Apa Itu Ikm Masakan Padang? Kini Viral dan Intip Fakta Lengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Lisensi IKM Masakan Padang mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet. Hal ini terjadi setelah Ikatan Keluarga Minang (IKM) dikabarkan melakukan razia terhadap sejumlah rumah makan Padang di Cirebon, Jawa Barat, yang ternyata tidak dimiliki oleh warga Minang. Pemberitaan tersebut mengundang berbagai respons publik, terutama karena dianggap ada unsur diskriminasi terhadap pemilik restoran non-Minang.

Kontroversi ini semakin mencuat ketika Ketua Harian IKM, Andre Rosiade, memberikan klarifikasi bahwa lisensi tersebut tidak wajib bagi seluruh restoran Padang. Meskipun tujuannya untuk menjaga cita rasa autentik masakan Padang, upaya ini justru memicu kritik keras dan bahkan seruan boikot dari beberapa warganet yang menilai hal ini sebagai bentuk eksklusivitas.

Polemik tentang lisensi ini kini tengah viral di berbagai platform media sosial, dengan banyak pengguna internet mempertanyakan esensi dan tujuan dari perizinan khusus ini bagi restoran yang menjual makanan khas Minang. Artikel ini mengupas lebih dalam tentang fakta-fakta terkait IKM Masakan Padang yang tengah menjadi sorotan publik.

Ikatan Keluarga Minang (IKM) merupakan organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan warga Minangkabau di seluruh Indonesia. Berdiri sejak 2016, IKM berfungsi sebagai wadah untuk merangkul komunitas Minang di perantauan, termasuk melestarikan budaya dan kuliner khas Minang.

Dalam konteks masakan Padang, IKM kerap menjadi referensi dalam mengawasi standar cita rasa autentik untuk memastikan identitas kuliner ini tetap terjaga di tengah maraknya restoran Padang di berbagai daerah.

Dalam kasus yang kini tengah viral, Andre Rosiade, Ketua Harian IKM, menekankan bahwa lisensi IKM tidaklah wajib dan tidak ada aturan yang melarang orang non-Minang untuk membuka rumah makan Padang.

Pada akhir Oktober 2024, muncul kabar bahwa beberapa rumah makan Padang di Cirebon yang bukan dimiliki oleh warga Minang dirazia oleh komunitas IKM setempat.

Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa restoran tersebut mengikuti standar tertentu terkait keaslian rasa. Pihak IKM mengklaim bahwa langkah ini adalah hasil kesepakatan bersama dengan pemilik restoran yang bersangkutan.

Namun, pemberitaan ini memicu kemarahan warganet yang menilai razia tersebut sebagai tindakan yang tidak adil. Banyak komentar menyatakan bahwa tindakan ini bisa berdampak negatif terhadap citra kuliner Minang di mata masyarakat luas.

Menanggapi polemik yang terjadi, Andre Rosiade, yang juga merupakan Anggota DPR RI, memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa lisensi IKM diberikan secara gratis dan hanya bersifat opsional.

Ia menjelaskan lisensi ini dikeluarkan sebagai upaya menjaga cita rasa autentik dari masakan Padang, bukan untuk membatasi siapapun membuka restoran. Dengan demikian, lisensi ini bertujuan untuk memberi jaminan rasa kepada pelanggan yang mencari pengalaman kuliner Padang asli.

Andre juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang ingin membuka usaha kuliner Padang, terlepas dari latar belakang etnis.

Meski penjelasan dari IKM sudah diberikan, reaksi warganet tetap terpecah. Sebagian dari mereka tetap menyerukan boikot terhadap restoran Padang yang berlisensi IKM, dengan alasan bahwa upaya tersebut dianggap sebagai bentuk arogan.

Salah satu warganet bahkan menyetujui untuk memboikot restoran yang memiliki lisensi, karena hakikatnya kuliner adalah milik bersama bukan sekelompok pihak yang berkepentingan.

Respons lain menyebutkan bahwa tindakan razia dan pemberian lisensi dapat menimbulkan citra eksklusif pada makanan Padang, yang seharusnya bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa harus menekankan latar belakang pemiliknya.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Dewan Pimpinan Pusat IKM merilis klarifikasi bahwa situasi di Cirebon bukanlah tindakan sweeping, melainkan bentuk musyawarah. Mereka menekankan bahwa pemberitaan yang beredar di media sosial cenderung berbeda dengan kenyataan di lapangan, dan tidak terjadi perselisihan berarti.

DPP IKM juga menambahkan bahwa razia ini sebenarnya bertujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat, terutama dari restoran yang menjual masakan Padang dengan harga sangat murah yang bisa mencemarkan reputasi.

IKM dibentuk sebagai organisasi resmi sejak tahun 2016 untuk merangkul warga Minangkabau yang merantau. Organisasi ini memiliki struktur yang tersebar di berbagai daerah, bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minang, termasuk kuliner khas yang sudah dikenal luas.

Sejak didirikan, IKM berperan besar dalam mempromosikan kuliner dan budaya Minangkabau, salah satunya melalui standarisasi rasa pada masakan Padang. Meski begitu, lisensi rasa yang kini ramai diperbincangkan bukanlah kebijakan utama dalam organisasi.

Polemik ini memunculkan pertanyaan besar: apakah setiap restoran Padang perlu memiliki lisensi dari IKM? Andre Rosiade menegaskan bahwa lisensi ini tidak wajib, dan hanya sekadar rekomendasi bagi pengusaha yang ingin mendapat pengakuan dari IKM.

Menurut Andre, tujuan utama lisensi ini adalah sebagai penanda rasa autentik, bukan untuk membatasi hak seseorang dalam membuka usaha rumah makan Padang. Pernyataan ini seolah memberi angin segar bagi warganet yang menginginkan kebebasan dalam membuka usaha.

Tidak, lisensi ini bersifat opsional dan hanya bertujuan menjaga keaslian cita rasa.

Untuk menandai rumah makan yang menyajikan rasa autentik, sesuai dengan standar kuliner Padang asli.

Respons masyarakat beragam; sebagian menyambut baik, namun sebagian lainnya menganggap kebijakan ini sebagai bentuk eksklusivitas.

IKM bertujuan merangkul komunitas Minang di perantauan dan melestarikan budaya, termasuk kuliner Minangkabau.