Jokowi Akui Sempat Bingung dengan Istilah Penanganan COVID-19, PSBB Belum Hapal Sudah Ada PPKM

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa ada banyak istilah yang digunakan dalam strategi penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini lantaran di awal penyakit baru ini belum diketahui cara penanganan terbaik. Tak ayal perubahan aturan berganti dengan cepat seiring dengan informasi terbaru.

"Sampai saya kadang-kadang bingung. PSBB, belum apal PSBB (kepanjangannya0 apa lalu ada PPKM. Ini apalagi," kata Jokowi sambil tersenyum.

"Belum hal-hal lain yang baru, yang sebelumnya enggak dengar tapi muncul karena COVID-19," tutur Jokowi dalam PPKM Awards 2023 di Gedung Kemenkeu, Jakarta pada Senin, 20 Maret 2023.

Jokowi pun yakin, pasti ada banyak masyarakat yang belum hapal kepanjangan PPKM dan PSBB.

"Ada yang tahu singkatan PPKM? Ibu-ibu yang tertawa itu belum tentu tahu kepanjangannya apa," kata Jokowi disambut riuh tawa yang hadir dalam acara tersebut.

Pada awal-awal penanganan pandemi, pemerintah memang menetapkan kebijakan PSBB alias Pembatasan Sosial Berskala Besar. Inilah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan menetapkan kebijakan tersebut sekitar April 2020.

Suatu wilayah dapat menetapkan PSBB lantaran:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit mengalami peningkatan dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.

2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Selain istilah PSBB, ada juga istilah PPKM alias Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berlaku di 2021. Saat PPKM ada beberapa istilah yang turut ikut. Seperti PPKM darurat dan PPKM mikro.

PPKM mikro berlangsung di Februari 22021. Ada beberapa aturan bahkan pengawasan level RT dan RW.

Kemudian di Juli 2021, pemerintah memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini lantaran ada lonjakan kasus imbas adanya varian baru COVID-19.Kondisi COVID-19 di Tanah Air yang terus terkendali membuat pemerintah mencabut PPKM pada 30 Desember 2022.

Pencabutan PPKM artinya tidak ada lagi pembatasan kerumunan.

Saat ini status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh WHO tapi situasi di Indonesia sudah terkendali. Beberapa pihak luar pun menyebut bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang berhasil menangani COVID-19 dengan baik.

Salah satu pujian atas penanganan COVID-19 datang dari Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) Tedros Adhanom. 

"Di bulan Juni 2022, Dirjen WHO Tedros menyampaikan penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk yang terbaik dan cakupan vaksinasi termasuk baik," tutur Jokowi.

"Ini yang ngomong bukan kita, yang ngomong Dirjen WHO," tekannya.

Lalu, pada September 2022 Johns Hopkins University menyebut juga bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia salah satu yang terbukti baik dalam menurunkan kasus akibat infeksi Corona.

"Ini yang ngomong bukan kita," lanjut Jokowi lagi.

Keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi merupakan kerja keras banyak orang.

"Kalau kita tertekan atas sebuah masalah, kita semua ini bekerja," tutur Jokowi.

Bahkan banyak pihak yang bekerja mengorbankan nyawa saat pandemi ini. Seperti tenaga kesehatan yang meninggal gegara berada di garda terdepan pelayanan kesehatan RI. 

Serta TNI dan POLRI yang bekerja melampaui fungsinya. Lalu, ada banyak relawan yang mempertaruhkan keselamatan.

Jokowi pun berharap, kerja sama yang dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini bisa diberlakukan dalam mengatasi masalah lain di RI. Seperti TBC, stunting, peningkatan produksi pangan, penurunan angka kemiskinan.

"Kalau kita kerjakan seperti penanganan COVID-19, masalah bisa bisa kita selesaikan," tegas Jokowi.