Begini Cara Cek Paru yang Dapat Diterapkan di Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Menurut Dokter

Liputan6.com, Jakarta - Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) segera dimulai pada Februari 2025. Dalam program ini, masyarakat bisa memeriksa kondisi tubuh termasuk kesehatan paru-paru.

Menurut dokter spesialis paru dan pernapasan Eka Hospital Depok, Gatut Priyonugroho, dalam pemeriksaan gratis di puskesmas, pasien bisa saja datang dengan berbagai kondisi.

“Ada yang datang tanpa keluhan, ada yang dengan keluhan, ada yang awalnya tanpa keluhan tapi sesudah ditanya ternyata ada keluhan,” kata Gatut dalam temu media di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Jika pasien menyatakan tak ada keluhan, maka penelusuran tetap dilakukan. Dokter perlu bertanya terkait riwayat sesak, batuk, nyeri dada, batuk darah.

Pendalaman ini perlu dilakukan lantaran terkadang ada pasien yang sudah mengalami batuk sejak lama sehingga tak disadari sebagai suatu masalah.

“Ada pasien yang batuknya sudah terlalu lama, tapi di nggak bilang batuk karena dia responsnya sudah tumpul. Misalnya, kakek-kakek sudah biasa berdeham ‘ehem ehem’ itu udah batuk. Tapi ketika ditanya ‘Bapak ada batuk enggak?” dia bilang enggak ada karena sudah bertahun-tahun seperti itu.”

Dengan kata lain, dokter atau petugas kesehatan harus aktif bertanya dan memastikan kepada pasien saat PKG. Pasalnya, bisa saja ada gejala yang tidak disadari oleh pasien.

Pemeriksaan perlu dilanjut dengan cek fisik atau pemeriksaan jasmani, lanjut Gatut.

“Nanti dokter akan membuat asesmen, dari asesmen ini baru ada tindak lanjutnya. Umpama ini pasien diperiksa di puskesmas dan ternyata dinilai bisa ke arah TBC maka perlu pemeriksaan lanjutan, cek dahak.”

Beberapa puskesmas memiliki fasilitas untuk pemeriksaan paru lanjutan. Tapi banyak pula yang tidak, maka perlu dibuatkan surat pengantar untuk dirujuk ke rumah sakit.

Jelang pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus melakukan berbagai persiapan.

PKG adalah salah satu program hasil terbaik cepat (Quick Win) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan lain, dijelaskan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto telah memastikan kesiapan program PKG salah satunya di Puskesmas Watukawula, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Budi mengatakan, tujuan utama program ini adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat. Sebab, menjaga kesehatan lebih murah dan bermanfaat dibandingkan mengobati penyakit.

Program ini, lanjut Budi, akan diluncurkan serentak di 10 ribu puskesmas dan 20 ribu klinik pada awal Februari 2025.

Menkes Budi memberikan perhatian serius pada kesiapan puskesmas dalam melaksanakan program ini, terutama terkait kelengkapan alat kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

“Kita datang langsung ke puskesmas agar kita bisa melihat kondisi sebenarnya kesiapan di seluruh pelosok Indonesia, sehingga nanti pengaturannya bisa lebih baik lagi dan berjalan baik,” kata Budi saat kunjungan ke Puskesmas Watukawula, Jumat, 17 Januari 2025 mengutip Sehatnegeriku.

Sebagai bagian dari program PKG, Kemenkes akan membagikan alat-alat kesehatan ke 10 ribu puskesmas mulai 2025. Alat-alat yang akan didistribusikan meliputi hematology analyzer, blood chemical analyzer, elektrokardiogram (EKG), serta berbagai alat kesehatan ibu dan anak.

Budi menambahkan, semua puskesmas yang belum mendapatkan USG akan mendapatkannya tahun ini.

“Puskesmas yang belum dapat USG, semua akan dibagikan ke seluruh puskesmas mulai tahun ini. Harusnya dalam waktu 18 bulan, 10 ribu puskesmas akan dapat,” tambah Budi.

Budi menyambut baik masukan dari puskesmas di 514 kabupaten/kota terhadap kekurangan yang dapat diperbaiki. Masyarakat juga diharapkan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program ini.

“Niatan bapak Presiden untuk membuat masyarakat lebih sehat harus kita dukung dan jalankan. Tapi, kalau pelaksanaannya tidak sempurna, kita perbaiki sambil jalan. Kita terbuka masukkan dan kritik dari masyarakat,” ucap Menkes.