Siapa Menteri ATR/BPN Tahun 2023? Ini Jawabannya

Liputan6.com, Jakarta Polemik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di perairan pesisir pantai utara Tangerang, Banten, kini tengah menjadi isu nasional.

Keberadaan pagar laut sepanjang 30 km yang memiliki sertifikat tersebut menuai kritik luas. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana mungkin kawasan perairan laut mendapatkan legalitas layaknya daratan? Usut punya usut, sertifikat tersebut diterbitkan pada 2023.

Lambat laun, mencuatnya kasus ini kerap diakaitkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tak pelak, sosok menteri yang saat itu menjabat pun turut terseret. Lantas, siapakah sosok menteri ATR/BPN yang menjabat di tahun 2023 lalu? berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Jumat (24/1).

Mengutip menpan.go.id, ternyata Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di tahun 2023 lalu dipimpin oleh Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto. Mantan Panglima TNI ini menjabat sebagai Menteri ATR/BPN hingga awal 2024 sebelum digantikan oleh Nusron Wahid.

Hadi Tjahjanto diketahui resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada akhir 2021 setelah pensiun dari militer. Ia dikenal pernah menjabat sebagai Panglima TNI dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1986 silam.

Kariernya di militer terbilang cemerlang, hingga menduduki posisi strategis sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) sebelum diangkat menjadi Panglima TNI pada 2017. Selepas purnatugas dari TNI, Presiden Jokowi mempercayakannya untuk mengelola urusan agraria dan tata ruang nasional.

Sebelumnya, pada 2023 lalu muncul penerbitan sertifikat SHM dan HGB untuk kawasan laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Sertifikat ini terdaftar atas nama beberapa entitas, termasuk PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, dengan total 263 bidang tanah. Bahkan, beberapa bidang juga tercatat atas nama perorangan.

Kawasan yang disertifikasi ini diketahui dipagari dengan konstruksi laut sepanjang 30 km, memicu pertanyaan terkait keabsahan hukum dan prosedur penerbitan sertifikat. Kritik pun berdatangan dari masyarakat, terutama setelah laporan ini viral di media sosial.

Hadi sendiri tak banyak memberi komentar dan hanya meminta agar proses yang tengah dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN bisa ditaati dengan sebaik-baiknya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku tidak mengetahui tentang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) terkait pagar laut di wilayah Tangerang saat dirinya menjabat sebagai menteri ATR/BPN.

Dirinya menjelaskan bahwa HGB pagar laut tersebut sudah ada sejak 2023, sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Untuk saat ini, ATR/BPN pun tengah melakukan investigasi tentang duduk perkara kasus nasional tersebut.

"Saya tidak tahu, saya tidak tahu, dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan, 2023. Dan sekali lagi karena itu sudah keluar, saya masuk kan 2024," kata AHY, mengutip ANTARA.

Setelah pergantian kepemimpinan di Kementerian ATR/BPN pada awal 2024, Nusron Wahid segera mengambil langkah cepat untuk menindaklanjuti kontroversi ini. Nusron memerintahkan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) guna memverifikasi posisi tanah yang tercantum dalam sertifikat SHM dan HGB.

Salah satu langkah investigasi melibatkan pemeriksaan batas garis pantai pada beberapa tahun, termasuk 1982 hingga 2024. Jika ditemukan pelanggaran, Nusron menyebut ada kemungkinan pencabutan sertifikat melalui evaluasi hukum.

Presiden Prabowo Subianto, melalui Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, juga telah menginstruksikan agar semua pelanggaran hukum terkait sertifikasi ditindak tegas. Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kredibilitas pemerintah dalam urusan agraria.

A: Menteri ATR/BPN tahun 2023 adalah Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

A: Pagar laut sepanjang 30 km memiliki sertifikat SHM dan HGB, yang memicu pertanyaan terkait keabsahan penerbitannya.

A: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memerintahkan investigasi untuk memeriksa keabsahan dokumen.

A: Sertifikat diterbitkan pada 2023, saat Hadi Tjahjanto menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, namun investigasi sedang berjalan untuk menentukan tanggung jawab secara detail.