Jelang sebulan penyelenggaraan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengaku akan memastikan kembali kalau seluruh anggota TNI/Polri akan mendapat kartu BPJS.
"Kami ingin memastikan seluruh TNI/Polri dapat kartu. Meskipun KTA (Kartu Tanda Anggota) juga dilayani, tapi kadang-kadang beda rasanya kalau sudah dapat kartu," kata Fahmi saat memberikan sambutan dalam acara 'Evaluasi Implementasi JKN untuk Peserta TNI-Polri' di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Selain itu, Fahmi juga menyampaikan apresiasinya terhadap TNI dan Polri yang mendukung JKN melalui BPJS Kesehatan. Khususnya, kesiapan fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri yang siap mendukung pelayanan kesehatan bukan hanya bagi peserta BPJS Kesehatan, namun terbuka bagi masyarakat umum.
Sementara itu, Kapuskes (Kepala Pusat Kesehatan) TNI, dr. Daniel Tjen, Sp.S Mayor Jenderal TNI yang ditemui di kesempatan yang sama mengatakan, masalah pada proses pengalihan sistem pasti akan terjadi. Tapi sesuai amanat undang-undang, TNI wajib menyukseskan amanat konstitusi dalam hal ini penyelenggaraan JKN.
"Untuk itu, kami (seluruh jajaran tinggi TNI dan Polri) hari ini dan besok masih akan terus mengevaluasi program ini. Permasalahan ini kami harapkan pasti ada perbaikan termasuk yang terkait dengan kepersertaan, fasilitas layanan dan mekanisme," jelas Daniel.
(Fit/Mel)
"Kami ingin memastikan seluruh TNI/Polri dapat kartu. Meskipun KTA (Kartu Tanda Anggota) juga dilayani, tapi kadang-kadang beda rasanya kalau sudah dapat kartu," kata Fahmi saat memberikan sambutan dalam acara 'Evaluasi Implementasi JKN untuk Peserta TNI-Polri' di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Selain itu, Fahmi juga menyampaikan apresiasinya terhadap TNI dan Polri yang mendukung JKN melalui BPJS Kesehatan. Khususnya, kesiapan fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri yang siap mendukung pelayanan kesehatan bukan hanya bagi peserta BPJS Kesehatan, namun terbuka bagi masyarakat umum.
Sementara itu, Kapuskes (Kepala Pusat Kesehatan) TNI, dr. Daniel Tjen, Sp.S Mayor Jenderal TNI yang ditemui di kesempatan yang sama mengatakan, masalah pada proses pengalihan sistem pasti akan terjadi. Tapi sesuai amanat undang-undang, TNI wajib menyukseskan amanat konstitusi dalam hal ini penyelenggaraan JKN.
"Untuk itu, kami (seluruh jajaran tinggi TNI dan Polri) hari ini dan besok masih akan terus mengevaluasi program ini. Permasalahan ini kami harapkan pasti ada perbaikan termasuk yang terkait dengan kepersertaan, fasilitas layanan dan mekanisme," jelas Daniel.
(Fit/Mel)
Baca Juga:
Yati, Pasien Kanker Harus Bayar Kemoterapi Sejak BPJS Berlaku
Maunya Sih Rakyat Miskin Bisa Berobat Gratis di Rumah Sakit!
IDI Minta Dana BPJS Langsung Dikelola Rumah Sakit atau Puskesmas