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk memperkuat sistem kesehatan, kerja sama dan mekanisme regional, serta pengaturan global. 

Menkeu Sri Mulyani menegaskan Pandemic Fund bukan hanya inisiatif G20, tetapi juga menjadi perhatian global. Maka dari itu, Menkeu menyambut baik kontribusi negara-negara di luar G20 untuk Pandemic Fund.

“Saya pikir ini akan menjadi simbol yang sangat, sangat bagus tentang bagaimana semua pihak dari berbagai latar belakang atau tingkat pendapatan, mereka dapat berkontribusi dan bekerja sama untuk mengatasi masalah ancaman global,” ucapnya.

“Kami harus terus memperkuat tata kelola, inklusivitas, transparansi, serta kemampuan untuk secara efektif menanggapi kesiapsiagaan pandemi.”