ORI Tegaskan Kerugian Nelayan Rp9 Miliar Akibat Pagar Laut di Tangerang Adalah Hitungan Sementara

Liputan6.com, Jakarta Polemik pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang masih terus berlangsung. Kerugian nelayan ditaksir mencapai Rp9 miliar dalam tiga bulan terakhir. Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini diklaim sebagai upaya mitigasi abrasi, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan dampak ekonomi dan ekologis yang jauh lebih besar. Ribuan nelayan terpaksa memutar lebih jauh untuk melaut, yang meningkatkan biaya operasional sekaligus menurunkan pendapatan mereka.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Mokhammad Najih, menyebut angka kerugian tersebut masih merupakan hitungan kasar berdasarkan keluhan para nelayan. 

“Dengan adanya pagar laut itu, nelayan harus memutar hingga 30 kilometer lebih, sehingga biaya bahan bakar melonjak tiga kali lipat,” jelas Najih di Jakarta, Kamis (16/1/2025), dikutip dari ANTARA.

Investigasi awal menunjukkan bahwa dampak proyek ini lebih luas daripada yang diperkirakan.

Selain kerugian ekonomi, keberadaan pagar laut juga memicu kerusakan ekosistem laut yang signifikan. Struktur bambu dan pemberat pasir yang digunakan mengganggu habitat alami ikan, udang, dan kerang. Kondisi ini memicu desakan berbagai pihak agar pagar laut ilegal tersebut segera dibongkar demi pemulihan akses nelayan dan perlindungan lingkungan pesisir.

Pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang awalnya diklaim sebagai solusi mitigasi abrasi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa proyek ini tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Akibatnya, aktivitas nelayan terganggu secara signifikan.

Sebanyak 3.888 nelayan di Tangerang terdampak langsung karena harus memutar jauh untuk mencapai area penangkapan ikan. Dampak ini diukur melalui investigasi oleh Ombudsman RI, yang mengungkapkan bahwa biaya bahan bakar meningkat hingga tiga kali lipat akibat rute melaut yang lebih panjang. Keberadaan pagar ini justru memperburuk kondisi perekonomian nelayan yang sebelumnya sudah rentan.

Kerugian ekonomi akibat pagar laut di Tangerang diperkirakan mencapai Rp9 miliar dalam tiga bulan. Perhitungan ini mencakup rata-rata penurunan pendapatan harian nelayan sebesar Rp100 ribu dan peningkatan biaya operasional hingga Rp1,55 miliar per bulan.

Menurut laporan ORI, sekitar 1.500 nelayan di Tangerang harus bekerja lebih keras dengan hasil yang lebih kecil. Jika dihitung dalam skala tahunan, pakar memperkirakan total kerugian mencapai Rp93,31 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa proyek pagar laut lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada manfaat.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi di Tangerang, Rabu (15/1/2025), juga mengatakan bahwa kerugian nelayan diperkirakan mencapai Rp9 miliar dengan menghitung penurunan rata-rata penghasilan nelayan Rp100 ribu per hari.

"Asumsinya 1.500 nelayan melaut selama 20 hari dikali sekian bulan. Tiga bulan saja, sudah Rp9 miliar. Ini paling rendah taksiran ekonominya, apalagi 3.888 nelayan," ungkapnya.

Selain kerugian ekonomi, dampak ekologis dari pagar laut juga menjadi perhatian serius. Struktur bambu dan pemberat pasir yang digunakan mengganggu habitat alami berbagai biota laut, termasuk ikan, udang, dan kerang. Hal ini memperburuk kerusakan ekosistem yang sebelumnya sudah rentan akibat aktivitas manusia.

Pagar ini tidak hanya gagal mencegah abrasi, tetapi juga menciptakan tekanan baru pada lingkungan. Kerusakan ekosistem ini semakin memperberat tantangan bagi nelayan yang mengandalkan hasil laut untuk bertahan hidup.

Berbagai pihak mendesak agar pagar laut ilegal ini segera dibongkar. Achmad menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah untuk memulihkan akses nelayan ke wilayah tangkapan ikan. Selain itu, kebijakan berbasis data perlu diterapkan untuk memastikan bahwa mitigasi abrasi dilakukan secara efektif tanpa merugikan masyarakat.

ORI juga merekomendasikan pengawasan lebih ketat terhadap proyek pembangunan di wilayah pesisir. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya kasus serupa yang dapat merugikan masyarakat kecil dan merusak lingkungan.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjanji akan menindak tegas proyek pagar laut ilegal ini. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pagar ini akan dicabut jika tidak memiliki izin yang sesuai. Upaya ini diharapkan dapat mengembalikan kesejahteraan nelayan sekaligus melindungi ekosistem laut.

Namun, hingga saat ini, proses pembongkaran masih terganjal oleh birokrasi dan koordinasi antarlembaga. Sementara itu, Ombudsman RI terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan keadilan bagi masyarakat terdampak.

Pagar laut adalah struktur buatan yang dibangun di pesisir pantai untuk mitigasi abrasi atau perlindungan wilayah pesisir dari dampak gelombang laut.

Proyek ini dianggap ilegal karena tidak memiliki izin yang sesuai dan menyebabkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang signifikan bagi nelayan.

Kerugian nelayan di Tangerang diperkirakan mencapai Rp9 miliar dalam tiga bulan terakhir

Pemerintah dan pakar merekomendasikan pembongkaran pagar laut ilegal dan penerapan kebijakan berbasis data untuk mitigasi abrasi yang lebih berkelanjutan.